(pelitaekspres.com) – PAGARALAM – Berbagai problematika menerpa kepengurusan pimpinan daerah (PD) Muhammadiyah Pagaralam. Sejumlah persoalan ini seharusnya diselesaikan oleh Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Sumatra Selatan. Dipastikan dengan ketegasan dan power yang dimiliki, carut-marut kepengurusan PD Muhammadiyah kota Pagaralam bisa teratasi.
Adapun sengkarut yang dinilai fatal adalah berpindahnya kepengurusan Muhammadiyah Jarai dan Tanjung Sakti ke Lahat. Atas perpindahan kedua kepengurusan tersebut, otomatis syarat kepengurusan Muhammadiyah daerah Pagaralam tidak terpenuhi, alias kurang syarat.
Selain itu juga, lingkaran pengurus daerah kesannya tertutup dan tak elok (lingkaran keluarga-red).
Kondisi ini tentunya mengundang keprihatinan, selaku warga yang peduli dan sayang akan organisasi Muhammadiyah Pagaralam.
“Selaku warga yang peduli, tentu amat menyayangkan keadaan ini,” ungkap Harmonis Matoesin yang akrab disapa Unnes kepada media ini.
Lebih lanjut diceritakan Unnes, hasil musyawarah Daerah (Musyda) Muhammadiyah Pagaralam yang dilaksanakan beberapa waktu lalu tidak diakui oleh pengurus Provinsi (Pengurus Wilayah -red) sebabnya diduga tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).
“Masa iya setelah bapaknya sebagai ketua pengurus daerah setelah Musyda, anaknya dinobatkan sebagai ketua sedangkan sang ayah (bapak) sebagai wakil ketua. Ini seperti nya organisasi dinasti, keluarga. Apakah tidak ada yang lain?” tanyanya.
Selaku warga yang peduli, sangat dibutuhkan campur tangan dari PW Muhammadiyah meluruskan persoalan dan kondisi yang tengah terjadi pada PD Muhammadiyah Pagaralam.
“Bila tidak segera dilakukan tindakan dan pembenahan, bukan tidak mungkin Muhammadiyah Daerah Pagaralam akan kerdil dimasa mendatang. Untuk itu pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumsel segeralah turun dan cek kondisi PD Muhammadiyah Pagaralam,” harap Harmonis Matoesin yang diaminkan oleh Zulfadli Rais, Jum’at (29/09).
Dimyati Rais, mantan pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) belum bisa dikonfirmasi terkait kisruh dan semerawut kepengurusan Muhammadiyah Pagaralam saat ini. Ketika dikonfirmasi melalui pesan whatsapp belum memberikan jawaban.
Melansir dari pemberitaan sebuah media online yang menyebutkan, Dimyati Rais (26/09) menjelaskan kalau soal kepengurusan Muhammadiyah, ranting Jarai dan Tanjung Sakti yang pindah ke Lahat belum ada kepastian dari Pengurus Wilayah karena kepastiannya setelah di SK.
“Kita tunggu kepastian dari Wilayah terlebih dahulu, saat ini sedang disibukan melapor ke Jogja (pengurus pusat -red) terkait gelaran Musyda Muhammadiyah Pagaralam beberapa waktu lalu,” imbuhnya.
Sementara itu Sekretaris PW Muhammadiyah Sumsel, Hamid Usman Minggu (01/10) menjelaskan, memanglah kepengurusan PDM Pagaralam harus dibenahi, karena terkait Musyda beberapa waktu lalu menyalahi aturan. Musydanya main tunjuk saja tanpa ada tata tertib, selain juga terkait pengurus cabang dan ranting sarat dengan rekayasa karena belum ada SK nya,” beber Hamid Usman.
Ditambahkan Hamid Usman, dalam waktu dekat pengurus wilayah akan menurunkan tim LPPK terkait laporan keuangan PDM Pagaralam.
“Kalau pemerintah BPK kalau di Muhammadiyah LPPK, sudah 5 tahun tidak ada laporannya. Mudah-mudahan dengan turunnya tim dari Wilayah, semua akan terang benderang,” tutupnya. (Rep)