(pelitaekspres.com)-PALEMBANG-Menanggapi perkembangan covid-19 yang terjadi beberapa hari ini di kota Palembang yang masuk dalam zona merah bahkan hampir di semua kecamatan di ambang bahaya rata-rata penyebarannya.

Aktivis Pemuda Sumatera Selatan Rubi Indiarta, SE angkat bicara, saya pada prinsipnya prihatin dan berduka atas apa yang terjadi pada kota Palembang dan Sumsel pada umumnya, apalagi kemarin Guburnur dan Pemerintah Kota Palembang menyatakan dilarang mudik dan tidak boleh sholat idul fitri, sementara yang lain masih tetap jalan.

Disinilah letak ketidak adilan itu muncul, ada yang mengatakan memangnya penyebaran virus covid-19 itu cuma ada di Masjid dan di mall cafe dan tempat-tempat keramaian tidak ada penyebaran nya. Harus nya ini juga dipikirkan oleh pemerintah, jangan sampai masyarakat habis berbelanja di pasar, di mall malah pulang ke rumah membawa virus tersebut.

Kami paham ketika pemerintah memikirkan perekonomian dan para pengusaha tapi paling tidak itu juga harus di perhatikan. Kerahkan kekuatan penuh ke setiap tempat keramaian, lakukan razia dan pembatasan kegiatan tersebut, Pol PP harus mengawasi setiap tempat yang terindikasi mengundang keramaian.

Larangan mudik itu menyakitkan, terpikir tidak anak-anak yang ada di Palembang ini merantau tanpa ada keluarga lantas tidak boleh mudik. Mereka mau tinggal di mana, terpikir tidak ada mahasiswa dan pelajar yang ke Palembang ini mengontrak dan kuliah, lantas mereka tidak bisa mudik, ini kami lihat tidak ada pengecualian sama sekali.

Maka kami berharap adanya kebijakan yang berkeadilan atau kalau tidak di lockdown saja sekalian, biar semua tidak boleh pergi kemana mana. Sehingga ada keputusan yang sedikit berkeadilan.

Harapan kami dalam waktu dekat pemerintah segera membuat kebijakan atau paling tidak pemerintah juga memperhatikan hal-hal yang lebih baik bahkan segera menutup tempat hiburan malam yang berkedok buka puasa bersama, nyatanya masih ada live musik, mall yang sampai hari ini kita lihat pengunjung nya bejubel. Bahkan tempat-tempat lain yang kita semua tahu kemungkinan akan mengundang kerumunan.

Kalau tidak maka kami akan memberikan kartu merah kepada Pemerintah Provinsi Sumsel dan Pemerintah kota Palembang, apabila tidak bisa memberikan keputusan yang berkeadilan untuk masyarakat, pungkasnya. (rls/nsy)