pelitaekspres.com

(pelitaekspres.com) –PESAWARAN – Pemerintah Provinsi Lampung secara resmi menerima aspirasi masyarakat terkait sengketa lahan yang terjadi di Desa Halangan Ratu, Kabupaten Pesawaran. Aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan tokoh adat dan masyarakat kepada Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam pertemuan yang berlangsung di Rumah Makan Sederhana, Kabupaten Pesawaran, Rabu (17/12/25).

​Pertemuan ini membahas konflik agraria yang melibatkan klaim masyarakat adat atas lahan yang saat ini dikelola oleh PTPN I Regional VII. Masyarakat memohon agar Pemerintah Provinsi Lampung dapat memfasilitasi penyelesaian konflik tersebut secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

​Menanggapi hal tersebut, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung menghormati setiap aspirasi yang disampaikan warganya. Ia menyatakan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti persoalan ini secara objektif, hati-hati, dan menyeluruh.

​“Saya sudah mendengarkan seluruh aspirasi dan penjelasan yang disampaikan. Pemerintah Provinsi Lampung akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Persoalan ini akan segera kami tindak lanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Gubernur Mirza.

​Gubernur juga menekankan bahwa penyelesaian konflik agraria memerlukan pendekatan dialogis dan melibatkan berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga instansi teknis terkait.

​Dalam kesempatan yang sama, perwakilan tokoh adat, Ahlufakar Gelar Suttan Lama selaku Penyimbang Adat Tiyuh Halangan Ratu, memaparkan bahwa klaim masyarakat didasarkan pada aspek historis dan kultural. Hal ini didukung oleh sejumlah bukti, antara lain keberadaan makam tua, situs adat, peta desa, bukti pembayaran pajak, serta kesaksian tokoh adat dan aparatur pemerintahan setempat.

​“Kami berharap Pemerintah Provinsi Lampung dapat mengambil peran aktif sebagai mediator agar konflik lahan dapat diselesaikan secara berkeadilan, tanpa menimbulkan gejolak sosial, serta tetap mengedepankan kepastian hukum,” ujar Ahlufakar.

​Sementara itu, pada waktu yang bersamaan, Masyarakat Adat Tiyuh Halangan Ratu, Marga Way Semah, juga menggelar aksi damai di Lapangan Korpri, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penyampaian keprihatinan sekaligus tuntutan agar konflik lahan yang telah berlangsung puluhan tahun dan dinilai belum memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekitar, dapat segera terselesaikan.

​Merespons sikap Gubernur, perwakilan masyarakat dalam aksi damai tersebut, Tanjung, menyampaikan apresiasinya atas keterbukaan dan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung.

​“Gubernur bersedia menindaklanjuti laporan yang disampaikan masyarakat adat kepada pihak-pihak terkait. Kami, masyarakat adat Tiyuh Halangan Ratu, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Kami berharap Bapak Gubernur dapat memfasilitasi penyelesaian persoalan ini hingga ke pemerintah pusat dan pihak perkebunan,” pungkas Tanjung.

(pelitaekspres.com) –LAMSEL- Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, meninjau langsung Posko Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Bandara Radin Inten II, Kamis (17/12/25). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan tim gabungan dalam mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi akibat dampak siklon tropis di wilayah Provinsi Lampung.

​Dalam peninjauan tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung, Rudy Sjawal, menjelaskan bahwa operasi ini telah dimulai sejak 14 Desember 2025. Langkah ini diambil merespons munculnya bibit siklon baru (92S) serta dampak dari Siklon 91S (Siklon Bakung) yang ekor siklonnya sempat mencapai wilayah pesisir Lampung.

​”BNPB merespons status waspada cuaca di Lampung dengan mengirimkan tim OMC bersama BMKG Pusat. Fokus utama kita adalah melakukan penyemaian terhadap awan-awan penghujan yang terbentuk di perairan wilayah Barat Lampung agar tidak masuk dan berkumpul di daratan,” ujar Rudy Sjawal.

