pelitaekspres.com

(pelitaekspres.com) – BANDAR LAMPUNG – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) Provinsi Lampung Hadiri Undangan Rapat Koordinasi Rencana Kegiatan Apel Komponen Bangsa yang dipimpin Asisten Teritorial (Aster) Kodam XXI/Raden Inten Kolonel Inf Anang Sofyan Effendi, Di Aula Sudirman Makodam XXI/RI, jalan Teuku Umar, Kedaton, Kota Bandar Lampung, pada Kamis (18/12/2025).

Asisten Teritorial (Aster) Kodam XXI/Raden Inten Kolonel Inf Anang Sofyan Effendi mengatakan, Rapat Koordinasi tersebut dalam rangka kesiapan Apel Komponen Pendukung di wilayah Jajaran Kodam XXI/Raden Inten.

Ditambahkannya, Apel Komponen Pendukung Kodam XXI/Radin Inten diselenggarakan sebagai sarana untuk memperkuat sinergi, soliditas, dan kesiapsiagaan antara TNI AD dengan seluruh komponen pendukung pertahanan di wilayah Kodam XXI/Radin Inten.

Kegiatan ini bertujuan menegaskan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya dalam menghadapi dinamika ancaman, tantangan, dan gangguan yang bersifat multidimensional, terangnya.

“Selain itu, apel ini bertujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan peran aktif komponen pendukung dalam mendukung tugas pokok Kodam XXI/Radin Inten, baik dalam Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Melalui kegiatan ini diharapkan terwujud kesamaan visi, pola sikap, dan pola tindak antara TNI AD dan seluruh komponen pendukung, sehingga tercipta kekuatan pertahanan wilayah yang tangguh, adaptif, dan responsif dalam mendukung kebijakan pertahanan negara serta program pemerintah,” tutupnya.

Ketua DPD HIPAKAD Provinsi Lampung Wahyu Widiyatmiko, S.H, M.H, CPM mengatakan rapat koordinasi ini merupakan persiapan rencana kegiatan apel komponen bangsa untuk wilayah Kodam XXI/Raden Inten. Hipakad hadir untuk mendukung dan Berpartisipasi dalam semua kegiatan yang akan dilaksanakan Kodam XXI/Raden Inten di Provinsi Lampung, ucapnya.

Ditambahkannya, HIPAKAD merupakan organisasi Putra Putri Keluarga Angkatan Darat yang selalu siap berpartisipasi dan mendukung kegiatan Kodam XXI/Raden Inten dan Pemerintah di Provinsi Lampung tercinta. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menjaga kondusifitas wilayah Lampung dan Nama Baik Keluarga Angkatan Darat seperti yang sudah dilakukan selama ini, seperti kegiatan positif di bidang sosial dan kesehatan, ujarnya dengan didampingi Ketua DPC HIPAKAD Kota Bandar Lampung Desri Haryadi, S.sos dan anggota.

“Kegiatan hari ini menegaskan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan untuk mendukung  program-program Pemerintah baik Daerah maupun Pusat. Apalagi sekarang banyak bencana alam, semoga semua pihak bisa membatu,” pungkasnya (Humas DPD HIPAKAD).

(pelitaekspres.com) – KOTA TANGERANG – Babinsa Koramil 07/Pondok Aren, Kodim 0506/Tgr melaksanakan kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) dengan warga binaannya di Jalan Kali Mangso Kelurahan Kurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangsel, Kamis (18/12/2025).

Melalui kegiatan Komsos, monitoring wilayah, merupakan  salah satu media Babinsa untuk mengenal warga lebih dekat sekaligus sarana silaturahmi kepada warga binaannya.

Begitu juga dengan warga binaan menjadi lebih akrab dengan Babinsa. Selain itu kegiatan komsos juga bertujuan untuk mencari informasi dan mengetahui perkembangan situasi di wilayah binaannya.

Hal ini merupakan salah satu wujud nyata seorang Babinsa guna terus jaga tali silaturahmi dengan warga binaannya, adalah dengan melakukan komsos, sehingga tercipta suasana yang harmonis di lapangan.

