(pelitaekspres.com)- PAPUA – Penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua, Dance Yulian Flassy, sebagai pelaksana harian (Plh) Gubernur Papua oleh Kementerian Dalam Negeri, kini menjadi polemik Pemerintahan di Prov. Papua, sepeti apa yang disampaikan Juru Bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus menyebut, penunjukan tersebut dilakukan tanpa koordinasi dengan Lukas Enembe yang kini berada di Singapura untuk menjalani pengobatan. Bahkan, Rivai darus menyebutkan bahwa Dance Yulian Flassy selama menjalankan tugasnya sebagai Sekda, jarang berkomunikasi dengan Lukas Enembe yang merupakan atasannya. Seperti dilansir Antara Jumat, 25 Juni 2021 – 19:30:00 WIT.
Seperti diketahui Dirjen Otonomi Daerah Dr. Akmal Malik atas nama Menteri Dalam Negeri mengirim Radiogram Nomor. T.121.91/4124/OTDA tanggal 24 Juni 2021 tentang penunjukan Sekretaris Daerah Papua Dance Julian Flassy Sebagai Pelaksana Tugas Harian Gubernur Provinsi Papua.
Sontak hal tersebut kemudian menjadi pergerakan secara bergelombang oleh warga masyarakat papua yang merasa hal tersebut sebagai upaya pemakzulan bagi Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe yang saat ini sedang dalam keadaan masa pengobatan di singapura.
Polemik ini kemudian mendapat banyak tanggapan dari berbagai pihak, salah satunya Datang dari kalangan akademisi di lingkungan Universitas Cenderawasih, menurut Yohanis Wanane yang juga merupakan Aktivis LSM LIRA Papua bahwa apa yang termuat dalam isi radiogram tersebut sebenarnya perlu dipertegas, dalam penjelasannya dan itu harus dilakukan Pak Akmal Malik selaku orang yang telah mengeluarkan surat tersebut, dimana penunjukan Pak Flassy yang notabene adalah Sekretaris Daerah Papua yang dipilih oleh Presiden, untuk menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Harian (Plh) Gubernur Papua meliputi apa saja, dan kiranya ada penjelasan bagi Gubernur.
Ini berpotensi menimbulkan polemik baru Pemerintahan setelah penetapan Sekda beberapa waktu lalu, dan juga menurutnya Provinsi Papua baru saja kehilangan Bapak Wakil Gubernur Alm. Klemen Tinal, belum sampai tanah kubur pak Kelem kering, justru pemerintah mengeluarkan sesuatu kebijakan yang dilihat sebagai sesuatu yang melukai hati warga masyarakat yang saat ini masih berduka.
sehingga dengan dikeluarkan Radiogram Dirjen Otda tersebut menyebabkan pergerakan masa yang sebenarnya tak perlu terjadi di masa pandemi Covid-19 varian india yang sangat mematikan ini.
Jika merujuk pada regulasi terbaru yang dikeluarkan Mendagri dengan Surat Nomor 857.2590/SJ tanggal 23 April 2021 disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintah tetap melalui koordinasi kepada Gubernur Papua, namun praktik kemarin memperlihatkan bahwa ketentuan yang mewajibkan adanya koordinasi kepada Gubernur, sehingga kami berpandangan mungkin sebaiknya pak Sekda harus berkoordinasi dengan Gubernur Papua pak Lukas Enembe, sehingga tanggapan gubernur melalui juru bicara gubernur pada Jumat (25/6/2021) yang mengatakan Sekda Papua sama sekali tidak melakukan koordinasi dengan Gubernur Papua bapak Lukas Enembe bisa dijelaskan oleh Sekda.
Masyarakat saat ini berharap, situasi ini dapat kembali normal, sehingga jalannya roda pemerintahan dapat berlangsung normal kembali, serta dapat menggugurkan isu dan pandangan masyarakat yang berkembang saat ini bahwa, penunjukan Plh Gubernur Papua adalah upaya secara Entitas dari Pak Sekda Dance Julian Flassy. Disamping itu menurut Wanane, bahwa Pak Sekda dan Pak Gubernur adalah dua Pemimpin papua saat ini, yang telah menunjukan kebijaksanaan dari keduanya, dimana kita ketahui bersama pada saat terjadi dualisme Sekda Papua, kala itu Gubernur Papua Lukas Enembe secara bersamaan di Gedung Negara, Kota Jayapura, Jumat (5/3/2021) menerima Sekda Papua, Dance Yulian Flassy yang dilantik Mendagri, Tito Karnavian, dan Penjabat Sekda Papua, Doren Wakerkwa, yang dilantik Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal saat itu untuk berkoordinasi dan semua bisa terselesaikan.
Harapan kami Pemerintah Indonesia melalui Dirjen Otda dan Mendagri serta Sekda Papua dan Gubernur Prov. Papua Lukas Enembe dapat bertemu dan menyelesaikan semua ini serta menyampaikannya kepada masyarakat demi Keamanan dan jalannya Pemerintahan di Tanah Papua. Ditambahkan Yohanis Wanane bahwa Gubernur Papua adalah bapak Lukas Enembe yang telah dilantik secara sah Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu (5/9/2018) pagi, yang merupakan kepala daerah terpilih pada Pilkada serentak 2018 pilihan Rakyat Papua, sementara Sekretaris Daerah adalah Pelaksana Tugas Pemerintahan sebagaimana amanat peraturan perundangan yang ada di negara ini dan tugas yang dimaksudkan dalam Radiogram tersebut adalah tugas yang melekat dalam jabatan Sekretaris Daerah setelah dilantik seperti amanat PP 84 Tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat kerja daerah dan juga merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab VII Pasal 65 ayat 5 Apabila kepala daerah sedang berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah. sehingga masyarakat juga perlu meresponya dengan hati dingin dan tenang apalagi dalam situasi covid-19 ini, Tutur Sekretaris Wilayah LSM LIRA Provinsi Papua.

Leave a comment