​Rudy memaparkan, strategi penyemaian awan (cloud seeding) dilakukan untuk memicu hujan jatuh di laut sebelum mencapai daratan. Hal ini krusial untuk mencegah potensi hujan lebat dan banjir di kabupaten rawan seperti Pesisir Barat, Lampung Barat, dan Tanggamus.

​”Alhamdulillah, pada hari ini (17/12) tim sudah melakukan lima kali penerbangan. Laporan terkini menyebutkan Siklon Bakung sudah mengarah menjauh, namun awan-awan konvektif besar di wilayah Barat masih perlu kitaurai,” tambahnya.

​Terkait keberlanjutan operasi, Rudy mengungkapkan bahwa tahap pertama OMC dijadwalkan berakhir esok hari. Namun, melihat pertumbuhan awan yang masih masif di Laut Barat Lampung, operasi kemungkinan akan diperpanjang dengan strategi baru.

​”Kami berencana membentuk posko bayangan di Bandara Taufik Kiemas, Krui. Hal ini diperlukan karena jangkauan awan target cukup jauh dari Bandara Radin Inten II. Jika tidak disemai, kumpulan awan tersebut berpotensi menimbulkan curah hujan ekstrem,” jelas Rudy.

​Untuk mendukung operasi ini, Pemerintah melalui BNPB telah menyiapkan logistik yang memadai. Stok bahan semai yang tersedia saat ini mencakup 10 hingga 15 ton garam (NaCl) dan 5 ton kapur tohor, dengan kapasitas angkut pesawat mencapai 1 ton per satu kali penerbangan.

​Pemerintah Provinsi Lampung mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca ekstrem namun tidak perlu panik, mengingat langkah mitigasi bencana melalui teknologi modifikasi cuaca terus dioptimalkan oleh pemerintah daerah bersama pemerintah pusat.

(pelitaekspres.com) –PESIBAR- Demi memastikan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto di Bidang Infrastruktur dan Kesehatan, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani meninjau progress pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KH. Muhammad Thohir, Pesisir Barat, Kamis (18/12/2025).

Dalam peninjauan itu, Gubernur Mirza didampingi Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan dan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kuniawan dan jajaran Kepala Perangkat Daerah terkait.

Gubernur Mirza mengaku bangga karena salah satu PHTC Pemerintahan Presiden Prabowo bisa berjalan dengan baik dan lancar.

“Hari ini kita bangga sekali, salah satu program hasil tercepat pemerintahan Pak Prabowo bisa Berjalan dengan baik, bisa selesai dengan baik di pesisir barat”, jelas Gubernur Mirza.

Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan menjelaskan bahwa RSUD KH. Muh. Thohir akan dijadikan Rumah Sakit denganTipe C, yang saat ini sangat dibutuhkan, pungkasnya.

Pembangunan RSUD Muh. Thohir yang ada di Pesisir Barat ini sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi fasilitas kesehatan yang terjangkau untuk masyarakat, khususnya di Kabupaten Pesisir Barat.

Groundbreaking RSUD dilakukan pada bulan Mei 2025 oleh Menteri Kesehatan dan Ketua MPR RI untuk peningkatan status menjadi Tipe C, dengan target selesai akhir 2025. Progres di September 2025 telah mencapai 31,1%. Pemkab Pesisir Barat serta Pemprov Lampung terus berkolaborasi untuk mengatasi aksesibilitas agar layanan kesehatan cepat tersedia bagi masyarakat

“Kita sama-sama paham masyarakat disini sangat jauh kalau untuk berobat. Di sini juga daerah pariwisata yang juga dibutuhkan fasilitas kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat. Tadi saya dengar laporan banyak sekali rujukan-rujukan ke bandar Lampung baik dari rumah sakit Tipe D, maupun dari Puskesmasnya”, ujar Gubernur Mirza.

