(pelitaekspres.com) – LAMSEL – Kesempatan untuk mandiri secara ekonomi harus terbuka bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas.
Selain peluang usaha, kemampuan mengelola keuangan, mengakses pembiayaan, dan memasarkan produk secara digital menjadi bekal penting agar mereka dapat mengembangkan potensi dan usahanya.
Komitmen memperluas kesempatan tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui penguatan literasi keuangan bagi penyandang disabilitas.
Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan Penguatan Literasi Keuangan, Akses Pembiayaan dan Pemasaran Digital bagi Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan di Aula Rimau Bappeda Lampung Selatan, Kamis (19/11/2026).
Mewakili Bupati Lampung Selatan, Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Wahidin Amin, menyampaikan apresiasi kepada OJK Provinsi Lampung atas penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Menurutnya, pemahaman keuangan semakin dibutuhkan seiring berkembangnya layanan perbankan, transaksi digital, dan berbagai produk investasi yang semakin mudah diakses masyarakat.
Namun, kemudahan tersebut juga harus diimbangi dengan kewaspadaan terhadap risiko kejahatan keuangan, seperti penipuan berkedok investasi, pinjaman ilegal, hingga berbagai modus penipuan digital.
“Disabilitas tidak boleh menjadi penghalang untuk memperoleh kesempatan dan kesejahteraan. Inilah semangat yang harus kita bangun bersama. Kesetaraan harus hadir dalam kebijakan, pelayanan publik, dan kesempatan ekonomi yang terbuka bagi seluruh masyarakat,” ujar Wahidin.
Sementara itu, perwakilan OJK Provinsi Lampung, Eti Haryati, menjelaskan bahwa peningkatan akses keuangan perlu berjalan beriringan dengan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan.
Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan tercatat sebesar 93,61 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan keuangan telah semakin luas, tetapi pemahaman dalam memanfaatkannya masih perlu terus diperkuat.
Eti mengingatkan masyarakat agar lebih cermat dalam menerima penawaran jasa keuangan, terutama yang tidak jelas legalitas maupun kewajarannya.
Ia menekankan pentingnya prinsip legal dan logis sebelum memutuskan menggunakan suatu produk keuangan.
“Secara mudahnya dari OJK selalu mengingatkan masyarakat untuk dua hal, yaitu legal dan logis. Legal artinya kita berhubungan dengan lembaga jasa keuangan yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Kemudian yang kedua itu logis, artinya masuk akal,” jelasnya.
Untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi, OJK juga memperkenalkan akses melalui barcode layanan yang menyediakan berbagai materi pembelajaran keuangan, buku literasi, portal pengaduan konsumen, hingga informasi daftar pinjaman daring yang berizin dan diawasi OJK.
Menurut Eti, masyarakat perlu membiasakan diri mencari informasi dan memahami karakteristik produk keuangan sebelum mengambil keputusan. Dengan begitu, mereka dapat memanfaatkan layanan keuangan secara tepat sekaligus melindungi diri dari risiko kerugian.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung, Rudy Sjawal Sugianto, menekankan pentingnya pembangunan inklusif yang memberikan kesempatan setara bagi penyandang disabilitas untuk berkembang dan mandiri secara ekonomi.
Menurutnya, salah satu upaya yang perlu diperkuat adalah membuka akses pemasaran agar produk yang dihasilkan pelaku usaha penyandang disabilitas dapat dikenal dan menjangkau konsumen secara lebih luas.
“Produk yang dihasilkan para pelaku usaha disabilitas dapat dikenal dan dibeli oleh masyarakat di mana saja,” ujarnya.
Rudy juga mengajak OJK, perbankan, lembaga jasa keuangan, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkolaborasi dalam memberikan pendampingan serta membuka peluang ekonomi bagi komunitas disabilitas.
Melalui penguatan literasi keuangan, akses pembiayaan, dan pemanfaatan pemasaran digital, penyandang disabilitas diharapkan memiliki bekal yang lebih kuat untuk mengelola keuangan, mengembangkan usaha, dan memperluas pasar produknya.
Upaya itu menjadi bagian dari pembangunan ekonomi yang inklusif, sehingga penyandang disabilitas tidak hanya memperoleh kesempatan untuk berusaha, tetapi juga memiliki ruang yang lebih luas untuk tumbuh, produktif, dan mandiri secara ekonomi.