“Mari kita sama-sama peduli dan peka dengan situasi yang ada di lingkungan sekitar kita masing-masing, serta mengingatkan saudara-saudara kita supaya tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan keluarga,” ujar Serka A. Nandi.

“Perlu diingatkan bahwa kita juga harus menghindari yang namanya narkoba, judi online, atau hal-hal yang dapat merugikan lainnya.” Kata Serma A. Nandi lagi.

Disini Babinsa terus menghimbau suarakan, agar senantiasa menjaga keamanan, dan ketertiban di desa, hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa nyaman dan suasana yang kondusif. (Nan)

(pelitaekspres.com) – JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional melalui pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada tahun 2029 ditargetkan mencapai 87%. Langkah ini juga selaras dengan pemenuhan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto

“Posisi kami di Kementerian ATR/BPN adalah memastikan fungsi pengendalian berjalan dengan baik. Kalau fungsi manajemen risiko ini diobral, maka ketahanan pangan nasional akan hancur. Karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian harus dilakukan secara ketat dan konsisten,” tegas Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi Alih Fungsi Lahan, yang digelar di Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Menteri Nusron menekankan, target LP2B sebesar 87% ini bukan sekadar angka, namun jadi pijakan strategis untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan sektor pangan, energi, industri, dan perumahan. Dalam RPJMN, peta jalan pencapaian LP2B telah disusun secara bertahap. Mulai dari 75% pada 2025 hingga 87% pada 2029, di mana angka itu wajib menjadi acuan seluruh rencana kerja pemerintah pusat dan daerah.

Namun demikian, kondisi existing menunjukkan tantangan serius. Hingga saat ini, masih terdapat 13 provinsi yang belum mencantumkan LP2B dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pada tingkat kabupaten/kota, baru 203 daerah yang memasukkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) ke dalam RTRW, dan hanya 64 kabupaten/kota yang luasan LP2B-nya telah melewati 87%.

Sebagai langkah pengendalian, Kementerian ATR/BPN mengoptimalkan kebijakan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) sebagai instrumen pencapaian target LP2B. LSD dinilai efektif menekan laju alih fungsi lahan secara signifikan di provinsi yang telah menetapkannya. Sebagai contoh, sebelum ada kebijakan LSD, penyusutan lahan sawah di Provinsi Jawa Barat mencapai 49.585 hektare. Namun, setelah kebijakan LSD berjalan di tahun 2021, penyusutan yang terjadi menurun di angka 2.585 hektare.

Menteri Nusron menyatakan, pemerintah akan mengambil langkah tegas dengan menganggap sementara seluruh Lahan Baku Sawah (LBS) sebagai LP2B di daerah yang belum menetapkan LP2B minimal 87% dalam RTRW-nya. Kebijakan ini diambil guna memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan pembenahan tata ruang.

“Tujuan kami bukan mematikan pembangunan. Pertanian harus jalan, industri jalan, energi jalan, dan perumahan juga jalan. Tetapi, semuanya harus seimbang agar ketahanan pangan nasional tetap terjaga,” pungkas Menteri Nusron.

Adapun Rakor ini dipimpin oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. Turut memberi paparan, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman; serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Hadir mendampingi Menteri Nusron, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana; serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian. (Nan)

(pelitaekspres.com) – KAB TANGERANG — Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang melaksanakan Pelantikan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) yang diselenggarakan hari ini di Aula PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Pelantikan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

Sebanyak 13 PPATS resmi dilantik untuk wilayah kerja Kabupaten Tangerang, yang meliputi Camat Sukamulya, Legok, Jambe, Cisauk, Teluknaga, Sepatan, Mauk, Solear, Gunung Kaler, Sukadiri, Mekar Baru, Kronjo, dan Pagedangan.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang menegaskan bahwa PPAT/PPATS memiliki peran strategis dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Oleh karena itu, integritas, profesionalitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan harus menjadi prinsip utama dalam setiap pelaksanaan tugas.

PPAT/PPATS memiliki fungsi utama membantu pemerintah dalam pelayanan pertanahan dengan membuat akta-akta autentik atas perbuatan hukum tertentu terkait hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, yang menjadi dasar pendaftaran perubahan data pertanahan.