Dengan kehadiran Rumah Sakit ini Gubernur Mirza berharap agar dapat menunjang keberlangsungan dan kesehatan seluruh masyarakat di Pesisir Barat.

(pelitaekspres.com) –PESIBAR- Stabilitas harga bahan pokok menjadi fokus utama dalam peninjauan Pasar Way Batu, Kabupaten Pesisir Barat, Kamis (18/12/2025). Kegiatan ini bertujuan memantau langsung pergerakan harga, ketersediaan pasokan, serta efektivitas distribusi komoditas pangan di tingkat pasar.

Peninjauan ini dilakukan pada hari kedua rangkaian kunjungan kerja, Gubernur Mirza dan rombongan ke daerah

Di Pasar Way Batu, Gubernur Mirza secara langsung berdialog dengan para pedagang dan pembeli untuk menyerap kondisi riil pergerakan harga kebutuhan pokok.

Dalam dialog tersebut, sejumlah pedagang menyampaikan keluhan terkait harga beberapa komoditas yang dinilai masih belum stabil. Di antaranya harga cabai merah keriting yang saat ini dipenuhi pasokan dari Pulau Jawa, serta hasil panen petani lokal yang terus mengalami penurunan harga di tingkat pasar.

Menanggapi hal tersebut, dalam arahannya Gubernur Mirza menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan menindaklanjuti kondisi tersebut melalui langkah-langkah pengendalian harga dan penguatan distribusi, khususnya untuk melindungi petani lokal dan menjaga daya beli masyarakat.

Gubernur Mirza menjelaskan bahwa persoalan harga cabai saat ini terjadi di sejumlah wilayah sentra produksi di Provinsi Lampung.

“Tadi kita lihat ya, saya tanya masalah cabai terutama di sini. Ternyata di Lampung Barat, Pesisir Barat, dan beberapa daerah di Provinsi Lampung sedang panen cabai petani, ini masih menguntungkan mereka. Tapi ironisnya, banyak sekali cabai-cabai dari Jawa masuk memenuhi pasar-pasar, sehingga cabai-cabai dari petani kita tidak bisa masuk ke pasar,” ujar Gubernur Mirza.

Ia menegaskan, kondisi tersebut berpotensi menyebabkan harga cabai petani lokal jatuh apabila tidak segera diatur, harganya akan sangat jatuh.

Menurut Gubernur Mirza, pada kondisi normal saat panen, harga cabai seharusnya masih berada pada kisaran yang menguntungkan petani.

“Harusnya ketika panen ini mereka diambil Rp60.000. Tapi karena pasar penuh cabai dari Jawa, akhirnya turun jadi Rp20.000, jadi Rp30.000 baru diambil,” jelasnya.

Gubernur Mirza menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung ingin menjaga keseimbangan antara kepentingan petani dan stabilitas harga di pasar.

Terkait upaya pengendalian pasokan, Gubernur Mirza menyebut perlu adanya pengaturan distribusi berdasarkan kebutuhan konsumsi dari Dinas terkait.

“Pedagang yang memasukkan cabai-cabai juga bos-bosnya tidak banyak, ini bisa kita atur supaya stabil. Kita paham sekali cabai adalah salah satu poin penting untuk inflasi. Kita ingin stabil, tapi kita juga tidak ingin merugikan petani-petani yang menanam cabai,” pungkasnya.

Secara langsung, Gubernur Mirza menginstruksikan kepada Plt Kepala Dinas Perindustrian & Perdagangan Provinsi Lampung Zimmi untuk secara ketat mengawasi masuknya barang-barang pokok dari luar Provinsi Lampung agar tidak membanjiri pasar di Provinsi Lampung.

(pelitaekspres.com) –LAMBAR- Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Lampung Barat Partinia Parosil Mabsus, menegaskan pentingnya peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjaga kondusifitas daerah dengan bersikap bijak di media sosial.

Hal itu disampaikan dalam sambutannya pada kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 DWP tingkat Kabupaten Lampung Barat, di Aula Rumah Sakit Alimuddin Umar, Kecmatan Balik Bukit, Kamis 18 Desember 2025.

