(pelitaekspres.com) –PALEMBANG – Komisi III DPRD Kota Palembang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pemilik dan pengguna tiang serta jaringan internet (WiFi) di Kota Palembang, Senin (9/11/2026).
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Palembang Rubi Indiarta, S.H., M.H., dihadiri Sekretaris Komisi III Ruspanda Karibullah, S.T., serta anggota Komisi III Dr. Syntia Rahutami, S.T., M.Si., dan Andreas Okdi Priantoro, S.E., Ak., S.H. Turut hadir sekitar 20 perwakilan pemilik dan pengguna jaringan internet yang tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL), bersama OPD dan pihak terkait di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
RDP tersebut membahas berbagai persoalan terkait keberadaan tiang dan kabel jaringan internet yang dinilai mengganggu ketertiban, keindahan tata kota, serta berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
Dalam pembahasan RDP, turut terungkap persoalan mengenai kelengkapan perizinan pemasangan tiang jaringan internet di Kota Palembang. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan dalam rapat, pemasangan tiang jaringan WiFi belum dilengkapi dokumen perizinan secara menyeluruh, baik Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) maupun perizinan teknis lainnya.
Sejumlah pihak menjelaskan bahwa dokumen yang dimiliki untuk pemasangan tiang tersebut sejauh ini berupa surat rekomendasi teknis (Rekomtek) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang. Sementara itu, kelengkapan perizinan lainnya belum ada.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi III DPRD Kota Palembang karena keberadaan tiang dan jaringan telekomunikasi di ruang publik harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan aspek keselamatan, ketertiban, dan tata ruang kota.
Dalam rapat tersebut, seluruh pihak yang hadir menyepakati sejumlah keputusan bersama terkait penataan infrastruktur jaringan telekomunikasi di Kota Palembang. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk rekomendasi resmi Komisi III DPRD Kota Palembang yang ditujukan kepada Wali Kota Palembang.
Salah satu poin utama dalam rekomendasi tersebut adalah meminta seluruh asosiasi penyedia layanan internet (APJATEL) beserta operator terkait untuk menghentikan sementara aktivitas pemasangan tiang dan kabel utilitas baru di wilayah Kota Palembang sampai diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penataan utilitas dan infrastruktur jaringan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Palembang, Rubi Indiarta, S.H., M.H., mengatakan bahwa penataan tiang dan kabel jaringan internet perlu segera dilakukan demi menjaga ketertiban, keindahan tata kota, serta keselamatan masyarakat.
“Kami meminta seluruh operator untuk sementara menghentikan pemasangan tiang dan kabel utilitas baru sampai adanya regulasi yang jelas. Sementara jaringan yang sudah terpasang dan dinilai semrawut atau membahayakan harus segera ditata dan diperbaiki. Ini demi kepentingan dan kenyamanan masyarakat Kota Palembang,” ujar Rubi.
Sementara itu, jaringan eksisting yang dinilai semrawut, membahayakan, atau mengganggu kenyamanan masyarakat diminta segera ditata ulang dan diperbaiki oleh masing-masing operator.
Selain itu, Komisi III DPRD Kota Palembang bersama Bagian Hukum Setda Kota Palembang, Bapemperda, serta Dinas PUPR akan mendorong penyusunan Naskah Akademik dan percepatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif mengenai Penataan Utilitas dan Infrastruktur Jaringan di Kota Palembang.
Kesepakatan ini diharapkan tidak hanya menjadi komitmen para pemilik dan pengguna jaringan internet, tetapi juga ditindaklanjuti secara bersama-sama oleh Pemerintah Kota Palembang, dinas terkait, APJATEL, serta seluruh operator dan pemilik infrastruktur jaringan.
Dengan adanya kesepakatan tersebut, penataan tiang dan kabel jaringan internet di Kota Palembang diharapkan dapat berjalan lebih terarah, memberikan kepastian hukum, serta mengutamakan kenyamanan dan keselamatan masyarakat. (Rls/Ags).