(pelitaekspres.com) – SERUI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen menerima aspirasi ratusan tenaga honorer yang menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Silas Papare, Serui, Rabu (18/11/2026). Aspirasi tersebut diterima melalui dialog langsung yang dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kepulauan Yapen, Cyfrianus Y. Mambay, S.Pd., M.Si., M.H.
Dalam dialog tersebut, Ketua Aliansi Honorer Nasional Kabupaten Kepulauan Yapen, Leonard Sirami, menyampaikan bahwa kehadiran pihaknya merupakan bentuk perjuangan untuk membantu menyuarakan nasib para tenaga honorer yang telah lama mengabdi kepada pemerintah.

Ia mengatakan, Aliansi Honorer Nasional hadir sebagai jembatan untuk menyampaikan berbagai aspirasi tenaga honorer kepada pemerintah daerah, khususnya mereka yang telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun tanpa kepastian status kepegawaian.
Menurutnya, terdapat tenaga honorer yang telah mengabdi selama 15 hingga 20 tahun, bahkan ada yang mengabdikan diri hingga usia 60 tahun. Sebagian di antaranya bahkan telah meninggal dunia sebelum mendapatkan kepastian pengangkatan.
Aspirasi juga disampaikan sejumlah tenaga honorer yang berprofesi sebagai guru. Mereka berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap pengabdian mereka dan memperjuangkan kepastian status agar dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Salah seorang perwakilan honorer mengungkapkan bahwa dirinya telah mengabdi selama 11 tahun, namun hingga kini belum mendapatkan kepastian pengangkatan. Ia berharap pemerintah dapat melihat secara langsung kenyataan yang dialami para tenaga honorer di lapangan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Kepala BKPSDM Kabupaten Kepulauan Yapen menjelaskan bahwa pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan dari sisi regulasi. Sebab, kewenangan pengangkatan ASN berada pada pemerintah pusat dan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah daerah tanpa dasar ketentuan yang berlaku.
Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, khususnya Pasal 65 dan Pasal 66, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Bahkan, terdapat ketentuan sanksi bagi pimpinan instansi pemerintah yang melanggar aturan tersebut.

Terkait data tenaga honorer, BKPSDM menyebutkan bahwa sebelumnya terdapat sekitar 700 nama yang tercatat. Namun, setelah dilakukan pengecekan melalui sistem dan pendataan, masih diperlukan verifikasi untuk memastikan keberadaan serta kesesuaian data tersebut.
“Data kita sudah ada di BKN dan KemenPAN-RB. Terakhir, kita memiliki data sekitar 700 orang. Namun, setelah dilakukan pengecekan kembali, jumlah dan keberadaan data tersebut masih perlu kita pastikan,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah pada prinsipnya dapat menindaklanjuti kebutuhan tenaga ASN sesuai kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), apabila pemerintah pusat telah membuka ruang melalui perubahan atau penyesuaian regulasi.

Lebih lanjut dijelaskan, sejak tahun 2025 tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer baru. Kondisi ini tidak hanya dialami Kabupaten Kepulauan Yapen, tetapi juga menjadi persoalan di sejumlah kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Papua.
Melalui dialog tersebut, pemerintah daerah menerima dan mendengarkan secara langsung berbagai aspirasi tenaga honorer. Para tenaga honorer berharap perjuangan dan masa pengabdian mereka dapat menjadi perhatian pemerintah, sehingga ada kepastian dan solusi terhadap status kepegawaian mereka ke depan.