Partinia mengingatkan bahwa etika dan unsur edukasi harus selalu dijunjung tinggi dalam setiap aktivitas bermedia sosial. ASN, katanya, tidak boleh menjadi pihak yang justru memperkeruh suasana dengan menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya.

“Jangan jutru ASN menjelek-jelakkan Pemerintah dimedia sosial. Dalam bermedia sosial itu etika, unsur edukasi harus dijunjung tinggi,” kata Partinia Parosil Mabsus.

Ia juga menekankan agar ASN senantiasa menjadi bagian dari solusi, bukan sumber masalah. Menurutnya, kehadiran aparatur negara harus mampu menyejukkan suasana, apalagi di tengah situasi bangsa yang sedang diwarnai berbagai tantangan.

“Karena kita adalah bagian dari pemerintah, tugasnya membenahi Kabupaten Lampung Barat,” jelasnya.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Nukman, menyoroti adanya peringatan HUT ke-26 DWP dengan menggelar lomba merias tumpeng dengan bahan baku lokal. Menurutnya kegiatan tersebut memiliki nilai positif.

“Kegiatan ini memiliki nilai yang positif, selain memanfaatkan bahan baku lokal, juga menambah kebersamaan dan kekompakan dalam merias tumpeng sebagus mungkin,” ungkapnya.

Nukman menyampaikan, DWP ke-26, ia berharap ke depan DWP semakin jaya da bermartabat serta bekomitmen dalam mendukung program Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditempat yang sama, ketua DWP Kabupaten Lampung Barat Ny. Zelda Naturi Nukman mengatakan, peringatan ulang tahun ini bukan sekadar perayaan seremonial, melainkan menjadi refleksi atas peran dan kontribusi DWP dalam memajukan daerah.

Ia mengajak untuk menjadikan DWP sebagai organisasi yang tidak hanya aktif dalam kegiatan, tetapi juga hidup dalam nilai dan karya nyata.(nsr)

(pelitaekspres.com) -ACEH TAMIANG – PT PLN (Persero) berhasil memulihkan kembali jaringan transmisi bertegangan 150 kilovolt (kV) Pangkalan Brandan–Langsa pada Rabu (17/12) pukul 13.30 WIB. Kini, interkoneksi sistem kelistrikan Aceh yang tadinya terisolasi telah kembali terhubung dengan _backbone_ sistem besar Sumatra. Dengan pulihnya interkoneksi tersebut, pemulihan kelistrikan Aceh kini memasuki tahapan pengoperasian kembali pembangkit listrik.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa jaringan transmisi Pangkalan Brandan–Langsa merupakan penopang utama interkoneksi sistem kelistrikan Sumatra dan Aceh, sehingga pemulihannya menjadi langkah krusial dalam mengembalikan kekuatan sistem kelistrikan Aceh pascabencana.

“Tersambungnya kembali transmisi Pangkalan Brandan–Langsa adalah titik penting dalam pemulihan kelistrikan Aceh. Jalur ini menjadi _backbone_ interkoneksi Sumatra–Aceh, sehingga pemulihannya membuka jalan bagi tahapan lanjutan pemulihan sistem secara menyeluruh,” ujar Darmawan di Aceh Tamiang pada Rabu (17/12).

Pemulihan interkoneksi tersebut dilakukan melalui pembangunan tower darurat pada sejumlah titik transmisi yang terdampak banjir dan longsor, sehingga jalur Pangkalan Brandan–Langsa dapat kembali difungsikan secara aman.

“Dalam prosesnya, pembangunan tower darurat ini dilakukan di tengah kondisi lapangan yang menantang, mulai dari akses lokasi yang terbatas, kontur medan yang labil pascabencana, hingga curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan genangan air dan lumpur yang ekstrem,” jelas Darmawan.

