Home / DAERAH / Sejumlah Elemen Mendesak KPK Mengusut Polemik Gaji P3K Kota Bandar Lampung

Sejumlah Elemen Mendesak KPK Mengusut Polemik Gaji P3K Kota Bandar Lampung

(pelitaekspres.com) -BANDAR LAMPUNG – Perhatian masyarakat Bandar Lampung semakin meluas terkait polemik gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( P3K ). Berbagai elemen yang ada di kota tapis berseri ini mendesak penegak hukum terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut persoalan ini.

Salah satu elemen masyarakat yang mengharapkan KPK segera turun dan menyelidiki polemik gaji Guru P3K ini  adalah Gerakan Masyarakat Pemantau Pembangunan Lampung (GAMAPELA ).

Ketua Umum GAMAPELA, Tony Bakri HD didampingi Sekretarisnya Johan Alamsyah S.E, pada saat melakukan konprensi Pers di Kantor Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Provinsi Lampung kamis, ( 29-09-2022 ) menyampaikan pihaknya telah melayangkan surat ke  KPK dengan nomor surat 201/DUMAS-KPK/GMPL/IX/2022 yang dikirimkan kamis 29 september 2022.

Adapun isi dari surat tersebut, GAMAPELA mendesak KPK untuk menelusuri kebenaran informasi yang beredar. Karna  menurut Tonny Bakripentolan Gamapela, keterangan DPR-RI komidi X , dana sejumlah 81 Milyar yang yang diperuntukkan sebagai Gaji Guru P3K telah di transfer dua tahap ke Kas Pemerintah kota Bandar Lampung, sementara Wiyadi selaku Ketua DPRD kota Bandar Lampung seperti yang dilangsir dari salah satu surat kabar  tanggal 26-09-2022, dengan tegas membantah pernyataan DPR-RI Komisi X. Wiyadi dalam keterangan nya dalam salah satu media tersebut berulang kali mengatakan bahwa proses transfer seperti seperti yang disampaikan DPR-RI komisi X adalah tidak benar. “tidak benar itu”.

Pernyataan Wiyadi diperkuat oleh keterangan Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) kota Bandar Lampung M. Nur Ramdhan. Menurut pemerintah Kota Bandar Kampung baru menganggarkan gaji 1.166 guru P3K di APBD Perubahan karna memamang tidak ada tranfer seperti yang disampaikan DPRD-RI komisi X.

“Berdasarkan simpang siur informasi tersebut itulah kami mengirim surat ke KPK dan mendesak komisi anti raswah tersebut untuk turun dan melakukan penyelidikan informasi mana yang benar, apakah keterangan DPR-RI komisi X ataukah keterangan Ketua DPRD Bandar Lampung dan pemerintah kota Bandar Lampung,” jelas Tonny  Bakri

“Kami sebagai salah satu lembaga kontrol sosial yang ada di Bandar Lampung, dalam surat kami ke  KPK, kami mendesak KPK untuk mengambil alih penyidikan dan penyelidikan transfer Menteri keuangan Republik Indonesia, memanggil dan memeriksa ketua DPRD Bandar Lampung terkait pernyataan nya tersebut dan memanggil dan memeriksa BPK Perwakilan Lampung mengenai hasil audit kota Bandar Lampung 2021,” pungkas Tonny (*)

About admin adminku

Check Also

Pemerintah Pekon Gunung Tiga Kecamatan Pugung Salurkan BLT DD Ke 53 KPM

(pelitaekspres.com) – TANGGAMUS- Pemerintah Pekon Gunung Tiga Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus menyalurkan Bantuan Langsung Tunai …

Tinggalkan Balasan