(pelitaekspress.com) – PAPUA – Dukungan elemen masyarakat terhadap Komjen Pol Boy Rafli Amar sebagai calon Kapolri Pengganti Jenderal (Pol) Idham Aziz yang asakn memasuki masa pensiun pada 2021 mendatang terus mengalir, secara khusus dari Provinsi Papua.
Dari negeri Port Numbay/Jayapura yang merupakan Ibu Kota dari Provinsi Papua secara khusus berasal dari masyarakat Kayopulau dari suku Youwe, Nikolas Alvi Youwe sebagai Ondoafi Kayopulau dari suku Youwe, dirinya menyatakan bahwa dari semua calon yang diusulkan ke komisi III DPR meimiliki kelebihan dan kekurangan secara individu, namun kami dari Papua, secara Khusus saya selaku keterwakilan elemen masyarakat adat protnumbay asal suku Youwe Kyopulau mendukung Komjen Pol Boy Rafli Amar sebagai Kapolri, karena kami telah melihat kerja beliau, kemampuan Pak Boy dalam mengelola kondisi iklim sospol di Tanah Papua, dimana Pak Boy dalam membangun jejaring dengan kelompok masyarakat sipil dari setiap kalangan masyarakat maupun secara hubungan institusi kelembagaan pemerintah di Tanah Papua, dan kami melihat bahwa itu cukup baik, lanjut Nickolas Youwe bahwa kami memberikan dukungan berdasarkan apa yang kami telah lihat dan rasakan sehingga sekali lagi, saya atas nama Ondoafi Kayopulau dari suku Youwe mendukung penuh Komjen Pol Boy Rafli Amar sebagai Kapolri, dan kami meminta dari negeri paling Timur Indonesia ini agar Pak Presiden dapat menetapkan Pak Boy sebagai Penerus dari Kapolri Jenderal (Pol) Idham Aziz.
Jika melihat pada rekam jejak beliau dalam intitusi Kepolisian Negara Republik Indonesia selama ini, bahwa Pak Komjen Pol Boy Rafli Amar Sangat Layak dan Pantas ditetapkan sebagai Kapolri, ini bukan bagian dari tindakan mengucilkan calon yang lain, namun berdasarkan rekam jejak pak Komjen Pol Boy Rafli Amar selama menjadi Kapolda Papua memiliki catatan yang cukup baik, dan kami rasa bahwa jika ditanaya masyarakat di Papua, mereka juga akan menyebut nama Pak Boy Rafli, pendekatan yang dilakukan di Papua selama beliau menjadi Kapolda Papua sangat baik, sehingga dengan jika Pak Komjen Pol Boy Rafli Amar ditunjuk menjadi Kapolri dia tau apa yang harus dilakukan di Papua karena sudah pernah menjabat di Papua jadi jika ada informasi yang kurang jelas tetang papua beliau sudah terlebih dahulu menjadi corong ke Presiden terkait situasi sosial politik di papua, ini yang selama dalam pantauan kami ada yang tridak brejalan karena terputus dan tak sampai dengan baik di Pemerintah sehingga Pemerintah Pusat kadang dipandang kurang tepat dalam mengambil kebijakan soal Papua karena ada informasi yang tidak secara utuh diterima.
Lanjut Nickolas Youwe yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina LSM LIRA Kota Jayapura kan ada aturannya bahwa, Merujuk pasal 11 ayat (6) UU Polri, calon Kapolri merupakan perwira tinggi (pati) Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan karier. berdasarkan pasal 11 ayat (6) UU nomor 2 tahun 2002, maka kami sebagai Elemen Masyarakat meberikan masukan kepada Pemerintah terkait syarat yang ada didalam pasal 11 ayat 6 UU Polri tersebut. Tegas Ondoafi Youwe Nikolas Alvi Youwe.
Ditempat terpisah bahwa menyikapi situasi saat ini terkait Covid-19 di Kota Jayapura yang sampai saat ini menurut catatan pemerintah kota jayapura meningkat, sehingga banyak kegiatan-kegiatan pembatasan yang kembali dilakukan Pemkot Jayapura, maka Ondoafi Youwe ini menilai bahwa, hal tersebut sah-sah saja dilakukan oleh pemerintah namun pemerintah juga jagan menutup mata dari kondisi masyarakat kota jayapura terutama masyarakat kecil, kalau pejabat dan pengusaha besar di kota jayapura pasti punya saving yang digunakan dalam masa sulit saat ini, tapi bagaiman dengan masyarakat yang jualan pinang, gorengan, BBM eceran maupun warung-warung, juga masyarakat lainya yang terikat dengan aturan yang dikeluarkan Pemkot Jayapura, maka Pemkot juga harus memikirkan solusinya bagi mereka yang dibatasi tersebut, dalam pantauan kami LSM LIRA Kota Jayapura dalam beberapa Bulan terakhir ini dari segi Bansos saja banyak keluhan masyarakat terhadap penyaluran Bansos yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diinstruksikan Pemerintah Pusat, dari segi spek dan jumlah yang harus di distribusikan, sehingga dirinya mengharapkan Polda Papua dapat mendalami kasus ini, terutama dalam penyaluran di tingkat Distrik dan Kelurahan tutur Nikolas Alvi Youwe kepada awak media. (rls)
Leave a comment