Dirinya melanjutkan, setelah jaringan transmisi berhasil tersambung kembali, PLN memasuki tahap pengoperasian kembali pembangkit listrik, khususnya PLTU Nagan Raya. Proses ini membuat sistem kelistrikan Aceh berangsur-angsur pulih. Untuk pengoperasian yang optimal, dibutuhkan durasi sekitar 48 jam ke depan melalui proses pemanasan, sinkronisasi dengan sistem, serta pengujian kinerja. Tahapan ini menjadi prasyarat sebelum sistem dapat dibebani lebih lanjut agar aliran listrik tetap andal dan tidak memicu gangguan lanjutan.

“Pemulihan kelistrikan harus dilakukan berurutan. Setelah interkoneksi aman, kami masuk ke pengoperasian pembangkit agar pasokan yang dihasilkan benar-benar optimal dan dapat menopang sistem secara andal,” tegasnya.

Selanjutnya, pasokan listrik akan secara bertahap disalurkan ke jaringan distribusi melalui 20 unit gardu induk, 558 unit penyulang, dan 15.717 unit gardu distribusi yang melayani masyarakat di seluruh wilayah Aceh.

Untuk mendukung seluruh proses pemulihan, lebih dari 1.600 petugas PLN masih terus bersiaga hingga pemulihan listrik pascabencana di Aceh dapat dituntaskan. Darmawan menjelaskan juga bahwa semangat masyarakat Aceh dalam menghadapi bencana menjadi inspirasi para insan PLN yang bertugas.

“Kami belajar dari semangat dan perjuangan masyarakat Aceh yang tidak pernah padam untuk bangkit dari kondisi bencana ini. Maka tim PLN tidak pernah menyerah karena ini bukan hanya soal memulihkan pasokan listrik, namun ini adalah simbol api perjuangan rakyat Aceh,” ungkapnya.

Dirinya juga menjelaskan bahwa di sejumlah wilayah Aceh masih terdapat genangan lumpur dan air pascabencana, sehingga penormalan jaringan listrik dilakukan dengan kehati-hatian agar tidak membahayakan masyarakat. Tidak hanya itu, Darmawan juga memohon maaf sekaligus memohon dukungan dari masyarakat Aceh dalam upaya memulihkan kelistrikan.

“Kami memahami betul ketidaknyamanan yang dirasakan masyarakat pascabencana. Atas kondisi ini, kami menyampaikan permohonan maaf. Kami memohon doa dan dukungan masyarakat Aceh agar seluruh tahapan pemulihan kelistrikan dapat diselesaikan dengan aman dan cepat,” tutup Darmawan.(red)

(pelitaekspres.com) -JAKARTA – Divisi Humas Polri menyampaikan hasil Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap enam anggota Yanma Polri yang terlibat dalam peristiwa pengroyokan debt collector atau mata elang (matel) di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan. Sidang digelar pada Rabu, 17 Desember 2025, sejak pukul 08.00 WIB hingga 17.45 WIB, di Gedung Presisi III Mabes Polri.

Keterangan tersebut disampaikan langsung oleh Kabag Penum Ro Penmas Divhumas Polri, Kombes Pol Erdi A. Chaniago, S.I.K., S.H., M.Si., didampingi Kabaggaketika Rowabprof Divpropam Polri, Kombes Pol Hardiono, S.I.K., M.H., dalam doorstop yang berlangsung di Lobi Gedung Divhumas Polri, Rabu malam (17/12).

“Sidang KKEP hari ini telah memeriksa dan memutus perkara etik terhadap enam terduga pelanggar dari Yanma Polri yang terlibat dalam peristiwa pengeroyokan di depan TMP Kalibata,” ujar Kombes Pol Erdi.

Sidang KKEP dilaksanakan secara paralel di tiga ruang sidang Divpropam Polri dengan susunan Komisi yang dipimpin langsung oleh Karowabprof Divpropam Polri, Brigjen Pol Agus Wijayanto, S.H., S.I.K., M.H., bersama jajaran perwira Divpropam lainnya.

