(pelitaekspress.com) -BLITAR – Pemerintah Desa Wonotirto dan Desa Ngeni Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar berharap singkonisasi data melalui Verifikasi dan Validasi data yang berakhir pada Jumat (26/06/2020) segera terealisasi.
Seperti keluhan Kepala Desa Wonotirto, Imam Mucharom saat ditemui awak media di kantornya, Senin (29/06/2020) mengatakan, bahwa data penerima bansos bagi warga terdampak pandemi Covid – 19 yang kita ajukan, justru yang keluar bukan yang diajukan pemerintah desa dana nama-nama yang turun sebagai penerima bansos dinilai kebanyakan kurang tepat sasaran.
“Jadi, justru penerima bansos ada orangnya sudah meninggal dunia, ada yang ganda dengan PKH, ganda dengan BPNT,” ungkapnya.
Mengetahui ada yang tumpah tindih dengan program lain, pihaknya berkoordinasi dengan pendampig PKH maupun BPNT untuk melakukan koordinasi mengadakan peralihan bantuan kepada seseorang yang benar-benar belum tersentuh bantuan.
“Nah, kita buatkan berita acara, untuk formnya juga dari Kabupaten,” jelasnya.
Untuk saat ini, lanjutnya, semua data penerima dari berbagai bansos, pihaknya sudah mendata semua penerima. Seperti di desa Wonotirto kurang lebih berjumlah 720 penerima bantuan, baik bansos provinsi, kabupaten, PKH maupun BPNT.
Di tempat terpisah keluhan kepala desa Ngeni, kecamatan Wonotirto, Iwan Haris, E mengatakan, jika bantuan yang berupa PKH maupun BPNT belum tepat sasaran, karena masih dijumpai dilapangan bahwa orang yang kategori sudah mampu masih mendapatkan bantuan PKH maupun BPNT,” ungkap Iwan saat ditemui awak media di kantornya Senin (29/06/2020)
Disamping itu, menurutnya data yang diterima dari TKSK maupun dari pihak kecamatan, setelah kita cek ternyata banyak warga yang terdaftar, tetapi sama sekali belum pernah menerima bantuan.
“Jadi kita cek ke lapangan, kita datangi satu persatu, apakah pernah mendapatkan PKH maupun BPNT, ada yang terdaftar tapi belum pernah menerima bantuan. Oleh karena itu harus diperbaiki bagaimana baiknya, supaya bantuan yang diluncurkan oleh pemerintah berupa PKH maupun BPNT benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” tandasnya.
Soal data verval, sambungnya, pihaknya sudah menerima data dari kecamatan disitu kita cek, dan terdapat data penerima yang dobel medapatkan PKH dan BPNT juga, kita sudah memperbaiki seperti data penerima bansos yang sudah meninggal dan sudah mampu.
“Jadi semua data penerima bansos sudah kita selesaikan dan dikirim ke kecamatan. Yang menjadi kebingungan kami di pemerintah desa khususnya desa Ngeni yakni mereka yang sudah terdaftar tetapi belum menerima bantuan apapun itukan harus diusulkan kembali.
Setelah kita usulkan ternyata data itu tidak diterima dengan alasan sudah mendapatkan PKH maupun BPNT, terus mau dilarikan kemana, padahal mereka sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah,” bebernya.
Untuk itu, kami dari pemdes berharap agar data penerima bansos terdampak Covid – 19 seharusnya data itu diambil dari desa, jadi desa diberi kepercayaan untuk mendata dan menyetorkan data, karena pemerintah desa lebih tahu kondisi di lapangan.
“Saya berharap, data itu harus dari desa, desa diberi kewenangan untuk mendata dan mengajukan data, karena kondisi di masyarakat, khususnya di desa Ngeni sangat mengharapkan bantuan tersebut, dan yang mengherankan lagi kenapa bantuan untuk tahap satu bisa menerima, tahap kedua datanya sudah hilang,” pungkasnya.(tar)
