(pelitaekspres.com) – SOFIFI – Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Taufik Madjid disebut-sebut bakal maju dalam bursa Calon Gubernur (Cagub) Maluku Utara tahun 2024 akan datang. Namun, ia sendiri mengaku belum ada rencana yang dipikirkan untuk maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tersebut, karena ia masih berstatus sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan memiliki jabatan strategis di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Hal ini disampaikan Taufik saat dikonfirmasi media ini, di sela-sela pembukaan kegiatan Kick Off Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), di Aula Nuku lantai dua kantor gubernur Maluku Utara, Sofifi, Selasa (5/7/2022).
“Saat ini saya belum bisa komentari itu, karena masih jauh, masih panjang, dan saya saat ini masih Sekjen Kemendes. Masih ASN yang taat dan tunduk pada aturan yang berlaku,” kata Taufik.
Sementara, Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Maluku Utara, Abdul Malik Silia ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya, menanggapi terkait wacana yang berkembang di kalangan masyarakat tentang DPW PKB Maluku Utara bakal mengusung Taufik Madjid sebagai Calon Gubernur Maluku Utara pada Pilkada serentak tahun 2024 belum dapat dipastikan. Sebab, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mempunyai aturan tersendiri terkait Pilkada yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
“Saya kira orang berwacana itu sah-sah saja. Nah, untuk posisi PKB sendiri sampai saat ini terbuka pada siapa pun, termasuk kepada Pak Taufik dan tokoh-tokoh lain yang menjadi keinginan publik. Tapi, secara mekanisme tetap harus jalan, mulai dari proses perekrutan pencalonan, pendaftaran, dan setelah itu baru akan dilakukan seleksi secara internal partai,” ungkapnya.
Malik juga menjelaskan, sejauh ini pihaknya juga masih menunggu instruksi dari DPP PKB terkait siapa tokoh yang bakal di usung dalam Pilkada Maluku Utara tahun 2024 nanti.
“Yang pasti kita tetap menunggu, kan di Pilkada itu biasanya ada koalisi, kita juga menjaga jangan sampai ada koalisi permanen di level DPP dan itu berlaku sampai di Provinsi dan Kabupaten Kota. Kita juga tentu harus melihat figur dari kader partai sendiri, kalau kader partai tidak ada, maka tokoh yang betul-betul menjadi selera publiklah,” jelasnya. (ais).
