Skip to content

Bukan Sekadar Dokumen, RPKD Yapen Ditargetkan Jadi Solusi Penanggulangan Kemiskinan

(pelitaekspres.com) – SERUI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen mulai mematangkan strategi penanggulangan kemiskinan melalui penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029. Dokumen ini diharapkan tidak hanya menjadi pedoman perencanaan, tetapi benar-benar menjadi instrumen kerja yang mampu menghadirkan solusi dan dampak nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) penyampaian Laporan Akhir Penyusunan Dokumen RPKD yang berlangsung di Gedung Silas Papare Serui, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan tim ahli dari Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerja Sama FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM), yakni Adi S. Subandrio, S.AP., MPA dan Amirudin, S.IP., Master of Economics of Development. FGD ini menjadi tahapan penting untuk memperoleh masukan dan menyempurnakan substansi dokumen sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roi Palunga, dalam sambutannya menegaskan bahwa kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan daerah yang membutuhkan penanganan serius, terarah, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Berdasarkan data tahun 2025 dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Yapen tercatat mencapai 28 persen. Angka tersebut menjadi perhatian sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan dan program yang mampu memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat.

“Oleh sebab itu, keberadaan dokumen RPKD Tahun 2025–2029 sangatlah penting sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, strategi, serta program prioritas penanggulangan kemiskinan,” ujar Roi Palunga.

Menurutnya, dokumen RPKD harus mampu mengintegrasikan berbagai upaya penanganan kemiskinan, mulai dari perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses pelayanan dasar, hingga penguatan koordinasi antarperangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

Wabup Roi juga menekankan bahwa keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya diukur dari tersusunnya dokumen perencanaan. Lebih dari itu, setiap strategi dan program yang dirumuskan harus dapat dilaksanakan, diukur, dievaluasi, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Dokumen ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan administrasi, tetapi benar-benar menjadi instrumen kerja yang dapat dilaksanakan, diukur, dievaluasi, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya bagi keluarga miskin dan kelompok rentan di Kabupaten Kepulauan Yapen,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Bapperida Kabupaten Kepulauan Yapen, Justly Tanawani, dalam laporan panitia menjelaskan bahwa penyusunan RPKD 2025–2029 merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem.

Upaya tersebut diarahkan melalui tiga strategi utama, yakni peningkatan pendapatan masyarakat, pengurangan beban pengeluaran masyarakat, serta penguatan perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif. Strategi ini juga diharapkan selaras dengan pelaksanaan program strategis nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Justly menjelaskan, proses penyusunan dokumen telah melalui tahapan observasi dan wawancara mendalam bersama organisasi perangkat daerah (OPD) teknis pada 15–18 September 2026.

Penyampaian laporan akhir melalui FGD ini bertujuan memaparkan hasil penyusunan dokumen, menghimpun masukan dan rekomendasi dari perangkat daerah serta pemangku kepentingan, sekaligus memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam pelaksanaan rencana aksi penanggulangan kemiskinan.

Setelah tahapan penyempurnaan laporan akhir, proses selanjutnya adalah penetapan dokumen melalui Peraturan Bupati. Selanjutnya, rencana aksi penanggulangan kemiskinan akan ditindaklanjuti setiap tahun dan diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) masing-masing OPD.

Melalui penyusunan RPKD ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen diharapkan memiliki arah kebijakan yang lebih terukur dan terintegrasi, sehingga penanggulangan kemiskinan tidak berjalan secara parsial, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Yapen.

Article topics