Dalam fakta persidangan terungkap bahwa peristiwa pengeroyokan terjadi pada Kamis, 11 Desember 2025. Para terduga pelanggar secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap dua orang matel, yang mengakibatkan korban mengalami luka berat hingga meninggal dunia.

“Perbuatan para terduga pelanggar dinilai bertentangan dengan etika profesi Polri, khususnya terkait larangan melakukan tindakan kekerasan serta kewajiban menaati norma hukum,” jelas Kombes Pol Hardiono.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Sidang KKEP menjatuhkan sanksi tegas kepada dua anggota Polri, yakni Brigadir IAM dan Bripda AMZ. Keduanya terbukti memiliki peran dominan dalam kejadian tersebut.

“Terhadap Brigadir IAM dan Bripda AMZ, Sidang KKEP menjatuhkan sanksi etika berupa perbuatan tercela serta sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri,” tegas Kombes Pol Erdi.

Dalam persidangan diketahui Bripda AMZ merupakan pemilik kendaraan yang diberhentikan oleh pihak matel, kemudian menghubungi Brigadir IAM melalui grup WhatsApp. Brigadir IAM selanjutnya mengajak anggota lain untuk mendatangi lokasi kejadian.

Sementara itu, empat anggota lainnya, yakni Bripda BN, Bripda JLA, Bripda RGW, dan Bripda MIAB, dinilai hanya mengikuti ajakan senior dan turut serta dalam pengeroyokan.

Terhadap keempat anggota tersebut, Sidang KKEP menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan perbuatan tercela serta kewajiban meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Selain itu, mereka juga dikenakan sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama lima tahun.

“Atas seluruh putusan yang dibacakan, para pelanggar menyatakan banding sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambahnya.

Melalui penyampaian ini, Polri menegaskan komitmennya dalam menegakkan keadilan dan menjaga marwah institusi.

“Polri tidak mentolerir pelanggaran, siapa pun pelakunya. Setiap anggota wajib mematuhi hukum, etika, dan aturan yang berlaku. Penegakan kode etik ini adalah bentuk komitmen Polri untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat,” pungkas Kombes Pol Erdi.(red)

(pelitaekspres.com) -PRINGSEWU — PT PLN (Persero) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan fasilitas belajar berupa komputer, printer, dan Uninterruptible Power Supply (UPS) kepada SMP Muhammadiyah 2 Pagelaran, Kabupaten Pringsewu (17/12/2025).

Program bantuan ini merupakan bagian dari dukungan PLN terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) poin 4, yaitu Pendidikan Berkualitas, yang menekankan pentingnya akses pendidikan yang inklusif, setara, dan relevan dengan perkembangan teknologi. Melalui penyediaan fasilitas pembelajaran berbasis digital, PLN mendorong terciptanya lingkungan belajar yang adaptif dan berorientasi pada peningkatan kompetensi generasi muda.

Manager Komunikasi dan TJSL PLN UID Lampung, Darma Saputra, mengatakan bahwa bantuan fasilitas belajar ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendorong pemerataan akses teknologi di sektor pendidikan.
“Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pihak sekolah untuk menunjang proses pembelajaran, sekaligus membekali para siswa dengan keterampilan digital yang relevan dengan perkembangan teknologi saat ini,” ujarnya.

Secara keseluruhan, PLN menyalurkan 14 unit komputer, 1 unit printer, dan 14 unit UPS yang telah siap digunakan dalam kegiatan praktik di laboratorium komputer. Penambahan fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas ruang praktik serta kualitas pembelajaran, sehingga lebih banyak siswa dapat belajar secara bersamaan dengan sarana yang layak.

Kepala SMP Muhammadiyah 2 Pagelaran, Tohirun, S.Pd., menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan PLN. Menurutnya, bantuan tersebut memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan layanan pendidikan di sekolah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada PLN atas bantuan komputer yang diberikan. Fasilitas ini sangat berarti bagi siswa kami dalam meningkatkan kemampuan literasi digital sebagai bekal meraih cita-cita di masa depan,” ungkapnya.

