(pelitaekspress.com)-LAMPUNG SELATAN-sebanyak 8 Fraksi DPRD Lampung Selatan menyatakan menerima LKPJ Bupati Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, yang digelar secara Virtual, Rabu (10/06/2020) di Gedung wakil rakyat setempat.
Sidang paripurna DPRD Lampung Selatan yang dipimpin langsung oleh Hendry Rosyadi SH MH, yang didampingi okeh wakil Ketua I Agus Sartono AMd, Wakil Ketua II Agus Sutanto ST dan Wakil Ketua III Darol Kutni S Sos serta Sekretris Dewan DPRD Lampung Selatan Samsulrijal.
Meski 8 Fraksi yang ada di DPRD Lampung Selatan mebyatakan menerima, namun masih ada beberapa fraksi memberikab sejumlah catatan diantaranya.
Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan oleh JK Haikal, dalam catatanya meminta kepada Inspektorat Lampung Selatan agar menindak lanjuyi setiap laporan atau temuan yang disampaikan oleh masyarakat, hal itu demi kemajuan Lampung Selatan yang kita cintai ” tuturnya.
Hal lain juga disampaikan oleh Fraksi PKS yang disanpaikan Dede Suhendar SPd yang meminta kepada pemerintah daerah agar dapat menyiapkan Ambulance pada setiap desa yang ada di Lampung Selatan. menurutnya hal itu untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan.
Sedaangkan Fraksi PKB yang disampaikan oleh Sutaji Abdulah meminta kepada pemerintah Kabupaten Lampung Selatan agar juga memperhatikan Madrasah dan Pondok Pesantren, hal itu menurutnya tujuanya sama yakni untuk mencerdaskan anak bangsa, dan kalau diperlukan agar dibuatkan Perda sehingga tidak ada lagi perbedaan antara sekolah dan madrasah/pesantren.
Disisi lain Fraksi PAN yang disampaikan oleh Bayu Prasetyo SE memberikan catatan diantaranya meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk menganggarkan dana renovasi atau perbaikan untuk aset-aset daerah yang terbengkalai, seperti gedung Serbaguna, gedung BPKAD, kantor KNPI dll, karna kami tidak nyaman mendengar sindiran-sindiran di media sosial dengan bahasa “jika tidak bisa membangun yang baru tolong perbaiki dan manfaatkan sarana yang sudah ada”.
sisa lebih pembayaran anggaran (Silpa) sebesar Rp 315.781.463.511 (Tiga Ratus Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah) atau sebesar 87,18 %
Rendahnya Serapan APBD 2019 Pemerintah Daerah Lampung Selatan yang hanya 87,18% menandakan lemahnya Pemerintah Daerah Lampung Selatan dalam perencanaan dan exsikusi program, juga menunjukan lemahnya kepemimpinan dan kinerja Bupati Lampung Selatan, Bupati tidak mampu menjadi dirijen bagi jalannya pembangunan yang baik untuk memenuhi harapan warga masyarakat Lampung Selatan.
Pada DINAS PUPR sebagai pengguna anggaran harus membuat rencana kerja yang cermat, terarah dan terukur sehingga anggaran dapat terserap dan bermanfaat untuk rakyat dan tidak ada lagi paket – paket proyek pembangunan di Lampung Selatan yang gagal tender, apalagi jika melaksanakan proyek pembangunan yang hanya bertujuan mengurangi silpa dan berakhir tidak terselesaikannya pembangunan tersebut.
Rendahnya serapan realisasi anggaran Khususnya di dinas PUPR yang hanya 59,45%. merupakan kerugian bagi masyarakat Lampung Selatan yang mendambakan fasilitas – fasilitas publik yang baik berupa inprastruktur atau pembangunan lain yang gagal di nikmati masyarakat karena program kerja yang tidak profesional.
Belum Maksimalnya serapan realisasi anggaran DPD – OPD yang masih di bawah 80%, Fraksi Partai Amanat Nasional menegaskan kepada seluruh OPD agar rekomendasi, saran, masukan dan kritikan yang bersifat obyektif yang telah di sampaikan Pansus DPRD untuk dapat menjadi masukan dan dapat ditindalanjuti dan Fraksi Amanat Nasional merekomendasikan kepada seluruh OPD untuk melakukan komunikasi, koordinasi, secara intensif.
Antar OPD maupun mitra kerjanya DPRD agar program kegiatan dpat terencana, tepat sasaran serta berkesinambungan, sehingga sasaran yang akan di capai dapat terealisasi tepat waktu serta memberikan arah manfaat yang seluas- luas nya bagi masyarakat Lampung Selatan.
Fraksi Partai Amanat Nasional meminta kepada Bupati Lampung Selatan untuk Meningkatkan Transfaransi atas kebijakan yang akan di buat terhadap semua aspek, baik aspek keadilan dan pemerataan terhadap tanggap darurat Covid-19, dan pemerintah dapat menggunakan dana Anggaran yang tepat ” tuturnya.
Sedangkan Bupati Lampung Selatan melalui Virtual Meeting menyampaikan bahwa pihaknya akan menindak lanjuti semua yang menjadi Catatan dari Fraksi, hal itu dilakukan demi kemajuan bumi Khagom Mufakat yang kita cintai ini ” Tuturnya. (cak Ton)