Melalui pelantikan ini, diharapkan para PPATS yang dilantik mampu menjalankan amanah secara profesional dan berintegritas, serta turut mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepastian hukum pertanahan di Kabupaten Tangerang.(Nan)

(pelitaekspres.com) –BANDARLAMPUNG –  Suasana penuh kebanggaan dan kehangatan mewarnai kegiatan Syukuran, dan Peringatan Hari Ibu ke-97 yang digelar Dewan Pengurus Daerah Ikatan Wanita. Pengusaha Indonesia (DPD IWAPI) provinsi Lampung di Graha Surya, Jl. St. Djamil No. 1, Gedung Meneng, Rajabasa, Kota Bandarlampung, Kamis (18/12).

Lebih dari 450 anggota dan pengurus IWAPI dari berbagai daerah hadir dalam acara istimewa yang turut dirangkai dengan lomba tumpeng IWAPI, serta syukuran.

Ketua Panitia, dr. Zam Zanaria, S.Ps., M.Kes dalam laporannya menegaskan bahwa peringatan Hari Ibu ke-97 ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum penghargaan terhadap seluruh wanita pengusaha yang telah memberi kontribusi besar bagi keluarga, masyarakat, hingga perekonomian nasional.

dr. Zam, yang di kepengurusan DPD IWAPI provinsi Lampung menjabat sebagai WKU XII, Bidang CSR, sosial dan Kemitraan menyampaikan Hari Ibu yang diperingati setiap 22 Desember berakar dari sejarah panjang Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta pada 22 Desember 1928, dan ditetapkan secara resmi sebagai Hari Nasional melalui Keputusan Presiden RI Nomor 316 Tahun 1959.

“Selain memperingati Hari Ibu, IWAPI Provinsi Lampung juga melaksanakan beberapa kegiatan sosial diantaranya, senam bersama, donor darah, Bazar UMKM, upacara tabur bunga di Taman Makam Pahlawan hingga kunjungan sosial ke Panti Wreda Natar yang rencananya inshaa Allah besok akan di laksanakan,”ujarnya.

Ketua Umum DPD IWAPI provinsi Lampung, Dr. Hj. Armalia Reny Madrie AS, S.P., MM dalam sambutannya  mengatakan, Hari Ibu bukan hanya sekadar perayaan, tetapi adalah momen refleksi mendalam mengenai peran sentral wanita, khususnya Ibu, dalam tatanan kehidupan.

Ibu sebagai fondasi Keluarga, Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya, penanaman nilai, dan penjaga moralitas keluarga.

“Kita menyaksikan bagaimana Ibu-ibu telah melangkah maju, tidak hanya mengurus rumah tangga, tetapi juga gigih menjadi pengusaha, membuka lapangan kerja, menggerakkan roda UMKM, dan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga bahkan daerah. Inilah peran ganda yang luar biasa,”katanya.

Lebih lanjut, wanita yang kesehariannya menjabat sebagai Rektor Universitas Mitra Indonesia (UMITRA) dan Koordinator Global Surya Islamic School (GSIS), kehadiran IWAPI sebagai wadah untuk memberdayakan peran ganda tersebut.

“Kami percaya, jika seorang Ibu berdaya secara ekonomi, maka keluarganya akan sejahtera, dan bangsa ini akan semakin kuat,”lanjut Bunda Reny, sapaan akrabnya.

Ketua TP. PKK provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, S.E., M.M yang dalam hal ini sambutannya dibacakan oleh ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) provinsi Lampung, Agnesia Bulan Marindo, SE, memberikan apresiasi kepada DPD IWAPI provinsi Lampung yang telah menggelar peringatan hari Ibu ke-79 tahun 2025.

“IWAPI telah membuktikan perannya sebagai wadah wanita pengusaha yang tangguh, adaptif, dan berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Saya berharap IWAPI Provinsi Lampung terus menjadi motor penggerak lahirnya wanita-wanita wirausaha yang inovatif, berdaya saing, serta mampu menembus pasar nasional maupun global,”pungkasnya.