Melalui bantuan ini, PLN berharap tercipta lingkungan belajar yang lebih modern, produktif, dan adaptif, serta mampu menumbuhkan minat siswa untuk mengenal dan memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembelajaran kreatif di era digital.(Red)

(pelitaekspres.com) -BANDARLAMPUNG — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Lampung–Bengkulu menegaskan kewajiban Surat Pemberitahuan (SPT) pajak bagi pelaku usaha jasa periklanan, termasuk perusahaan media, dengan omzet di atas Rp4,8 miliar per tahun. DJP memastikan bahwa perusahaan yang omzetnya belum mencapai batas tersebut tidak diwajibkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Kepala Bidang P2 Humas DJP Lampung–Bengkulu, Tunas Hariyulianto, menjelaskan bahwa ketentuan tersebut telah diatur dalam regulasi perpajakan yang berlaku. Karena itu, perusahaan media kecil dan menengah yang bergerak dalam kerja sama atau jasa periklanan dengan pemda tidak secara otomatis harus berstatus PKP.

“Tanggung jawab SPT pajak berlaku bagi perusahaan dengan penghasilan di atas Rp4,8 miliar per tahun. Jika di bawah itu, perusahaan tidak diwajibkan menjadi PKP,” tegas Tunas.

Tunas juga menyampaikan bahwa regulasi kerja sama antara media dan pemerintah daerah tetap kembali pada kebijakan masing-masing pemda. Sementara untuk perpajakan, DJP menegaskan SPT dikenakan pada objek jasa periklanan, bukan pada bentuk kerja sama atau MoU.

Lebih lanjut, perusahaan yang terlanjur menjadi PKP namun omzetnya di bawah Rp4,8 miliar dapat mengajukan permohonan pencabutan status PKP. Jika hasil penelitian DJP membuktikan data omzet tersebut benar, pencabutan dapat dilakukan.

“Jika status PKP dicabut, maka kewajiban menerbitkan e-Faktur tidak diperkenankan lagi. Namun selama belum dicabut, perusahaan tetap wajib mengikuti ketentuan sebagai PKP,” jelasnya.

Penjelasan ini diharapkan memperkuat pemahaman pelaku usaha media mengenai batasan PKP, SPT, dan kewajiban perpajakan dalam jasa periklanan, terutama bagi perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.(*)

(pelitaekspres.com) -MOROWALI- Babinsa Koramil 1311-09/Bahodopi Kodim 1311/Morowali Sertu Muh. Jufri secara rutin melaksanakan pengawasan pendistribusian Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada peserta didik di wilayah Kecamatan Bahodopi, khususnya Desa Lele, Dampala, dan Siumbatu, Rabu (17/12/2025).

Kegiatan pengawasan ini merupakan bagian dari tugas pembinaan teritorial Babinsa dalam mendukung program pemerintah di bidang peningkatan kualitas gizi anak sekolah. Selain itu, pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian pendistribusian MBG berjalan dengan tertib, lancar, aman, serta tepat sasaran sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Adapun sasaran pendistribusian Makanan Bergizi Gratis tersebut mencakup 7 (tujuh) unit sekolah yang berada di wilayah binaan Koramil 1311-09/Bahodopi, dengan jumlah penerima manfaat sebagai berikut:
PAUD KB Dahlia sebanyak 55 siswa, PAUD KB Cerah Ceria sebanyak 34 siswa, TK Bukit Logam sebanyak 60 siswa, TK Dharma Pertiwi Siumbatu sebanyak 88 siswa, SMP Negeri 2 Bahodopi sebanyak 158 siswa, SD Negeri Siumbatu sebanyak 280 siswa, serta SD Dampala sebanyak 389 siswa.

