Skip to content

Belanja Obat di Tangerang Bikin Tanda Tanya! Setda Beli, Dinkes Beli Lagi, Vendor-nya Itu-Itu Lagi

(pelitaekspres.com) – KAB TANGERANG – Belanja obat di Kabupaten Tangerang bikin tanda tanya. Sekretariat Daerah (Setda) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) tercatat bertransaksi dengan 11 perusahaan farmasi yang sama. Hasil pencocokan data realisasi Tahun Anggaran 2026 menemukan nilai transaksi yang beririsan secara minimum mencapai Rp1,92 miliar.

Temuan ini memunculkan dugaan tumpang tindih anggaran pengadaan obat di dua organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut. Apalagi, Setda tercatat memiliki pengadaan obat melalui APBD Perubahan, sementara Dinkes juga menganggarkan belanja obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan.

Sebelas perusahaan farmasi yang tercatat di kedua OPD itu yakni Bernofarm, Dexa Medica, Phapros, Yarindo Farmatama, Novell Pharmaceutical Laboratories, Kimia Farma, Hexpharm Jaya Laboratories, Darya-Varia Laboratoria, B Braun Pharmaceutical Indonesia, Otsuka Indonesia, dan Dankos Farma.

Dari data yang ditelusuri, Dexa Medica tercatat bertransaksi Rp3,14 miliar di Setda dan Rp748,23 juta di Dinkes. Bernofarm tercatat Rp781,57 juta di Setda dan Rp4,59 miliar di Dinkes. Sementara Kimia Farma tercatat Rp40,79 juta di Setda dan Rp1,58 miliar di Dinkes.

Secara keseluruhan, 11 perusahaan tersebut tercatat memiliki transaksi Rp7,66 miliar di Setda dan Rp9,18 miliar di Dinkes. Hasil perbandingan nilai transaksi berdasarkan nama penyedia menghasilkan irisan minimum Rp1,92 miliar.

Angka tersebut belum membuktikan adanya pembelian barang yang sama. Namun, kemunculan perusahaan yang sama di dua OPD memunculkan pertanyaan mengenai jenis obat, jumlah pembelian, penerima dan peruntukannya.

Di Setda, pengadaan obat melalui kode RUP 67994923 tercatat sebanyak 35 transaksi dengan nilai Rp21,24 miliar. Seluruh transaksi bersumber dari APBD Perubahan dan tercatat berstatus ON PROCESS.

Sementara Dinkes juga memiliki pengadaan obat rutin serta obat untuk sejumlah program pelayanan kesehatan yang mayoritas bersumber dari APBD.

Hilman Santosa dari PORTAS menilai pengadaan obat oleh Setda perlu dipertanyakan. Ia bahkan menilai Setda terkesan offside karena urusan teknis kebutuhan obat dan pelayanan kesehatan berada pada Dinkes.

“Setda ini jangan sampai offside. Urusan obat dan pelayanan kesehatan ada Dinkes yang punya bidang teknis dan memahami kebutuhan di lapangan. Kalau Setda ikut belanja obat dalam jumlah besar, apa dasar kebutuhannya, siapa yang menentukan jenis dan jumlahnya, serta ke mana barang itu disalurkan? Ini harus dijelaskan,” tegas Hilman.

Menurutnya, munculnya 11 perusahaan farmasi yang sama di dua OPD harus menjadi perhatian serius. Ia meminta pemerintah daerah membuka rincian pengadaan agar masyarakat mengetahui jenis obat, jumlah, nilai anggaran, penerima hingga distribusinya.

“Jangan sampai pengadaan berjalan di masing-masing OPD, tetapi barang yang dibeli, kebutuhan maupun peruntukannya justru beririsan. Kalau memang kebutuhannya berbeda, silakan dijelaskan secara terbuka. Tapi kalau ada indikasi pengadaan yang tumpang tindih, ini tidak boleh dianggap sepele,” ujarnya.

Hilman mengaku akan melayangkan surat permintaan klarifikasi kepada Setda dan Dinkes Kabupaten Tangerang untuk meminta penjelasan mengenai dasar penganggaran, pembagian kewenangan serta mekanisme pengadaan obat di masing-masing OPD.

Ia juga membuka kemungkinan meminta DPRD Kabupaten Tangerang mengundang kedua OPD tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), apabila diperlukan, agar persoalan belanja obat dapat dijelaskan secara terbuka.

“Kalau diperlukan, kami akan bersurat ke DPRD Kabupaten Tangerang agar kedua OPD ini dipanggil dalam RDP. Dewan harus ikut menjalankan fungsi pengawasan. Jangan sampai anggaran miliaran rupiah sudah tercatat, tetapi ketika muncul pertanyaan soal kebutuhan dan potensi tumpang tindih, tidak ada penjelasan yang terang,” katanya.

Hilman menegaskan, apabila hasil penelusuran dan klarifikasi menemukan indikasi pelanggaran, pihaknya berencana membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.

“Kalau nanti ditemukan bukti dan indikasi pelanggaran yang mengarah pada persoalan hukum, tentu akan kami tindaklanjuti ke aparat penegak hukum. Kami ingin persoalan ini terang, anggaran digunakan sesuai kebutuhan, dan setiap rupiah belanja obat dapat dipertanggungjawabkan,” tandasnya.

Pencocokan nama vendor ini masih menjadi temuan awal. Untuk memastikan ada atau tidaknya tumpang tindih pengadaan, diperlukan pemeriksaan rincian jenis obat, volume, harga, kontrak, penerima hingga bukti distribusinya.

Hingga berita ini diterbitkan, Sekda Kabupaten Tangerang Soma dan Kepala Dinas Kesehatan masih belum memberikan penjelasan. Dasar penganggaran, pembagian kewenangan, hingga mekanisme pengawasan belanja obat di dua OPD tersebut masih menyisakan tanda tanya.

Article topics