Acara puncak diisi dengan pengumuman pemenang lomba Tumpeng yaitu juara 1 diraih WKU XI DPD IWAPI Provinsi Lampung, juara 2 diraih WKU I DPD IWAPI Provinsi Lampung, juara 3 diraih DPC Kota Bandarlampung, juara Harapan 1 diraih DPC Kota Bandarlampung, juara Harapan 2 diraih WKU XII DPD Provinsi Lampung dan juara Harapan 3 diraih WKU VII DPD IWAPI Provinsi Lampung.

Acara ditutup dengan penuh sukacita dan harapan agar wanita pengusaha di provinsi Lampung terus berkembang, berdaya saing, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat. (rls/*)

(pelitaekspres.com) –JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung didampingi Wakil Gubernur Rano Karno resmi melantik 11 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (17/12).

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1118 Tahun 2025.

“Pada hari ini, Rabu, 17 Desember 2025, saya Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” ujar Pramono saat pelantikan.

Dalam sambutannya, Pramono menekankan komitmennya terhadap kesetaraan gender dan profesionalisme. Dari 11 orang yang dilantik, lima di antaranya adalah perempuan.

Menurutnya, pelantikan ini menunjukkan bahwa Jakarta memberikan kesempatan yang luas bagi perempuan untuk mengisi jabatan-jabatan strategis.

“Itulah cermin bahwa di Jakarta ini, itu tidak pernah menjadi isu. Bahkan untuk jabatan-jabatan strategis, kami memberikan kesempatan seluas-luasnya,” katanya.

Pramono memastikan seluruh proses rotasi jabatan di bawah kepemimpinannya dilakukan berdasarkan sistem meritokrasi dan capaian kinerja yang selama ini telah diraih. Selain itu, prosesnya juga dilakukan secara terbuka dan transparan.

Gubernur berharap para pejabat yang baru saja dilantik dapat bekerja secara profesional, berintegritas, dan amanah untuk menjadikan Jakarta sebagai rumah yang aman, nyaman, serta damai.

Ia juga berpesan agar para pejabat baru langsung bekerja cepat, terutama dalam menghadapi tantangan cuaca ekstrem menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Bagi para pejabat yang baru dilantik maupun yang sudah lama dilantik, harus mempersiapkan diri untuk itu. Seperti ketika kita menghadapi banjir rob kemarin,” ucapnya.

Berikut 11 pejabat yang dilantik pada sore ini:

1. Iin Mutmainnah sebagai Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Barat.
2. Premi Lasari sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
3. Dyan Airlangga sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta.
4. Dwi Oktavia Handayani sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.
5. Fredy Setiawan sebagai Wakil Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara.
6. Hari Nugroho sebagai Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
7. Chaidir sebagai Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Transportasi.
8. Siti Hannah sebagai Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Bidang Budaya.
9. Iyan Sopian Hadi sebagai Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara.
10. Savitri Handayana sebagai Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
11. Purwadi sebagai Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan. (WBO)

(pelitaekspres.com) –BANDAR LAMPUNG — Puluhan siswa SMKN 1 Purbolinggo, Lampung Timur, berkesempatan mengenal lebih dekat dunia kreatif Program Studi Desain Komunikasi Visual (DKV) melalui kegiatan kunjungan industri ke Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya, Kamis (18/12/25).

Kegiatan ini menjadi pengalaman berharga bagi para siswa karena mereka dapat melihat langsung atmosfer perkuliahan serta fasilitas penunjang pembelajaran di lingkungan kampus. Dalam kunjungan tersebut, para siswa diajak berkeliling Galeri Raden Saleh yang menyajikan berbagai karya desain mahasiswa DKV, mulai dari desain grafis, ilustrasi, fotografi, hingga karya visual kreatif lainnya.

Selain Galeri Raden Saleh, para siswa juga mengunjungi laboratorium komputer DKV, studio fotografi, serta sejumlah fasilitas pendukung lain yang digunakan mahasiswa dalam mengembangkan kreativitas dan keterampilan profesional di bidang desain komunikasi visual.

Ketua Program Studi DKV IIB Darmajaya, Ade Moussadecq, S.Pd., M.Sn., hadir langsung untuk mempresentasikan profil Prodi DKV. Ia menjelaskan kurikulum, prospek karier lulusan, serta keunggulan DKV Darmajaya dalam mencetak sumber daya manusia kreatif yang siap bersaing di industri kreatif.

