(pelitaekspres.com) –PALEMBANG –Bidang Laboratorium Forensik (Bidlabfor) Polda Sumatera Selatan menandatangani perjanjian kerja sama dengan UPTD Geologi dan Laboratorium Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan pada 9 November 2026. Kerja sama ini menjadi langkah penguatan pelayanan pemeriksaan forensik melalui Jejaring Kolaborasi Antarlaboratorium Forensik atau JAKAP-FOR.
Perjanjian tersebut menjadi pedoman kolaborasi pengujian laboratorium untuk mendukung kebutuhan pemeriksaan forensik dalam proses penyidikan. Melalui kerja sama ini, kebutuhan pengujian yang belum dapat dipenuhi secara internal oleh Bidlabfor Polda Sumsel dapat dikoordinasikan dengan laboratorium mitra berdasarkan kemampuan teknis dan ruang lingkup akreditasi yang telah diverifikasi.
Ruang lingkup kolaborasi mencakup pengujian batubara, kimia mineral, dan air sesuai parameter yang disepakati dan diverifikasi. Kerja sama juga mencakup konsultasi metode dan persyaratan sampel, pertukaran pengetahuan, peningkatan kompetensi personel, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.
Pelaksanaan pengujian mengutamakan kompetensi teknis, jaminan mutu, keamanan sampel, dan kerahasiaan informasi. Setiap penyerahan serta penanganan sampel harus terdokumentasi agar rantai penguasaan barang bukti dapat ditelusuri dan hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui JAKAP-FOR, Bidlabfor Polda Sumsel membangun tata kelola kolaborasi antarlaboratorium yang terstruktur, terdokumentasi, dan berkelanjutan. Keberadaan jejaring ini diharapkan mempermudah koordinasi serta memperluas akses terhadap kemampuan pengujian yang dibutuhkan dalam pelayanan pemeriksaan forensik.
Penandatanganan perjanjian kerja sama ini menjadi pijakan untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kepentingan penegakan hukum. Dengan dukungan kompetensi laboratorium yang saling melengkapi, kolaborasi tersebut diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan pemeriksaan forensik dan mendukung pembuktian ilmiah yang objektif demi terwujudnya penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. (Rls/Ags)