(pelitaekspres.com) -JAYAPURA – Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Papua tahun 2025, Kelompok Purna Penyelenggara Pemilu Provinsi Papua menyampaikan keprihatinan terhadap potensi rendahnya partisipasi pemilih yang dapat mengancam legitimasi politik hasil PSU.
Dalam keterangan pers yang digelar di Jayapura, Sabtu (28/6/2025), kelompok yang terdiri dari mantan penyelenggara pemilu ini mengungkapkan, ada kekhawatiran serius bahwa tingkat partisipasi pemilih (TPP) pada PSU kali ini bisa jatuh di bawah 50 persen. Hal itu menurut mereka akan menjadi indikator gagalnya PSU karena pasangan calon yang menang kehilangan legitimasi kuat dari rakyat.
“Kami menduga partisipasi masyarakat dalam PSU Pilgub Papua sangat berisiko turun drastis. Jika di bawah 50 persen, maka hasil PSU bisa dipertanyakan keabsahannya secara politik,” kata Ketua Kelompok Purna Penyelenggara Pemilu, Yohana Mandowen, didampingi Sekretaris Benyamin Wayangkau.
Menurut mereka, sejumlah faktor akan mempengaruhi rendahnya minat masyarakat untuk datang ke TPS. Salah satunya adalah kondisi psikologis masyarakat yang sudah kecewa atas penyelenggaraan Pilgub sebelumnya hingga berujung PSU. Selain itu, penggunaan kembali dana APBD untuk agenda politik yang sama membuat masyarakat merasa jenuh dan tidak percaya.
Di sisi lain, masalah teknis seperti pemilih yang tidak menerima undangan memilih (C6), lokasi TPS yang membingungkan, hingga minimnya sosialisasi oleh penyelenggara, menjadi hambatan serius bagi kelancaran PSU.
“Bukan hanya kepercayaan publik yang turun, tapi penyelenggaraan teknis juga punya potensi gagal bila tidak diantisipasi sejak dini,” ujar Yohana Mandowen Selaku Ketua Kelompok Purna Penyelenggara, saat di Dampingi Ir.Musa Sombuk, MSi, Beatrikx Wanane, S.Pd.MM selaku Mantan Komisioner Provinsi Papua, bersama Anggota lainnya.
Dalam pernyataannya, mereka menyerukan agar KPU Papua segera melakukan langkah-langkah konkret seperti:
- Memperkuat sosialisasi kepada pemilih dalam waktu yang tersisa.
- Mendorong semua penyelenggara, dari tingkat provinsi hingga TPS, bergerak aktif melakukan pendekatan ke masyarakat.
- Memastikan distribusi logistik pemilu, terutama dokumen C6, tepat sasaran.
- Membangun kerja sama dengan tokoh agama, adat, dan media massa untuk mendorong kesadaran publik.
Pemerintah daerah juga diminta menjamin ketersediaan anggaran dan dukungan penuh terhadap suksesnya pelaksanaan PSU.
Kelompok ini juga berharap pasangan calon bisa mengedepankan etika kampanye dan menyampaikan program-program yang realistis, bukan sekadar janji politik atau serangan personal.
“Kami ingatkan agar tidak ada praktik politik uang dan intimidasi terhadap pemilih. Bawaslu juga harus menjalankan fungsi pengawasan dengan tegas dan profesional, mengingat besarnya Pembiayaan Pemilihan Umum yang telah di Keluarkan sebelum PSU, dan ini menjadi Preseden buruk serta telah Menjadi Evaluasi DPRP Dalam Sidang APBD Provinsi Papua” tegas Beny Wayangkau, selaku Sekretaris Kelompok Purna.
Mereka menutup pernyataannya dengan harapan bahwa sisa waktu menjelang PSU bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh pihak untuk menjamin kualitas demokrasi di Papua.(GM)