“DKV Darmajaya tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga praktik dan kebutuhan industri, sehingga mahasiswa dibekali kompetensi yang relevan dengan dunia kerja,” ujarnya.

Kegiatan ini juga mendapat sambutan dari Senior Staf Direktorat Humas, Kerja Sama, dan Pemasaran (DHKP) IIB Darmajaya, Ketut Artaye, S.Kom., M.T.I. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa kunjungan industri seperti ini merupakan bagian dari komitmen Darmajaya untuk membuka wawasan siswa sejak dini mengenai pilihan pendidikan tinggi dan peluang masa depan.

“Kami berharap kunjungan ini dapat memotivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, khususnya di Darmajaya,” katanya.

Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMKN 1 Purbolinggo, Arinto Prabowo, S.P., mengapresiasi sambutan dan fasilitas yang diberikan oleh IIB Darmajaya. Ia menilai kegiatan ini sangat relevan untuk menambah wawasan siswa mengenai dunia kampus dan industri kreatif.

“Kunjungan ini sangat bermanfaat bagi siswa kami sebagai bekal untuk menentukan langkah pendidikan selanjutnya,” ungkapnya.

Menambah semangat para siswa, perwakilan Himpunan Mahasiswa (Hima) DKV Darmajaya turut memberikan motivasi dengan berbagi pengalaman kuliah dan aktivitas organisasi. Mereka mengajak para siswa SMKN 1 Purbolinggo untuk berani bermimpi dan melanjutkan pendidikan di Kampus Darmajaya sebagai tempat mengembangkan potensi dan kreativitas. (**).

(pelitaekspres.com) –PESIBAR – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meninjau Pasar Way Batu dan RSUD KH. M. Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Kamis (18/12/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

Sejak pagi, Gubernur berkeliling Pasar Way Batu dan menyapa para pedagang. Ia berdialog dengan pedagang sayur, buah, bumbu dapur, ikan, hingga daging untuk mendengar kondisi riil perdagangan dan harga kebutuhan pokok.

Dalam kunjungan itu, Gubernur menerima berbagai masukan, mulai dari apresiasi atas program pemerintah hingga keluhan pedagang dan petani. Salah satunya disampaikan Romlah, warga Desa Mandiri, yang berprofesi sebagai pedagang sekaligus petani cabai.

Romlah mengapresiasi bantuan pemerintah berupa mesin pengering (dryer) dan pupuk organik cair (POC) yang dinilai meningkatkan kualitas dan kuantitas panen cabai. Namun, ia mengeluhkan masuknya cabai dari Pulau Jawa dengan harga lebih murah yang menekan harga cabai lokal.

“Kami sekali nyemprot bisa tiga juta rupiah. Untuk lahan dua hektare, modalnya bisa seratus sampai dua ratus juta. Tapi saat panen, harga justru turun karena ada cabai masuk dari Jawa,” ujar Romlah.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengatakan saat ini sejumlah daerah di Lampung, termasuk Lampung Barat dan Pesisir Barat, sedang memasuki masa panen cabai. Namun, pasokan dari luar daerah membuat cabai petani lokal sulit terserap pasar.

“Kalau ini dibiarkan, harga akan jatuh karena cabai tidak bisa tahan lama. Petani yang sudah panen akhirnya merugi,” kata Gubernur. Ia menyebut harga cabai yang seharusnya bisa bertahan di kisaran Rp 60.000 per kilogram dapat turun menjadi Rp 20.000–Rp 30.000 akibat kelebihan pasokan.

Menurut Gubernur, pemerintah daerah akan mendorong pengaturan distribusi agar pasokan cabai lebih seimbang. Ia menegaskan pengendalian ini penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi pendapatan petani.

“Konsumsi cabai per kapita, jumlah pasar, dan kebutuhan harian itu bisa dihitung. Dinas Perdagangan bisa mengatur agar pasokan stabil. Cabai ini juga komoditas penting pengendali inflasi, tapi petani harus tetap untung,” ujarnya.

