(pelitaekspres.com) – BLITAR – Flafom Anggaran fasilitasi belanja media Pemerintah Kabupaten Blitar tahun anggaran 2027 merosot jauh di banding anggaran tahun-tahun sebelumnya, hingga menjadi sorotan tajam dalam hearing antara Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di kabupaten Blitar menjadi pembahasan jajaran legislatif serta eksekutif, Selasa (27/10/2026).
Dalam pertemuan di ruang Komisi III DPRD Kabupaten Blitar itu, muncul dorongan agar anggaran belanja media pada anggaran 2027 kembali ditingkatkan mejadi Rp1,5 miliar yang dinilai lebih cukup, meski jauh dari layak untuk mengakomodir sekitar 122 perusahaan media yang bermitra dalam Pokja Kominfo.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Sugianto, mengakui keterbatasan flafom anggaran belanja media dan menjadi keprihatinan bersama. Lanjutnya, anggaran yang tersedia saat ini belum sebanding dengan kebutuhan kemitraan publikasi pemerintah daerah.
“Ini merupakan bentuk keprihatinan kita bersama, namun pada anggaran tahun 2027 ke depan, akan kami upayakan bersama jajaran eksekutif. Dalam angka Rp1,5 miliar kami rasa cukup, walau masih jauh bagi belanja media untuk 122 media di Pokja Kominfo,” tegas Sugianto dalam hearing.
Persoalan ini tidak sekadar menyangkut besaran anggaran kerja sama dengan perusahaan media. Minimnya alokasi belanja media juga menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menyajikan capaian informasi tentang hasil pembangunan dan kebersihan layanan publik kepada masyarakat.
Sementara itu, Bappedalitbang Sisilia Dyah Kristiani menyampaikan, Pemangkasan anggaran daerah tersebut tidak lepas dari berkurangnya transfer pemerintah pusat ke daerah, dan Kabupaten Blitar pun menyesuaikan belanja di berbagai sektor dengan kondisi fiskal yang semakin terbatas. Ia juga menyebut ada peluang penambahan anggaran masih terbuka karena pembahasan anggaran tahun 2027 belum selesai.
“Karena pembahasan Anggaran tahun 2027 masih belum selesai, tentunya belanja media yang minim tersebut masih bisa dinaikkan sesuai kemampuan keuangan daerah,” paparnya.
Pernyataan Bappedalitbang tersebut menjadi sinyal bahwa usulan penambahan anggaran masih memiliki ruang untuk diperjuangkan. Meski demikian, besaran finalnya tetap bergantung pada pembahasan anggaran dan kemampuan keuangan daerah.
Di tempat yang sama Kepala Diskominfotik dan Persandian Kabupaten Blitar, Agung Wicaksono, memaparkan keterbatasan anggaran belanja media, membuat pihaknya juga menghadapi kesulitan dalam mengakomodir kebutuhan kerja sama dengan sekitar 122 perusahaan media.
“Kami berharap, proses pembahasan penambahan belanja media bisa terpenuhi. Tentunya, bila anggaran tercukupi itu juga memudahkan kami dalam menata kerjasama anggarannya,” jelasnya.
Terpisah, Ketua SMSI Blitar Raya, Prawoto Sadewo menegaskan, perjuangan bukan hanya untuk kepentingan anggota organisasinya, namun seluruh media yang tergabung dalam Pokja Diskominfotik diharapkan memperoleh perhatian serius sesuai mekanisme dan kemampuan anggaran keuangan daerah yang tersedia.
“Perjuangan ini bukan hanya untuk SMSI saja, namun untuk seluruh media di Pokja Diskominfo. Sebenarnya, anggaran belanja yang kami ajukan itu sangat minim sekali, meski jauh dari harapan ,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dua tahun ini kondisi keuangan daerah sedang menghadapi tekanan, sementara sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur juga mengalami dampak yang luar biasa akibat dari pemangkasan anggaran pemerintah pusat kepada daerah.
“Yaaaa, apa boleh buat, kita semua saling menyadari, keuangan daerah kita sedang tidak baik-baik saja, belanja Bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur juga mengalami hal yang sama akibat pemangkasan dari pusat dan kita berdo’a saja, semoga kita tetap bisa bekerja dengan baik serta keuangan daerah segera membaik,” pungkasnya.(Mst)