Home / NASIONAL / Sebanyak 38 Penerima Bansos Tunai Dicekal Oleh Pemkab Halut

Sebanyak 38 Penerima Bansos Tunai Dicekal Oleh Pemkab Halut

(pelitaekspress.com) -TOBELO – Bantuan Sosial Tunai (BST) dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk membantu masyarakat yang rentan terhadap dampak pandemi Covid-19 tampaknya tidak berjalan mulus.

Hal itu dirasakan langsung sebanyak 38 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, yang tidak bisa menerima bantuan tersebut lantaran dicekal. Padahal pemerintah Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 dengan cara memberikan Bansos Tunai kepada masyarakat kurang mampu.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Utara, melalui Dinas Sosial pada tanggal 28 Mei 2020 telah menyurat ke kantor Pos Ternate untuk membatalkan pembayaran Bansos Tunai kepada 38 KPM.

Surat pembatalan dengan Nomor : 460/143/Dinsos/HU/2020 yang ditandatangani kepala Dinas Sosial Halut, Hediyani Nancy Hoata, untuk menindaklanjuti surat Direktur Wilayah III, PFM Nomor ; 91/BS/4.4/2020 tanggal 22 Mei 2020 tentang pemberitahuan penyaluran BST bulan April 2020 dan sesuai laporan petugas TKSK ditemukan beberapa hal dilapangan, diantaranya ;

1). Untuk kelancaran penyaluran mohon pihak pos dapat berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara terkait permasalahan yang terjadi di lapangan,

2). Nama KPM penerima BST doubel/ganda dalam 1 (satu) KK penerima PKH dan BPNT Sembako,

3). KPM yang sudah pindah domisili tidak memiliki KTP Halmahera Utara, salah satunya di kecamatan Kao Teluk yang ditemukan KPM sebanyak 38 bukan ber KTP Halut, dan-

4). Apabila ditemukan 3 poin tersebut diatas mohon untuk dibatalkan pembayarannya dan dikembalikan ke Kas Negara.” jelas Hediyani dalam suratnya.

Kepala Dinas Sosial Halut, Hediyani Nancy Hoata, saat dikonfirmasi media ini tadi malam, Rabu (24/06/2020) via telepon selulernya, mengatakan bahwa sebelumnya data tersebut tidak pernah diusulkan oleh Pemkab Halut, dalam hal ini Dinas Sosial Halut.

”Data itu semua dari Kemensos, semua penerima BST itu datanya dari Kemensos,” akunya. (ais).

About pelitaekspres

Check Also

Kemendagri Monev dan Asistensi Kabupaten Tambrauw dan Sorong Percepat Realisasi Anggaran dan Penanganan Inflasi

(pelitaekspres.com) -SORONG- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) konsisten dan berkomitmen mengirimkan tim melaksanakan monitoring, evaluasi (Monev) …

Tinggalkan Balasan