Selain pasar, Gubernur juga meninjau RSUD KH. M. Thohir Krui yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan. Rumah sakit ini sebelumnya telah dilakukan peletakan batu pertama oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama Ketua MPR RI, Kepala Staf Kepresidenan, dan Gubernur Lampung.

Gubernur menyebut RSUD tipe C tersebut merupakan salah satu program cepat pemerintah pusat yang sangat dibutuhkan masyarakat Pesisir Barat. Selama ini, warga harus menempuh jarak jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan rujukan.

“Kita bangga program ini bisa berjalan dan selesai dengan baik. Rumah sakit tipe C sangat dibutuhkan karena banyak rujukan dari Puskesmas dan RS tipe D ke Bandar Lampung,” ujar Gubernur

Gubernur berharap keberadaan RSUD KH. M. Thohir dapat memperkuat layanan kesehatan, terutama di daerah wisata seperti Pesisir Barat. Menurutnya, fasilitas ini akan menunjang upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

(pelitaekspres.com) –LAMPUNG – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI kembali melakukan penggeledahan di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lampung Tengah pada Rabu (17/12/2025). Dalam operasi penindakan ini, penyidik tidak hanya menyita tumpukan dokumen proyek, tetapi juga mengamankan uang tunai senilai ratusan juta rupiah.

Barang bukti uang ratusan juta tersebut disinyalir kuat merupakan bagian dari aliran suap dan gratifikasi dalam kasus yang menjerat Bupati Lampung Tengah nonaktif, Ardito Wijaya.

Penggeledahan di kantor Dinas Kesehatan merupakan tindak lanjut dari rangkaian penyidikan yang dilakukan secara maraton oleh penyidik KPK. Sehari sebelumnya, Selasa (16/12/2025), tim penyidik KPK telah menyisir tiga lokasi penting lainnya, yaitu Kantor Bupati, Rumah Dinas Bupati, dan Kantor Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah. Upaya paksa ini dilakukan secara beruntun untuk melengkapi alat bukti terkait dugaan pengondisian proyek di lingkungan Pemkab setempat.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi hasil penggeledahan tersebut di Jakarta.

“Hari ini tim masih melanjutkan penggeledahan di sejumlah lokasi, di antaranya Dinas Kesehatan. Selain menyita dokumen, tim mengamankan uang ratusan juta rupiah,” jelas Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/12/2025).

Menanggapi temuan tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Aksi Masyarakat dan Pemuda untuk Demokrasi (KAMDUD), Seno Aji, S.Sos, S.H, M.H menilai bahwa keberadaan uang tunai di lokasi dinas sangat signifikan bagi proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi.

Menurut Seno sapaan akrabnya, temuan fisik tersebut menyederhanakan pembuktian unsur pidana yang biasanya rumit.

“Ditemukannya uang tunai di kantor pemerintah bukan lagi sekedar indikasi tipikor secara administratif, melainkan bukti petunjuk kuat adanya praktik suap yang bersifat transaksional atau cash and carry di birokrasi tersebut,” ujar Seno Aji yang memiliki latar belakang keilmuan hukum dan sosial.

Lebih lanjut, Seno Aji menjelaskan bahwa bukti tersebut akan memudahkan penyidik mengkaitkan peran pemberi dan penerima suap. Dalam konteks hukum pembuktian, uang tunai tersebut memperkuat unsur “menerima hadiah atau janji”.

“Tantangan penyidik selanjutnya adalah menelusuri rantai komando, apakah uang ini inisiatif kepala dinas atau perintah langsung Bupati, maka sudah sepatutnya kita memberikan apresiasi kepada tim penyidik KPK RI dan memintanya untuk mengusut tuntas secara maraton “, pungkas Seno Aji.

Untuk diketahui, Kasus ini bermula dari dugaan praktik “ijon” proyek yang sistematis. Bupati Ardito Wijaya diduga mematok fee sebesar 15 hingga 20 persen dari nilai proyek kepada para kontraktor sejak dilantik pada Februari 2025. Modus ini melibatkan pengaturan pemenang tender agar jatuh ke tangan rekanan yang memiliki afiliasi dengan keluarga atau tim sukses Bupati.

Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan aturan umum undang-undang tersebut, pejabat negara dilarang keras menerima imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan kewajibannya. Jika terbukti melanggar, pelaku diancam dengan pidana penjara, denda, serta kewajiban mengembalikan kerugian negara.

KPK menduga uang hasil korupsi tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Ardito, salah satunya untuk melunasi utang biaya kampanye pilkada sebesar Rp 5,25 miliar. Uang diterima melalui perantara orang kepercayaannya, termasuk adiknya sendiri, Ranu Hari Prasetyo, dan anggota DPRD Riki Hendra Saputra.

Hingga berita ini diturunkan, KPK telah menahan lima orang tersangka, yakni Ardito Wijaya (Bupati), Riki Hendra Saputra (Anggota DPRD), Ranu Hari Prasetyo (Adik Bupati), Anton Wibowo (Plt. Kepala Bapenda), dan Mohamad Lukman Sjamsuri (Pihak Swasta).

Proses penyidikan dipastikan masih terus berjalan. KPK menyatakan akan terus mendalami keterlibatan pihak lain dan menelusuri aliran dana ke dinas-dinas lainnya. Dokumen dan uang tunai yang disita kini tengah dianalisis tim forensik KPK sebagai bagian kelengkapan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan. (cak/*)

(pelitaekspres.com) –PESIBAR – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meninjau pelaksanaan Pelatihan Vokasi GERCEP (Gerakan Cipta Ekonomi Produktif) di Desa Marang, Kabupaten Pesisir Barat, Kamis (18/12/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Desaku Maju yang digagas Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat ekonomi desa berbasis potensi lokal.

Pelatihan vokasi GERCEP diawali dengan materi dasar design thinking, yakni pendekatan kreatif untuk membangun pola pikir solutif dan inovatif yang berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat desa. Melalui metode ini, peserta dilatih mengenali persoalan dan potensi desa, merancang solusi sesuai konteks lokal, serta mengembangkan usaha berbasis kebutuhan warga.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, pembangunan desa tidak cukup hanya mengandalkan infrastruktur atau teknologi semata. Menurutnya, kemajuan desa harus diiringi peningkatan nilai tambah pada sumber daya manusia, komoditas, dan inovasi yang lahir dari masyarakat desa itu sendiri.

“Desa maju bukan hanya jalannya bagus atau internetnya cepat. Semua yang ada di desa harus punya nilai tambah bagi masyarakatnya, mulai dari SDM, komoditas, teknologi, sampai infrastrukturnya,” ucap Gubernur

Pelatihan GERCEP di Desa Marang diikuti 16 peserta yang dibagi ke dalam empat kelompok. Meski baru berjalan empat hari dari total 12 hari pelatihan, setiap kelompok telah menghasilkan rancangan design thinking sesuai kebutuhan lingkungan sekitar dan mempresentasikan gagasan mereka di hadapan gubernur.

Adapun ide yang dipaparkan meliputi pembangunan dermaga pelabuhan dengan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) digital untuk modernisasi nelayan, alat pengupas kelapa, pengembangan pupuk organik cair “Dewi Marang”, serta rencana pembangunan bendungan irigasi sungai untuk mendukung pertanian.

Program GERCEP merupakan salah satu pilar Program Desaku Maju yang mencakup perbaikan infrastruktur desa, penguatan BUMDes, hibah alat pengering (dryer) dan pupuk organik cair (POC), pelatihan vokasi, serta pendampingan usaha dan kewirausahaan. Program ini diarahkan untuk membangun ekonomi desa yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyoroti potensi pertanian Desa Marang yang memiliki sekitar 650 hektare lahan padi. Ia menyebut, keberadaan dua unit dryer di desa ini diharapkan mampu meningkatkan nilai jual hasil panen dari gabah basah menjadi gabah kering, sehingga pendapatan petani meningkat.

“Kalau selama ini dijual gabah basah, nilainya terbatas. Dengan dryer, petani bisa menjual gabah kering dan mendapatkan nilai tambah. Inilah yang ingin kita dorong,” ujar Gubernur.

Pada kesempatan tersebut, selain meninjau vokasi Gercep, Gubernur juga meninjau dua dryer yang sebelumnya telah dihibahkan untuk kebutuhan petani disekitar desa marang.