Dalam pelaksanaannya, Babinsa melakukan pemantauan secara langsung mulai dari proses penyaluran hingga pendistribusian makanan kepada para siswa di masing-masing sekolah. Hal ini dilakukan guna memastikan makanan yang dibagikan dalam kondisi layak konsumsi, higienis, serta diterima langsung oleh peserta didik sesuai data yang telah ditetapkan.

Sertu Muh. Jufri menyampaikan bahwa keterlibatan Babinsa dalam kegiatan ini merupakan wujud nyata dukungan TNI Angkatan Darat terhadap program strategis pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan pemenuhan gizi generasi muda sejak usia dini. “Melalui pengawasan ini, kami berharap pendistribusian MBG dapat berjalan optimal dan benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak sekolah,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mempererat sinergi antara TNI, pemerintah daerah, pihak sekolah, serta masyarakat dalam mendukung keberhasilan program Makanan Bergizi Gratis. Babinsa di wilayah binaan akan terus berkomitmen untuk melakukan pendampingan dan pengawasan secara berkelanjutan guna memastikan program tersebut terlaksana secara konsisten dan berkesinambungan.

Dengan terlaksananya pengawasan pendistribusian MBG ini, diharapkan dapat menunjang tumbuh kembang peserta didik, meningkatkan konsentrasi belajar, serta mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkualitas di wilayah Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali.(Rpdm)

(pelitaekspres.com) ‎-PAGARALAM- Wakil Wali Kota Pagar Alam, Hj. Bertha, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Zaily Oktosab Fitri Abidin menerima kunjungan kerja Kepala SMA Taruna Nusantara Pagar Alam, Brigjen TNI Mochammad Ghoffar Ngismangil, di Rumah Dinas Wali Kota Pagar Alam, Rabu, 17 Desember 2025.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka meninjau progress pembangunan SMA Taruna Nusantara di Kota Pagar Alam sekaligus mempererat kerja sama antara Pemerintah Kota Pagar Alam dan pihak SMA Taruna Nusantara, khususnya di bidang pendidikan.

Dalam pertemuan itu, dibahas sejumlah hal strategis, di antaranya terkait akses jalan yang akan digunakan untuk mendukung distribusi dan pengangkutan perlengkapan sekolah menuju lokasi SMA Taruna Nusantara. Ketersediaan infrastruktur akses ini dinilai sangat penting guna menunjang kelancaran operasional sekolah ke depan.

Brigjen TNI Mochammad Ghoffar Ngismangil juga menyampaikan bahwa pada Januari 2026 pihaknya akan mulai mendatangkan berbagai perlengkapan sekolah, seperti lemari, peralatan belajar-mengajar, serta sarana pendukung lainnya sebagai bagian dari persiapan operasional SMA Taruna Nusantara di Kota Pagar Alam. Ia juga menyampaikan harapannya agar kehadiran SMA Taruna Nusantara dapat memberikan manfaat bersama dan menjadi multiplier effect bagi pembangunan dan perekonomian Kota Pagar Alam.

Setelah melakukan pertemuan di rumah dinas Wali Kota, Rombongan langsung menuju lokasi pembangunan SMA Taruna Nusantara yang berada di Dusun Suka Cinta, Kelurahan Atung Bungsu Kecamatan Dempo Selatan.

Dari pemaparan yang disampaikan bahwa berdasarkan progres terbaru, progres pembangunan secara kumulatif telah mencapai 27 persen. Untuk bangunan tertentu, progres fisik telah berada pada kisaran 80–90 persen. Fasilitas yang tengah dibangun antara lain ruang Pabung sebanyak 21 unit, ruang komunikasi bersama, Graha Putra, serta Graha Putri. Fokus utama pembangunan saat ini adalah penyelesaian Graha Putra dan Graha Putri.

Ditargetkan pada Januari 2026, sejumlah bangunan dapat diselesaikan dan para siswa direncanakan sudah mulai masuk dan melaksanakan kegiatan belajar di kelas.(Rep)