Skip to content

PLN dan Komisi XII DPR RI Perkuat Sinergi, Percepat Pemerataan Listrik Desa di Sumsel dan Jambi

(pelitaekspres.com) –PALEMBANG— PT PLN (Persero) bersama Komisi XII DPR RI terus memperkuat koordinasi dalam mempercepat pemerataan akses listrik serta meningkatkan keandalan pasokan energi, terutama bagi masyarakat di wilayah perdesaan Sumatera Selatan dan Jambi.

Komitmen tersebut dibahas dalam kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 yang digelar di Auditorium Iconplus Regional SBS, Palembang, Jumat (20/11).

Sejumlah program strategis menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut. Di antaranya percepatan Program Listrik Desa (Lisdes), penyaluran Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal, serta peningkatan kualitas infrastruktur jaringan distribusi listrik.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mempercepat pembangunan dari desa dan mewujudkan pemerataan ekonomi.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, bersama sejumlah anggota Komisi XII. Hadir pula Kepala Dinas ESDM Sumatera Selatan Hendriansyah, S.T., M.Si., yang mewakili Gubernur Sumsel; Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar; Direktur Operasi Pembangkit Gas PLN Indonesia Power Daniel Eliawardhana; serta General Manager PLN UID Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu (S2JB), Diksi Erfani Umar.

Dalam agenda tersebut, Komisi XII DPR RI meminta agar berbagai usulan Program Listrik Desa dan BPBL, khususnya untuk wilayah Sumatera Selatan dan Jambi, segera mendapatkan tindak lanjut.

Selain memperluas jaringan listrik konvensional, pemanfaatan PLTS komunal juga menjadi perhatian sebagai alternatif penyediaan energi bagi desa-desa yang sulit dijangkau jaringan listrik. Peningkatan keandalan infrastruktur distribusi, termasuk perbaikan gardu dan jaringan, serta kesiapan pasokan listrik untuk mendukung pertumbuhan industri turut dibahas.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menegaskan bahwa pemerataan elektrifikasi desa harus menjadi prioritas bersama. Menurutnya, masyarakat yang belum menikmati akses listrik perlu segera mendapatkan layanan energi yang memadai.

Ia juga menilai pemanfaatan energi terbarukan melalui PLTS komunal dapat menjadi solusi bagi daerah yang memiliki kendala geografis.

“Kami mendorong agar usulan listrik desa dan bantuan pemasangan sambungan listrik segera ditindaklanjuti. Untuk desa yang sulit dijangkau jaringan, PLTS komunal layak dikaji. Semakin cepat warga mendapat akses listrik yang andal, semakin besar peluang mereka untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan,” ujar Sugeng.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wanhar, menjelaskan bahwa pencapaian pemerataan listrik nasional diukur melalui dua indikator utama, yakni rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi rumah tangga.

Untuk mempercepat pelaksanaan program, Kementerian ESDM berencana menggelar forum sinkronisasi Program Listrik Desa pada 1–3 Desember 2026. Kegiatan tersebut bertujuan menyelaraskan usulan dari pemerintah daerah dengan rencana pelaksanaan pembangunan di lapangan.

Wanhar juga mengingatkan pentingnya kesiapan administrasi dan perizinan, terutama dalam pengembangan PLTS komunal, agar proses pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan dan target yang ditetapkan.

“Kami menyiapkan forum sinkronisasi Program Listrik Desa pada 1–3 Desember untuk menyelaraskan usulan daerah dengan rencana pelaksanaan. Untuk desa yang diusulkan mendapat PLTS komunal, kesiapan perizinan perlu diperhatikan sejak awal agar pembangunan bisa berjalan sesuai rencana,” jelasnya.

Dari pemerintah daerah, Kepala Dinas ESDM Sumatera Selatan Hendriansyah yang mewakili Gubernur Sumsel mengungkapkan bahwa masih terdapat 21 desa di Sumatera Selatan yang membutuhkan akses listrik berdasarkan data pemerintah provinsi.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Sumsel telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota melalui penyampaian surat guna mengumpulkan usulan lokasi yang menjadi prioritas pembangunan jaringan listrik desa.

Hendriansyah juga menekankan bahwa pembangunan jaringan listrik yang menggunakan anggaran APBD harus memenuhi standar teknis ketenagalistrikan. Hal ini penting untuk memastikan infrastruktur yang dibangun memiliki kualitas baik dan mampu memberikan pelayanan listrik secara andal kepada masyarakat.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, General Manager PLN UID S2JB, Diksi Erfani Umar, memastikan PLN siap mempercepat realisasi program elektrifikasi desa, termasuk melalui penyaluran BPBL dan pembangunan jaringan listrik di wilayah yang belum terjangkau.

Menurut Diksi, PLN segera menindaklanjuti penetapan penerima BPBL yang baru diterbitkan. Selain itu, pembangunan jaringan listrik desa di dua lokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan saat ini juga tengah berlangsung.

PLN turut melakukan pembenahan infrastruktur distribusi dengan memeriksa kondisi tiang listrik di sejumlah wilayah untuk mengetahui kebutuhan penggantian. Persiapan transformator dengan kapasitas yang sesuai juga dilakukan guna memperbaiki kualitas tegangan sekaligus menjaga kestabilan pasokan listrik.

“PLN segera menindaklanjuti penetapan penerima Bantuan Pasang Baru Listrik yang baru diterbitkan. Pembangunan jaringan di dua lokasi di OKU Selatan juga sedang berjalan. Kami berkomitmen agar semakin banyak keluarga di desa dapat menikmati akses listrik yang andal untuk mendukung aktivitas belajar, menjalankan usaha, hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini merupakan bagian dari kontribusi PLN dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pembangunan yang lebih merata,” ungkap Diksi.

Selain itu, terkait rencana pembangunan PLTS komunal di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), PLN akan mengupayakan agar penyusunan studi kelayakan dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengurusan sertifikat lahan.

Upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat tahap persiapan pembangunan sekaligus memastikan seluruh persyaratan teknis dan administrasi terpenuhi sebelum program direalisasikan.

Melalui kolaborasi PLN, Komisi XII DPR RI, Kementerian ESDM, dan pemerintah daerah, pemerataan akses listrik di wilayah perdesaan diharapkan semakin cepat terwujud.

Kehadiran listrik tidak hanya memberikan penerangan bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi, meningkatkan produktivitas usaha, menunjang kegiatan pendidikan, serta mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat.

PLN menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan kelistrikan yang merata, andal, dan berkelanjutan hingga ke pelosok negeri sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. (Dkd)

Article topics