Selain itu, Pemprov Lampung juga mendorong produksi pupuk organik cair yang dibuat secara mandiri oleh masyarakat desa. Pupuk tersebut akan dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk komersial.

Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan mengapresiasi dukungan Pemprov Lampung terhadap pengembangan desa dan peningkatan kapasitas masyarakat. Ia menilai pelatihan GERCEP telah memunculkan berbagai ide inovatif yang berpotensi menjawab persoalan desa secara nyata.

“Ini bukan sekadar ide, tetapi motivasi dan langkah awal agar persoalan desa bisa diselesaikan dengan inovasi masyarakat sendiri, tentu dengan dukungan pemerintah,” ucap Dedi.

Pada kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan sertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bidang kelistrikan dan pengelasan kepada warga yang telah menyelesaikan pelatihan sebelumnya. Sertifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja desa.

Gubernur menegaskan, hingga 2030 Pemprov Lampung akan memfokuskan pembangunan pada desa sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, penguatan desa menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di Provinsi Lampung.

(pelitaekspres.com) –BANDAR LAMPUNG – Siapa sangka, kue bercita rasa jadul dengan sentuhan modern mampu mengantarkan seorang mahasiswi Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya menembus panggung wirausaha nasional. Dialah Aulya Haya Nabila, mahasiswi Program Studi Pariwisata sekaligus pendiri INSLOVE, usaha kuliner kreatif yang menjual lebih dari sekadar rasa, tetapi juga emosi dan kenangan.

Mengusung konsep emotional gift service, INSLOVE sukses mencuri perhatian dewan juri pada ajang KMI Expo XVI 2025. Prestasi tersebut mengantarkan tim INSLOVE meraih Juara III Kategori Makanan dan Minuman – Tahapan Bertumbuh dalam ajang bergengsi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Kemdiktisaintek RI) di Universitas Tidar, Magelang, pada 19–21 November 2025.

Prestasi tersebut menjadi bukti bahwa ide sederhana, jika dikemas dengan hati dan inovasi, mampu bersaing di tingkat nasional. Aulya menegaskan bahwa konsistensi serta keberanian bereksperimen merupakan kunci utama dalam membawa INSLOVE berkembang hingga tahap bertumbuh. Selain kompetisi, Aulya turut menampilkan kostum serta kearifan lokal dari berbagai daerah sebagai wujud keberagaman budaya Indonesia. Penampilan tersebut ditampilkan dalam pawai budaya yang menjadi salah satu rangkaian kegiatan KMI Expo XVI 2025.

Kegiatan ini merupakan ajang bergengsi tingkat nasional yang mempertemukan mahasiswa wirausaha dari seluruh Indonesia. Melalui pameran produk, kompetisi, hingga pawai budaya, KMI Expo tidak hanya menjadi wadah unjuk kreativitas dan inovasi, tetapi juga sarana memperkuat jejaring, kolaborasi, serta pengembangan bisnis rintisan mahasiswa di berbagai bidang.

Sebelumnya, INSLOVE kembali lolos pendanaan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) 2025, menandai tahun kedua berturut-turut usaha ini memperoleh dukungan dari pemerintah. Menurut Aulya, pendanaan tersebut bukan sekadar tambahan modal, melainkan juga dorongan moral untuk terus menjaga kualitas dan keberlanjutan usaha. “Dukungan ini membuat kami semakin percaya diri untuk melangkah lebih jauh dan membangun INSLOVE secara profesional,” ujarnya saat diwawancarai pada Kamis (18/12/25) seperti dikutip dari darmajaya.ac.id.

Di balik kesuksesan tersebut, Aulya juga mengemban peran strategis sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Perguruan Tinggi (HIPMI PT) Periode 2025–2026. Ia berharap pengalamannya membangun INSLOVE dapat menginspirasi mahasiswa lain agar berani memulai usaha sejak dini dan tidak takut gagal dalam prosesnya. Dari dapur kecil yang penuh cerita hingga panggung nasional, langkah Aulya Haya Nabila menjadi bukti bahwa passion, kreativitas, dan keberanian untuk memulai mampu mengubah mimpi menjadi prestasi.(**)