Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten Lampung Barat 2022

(pelitaekspres.com) –LAMBAR- Gedung Olah Raga (GOR) Aji Saka, Kawasan Sekuting Terpadu, Pekon Watas, Kecamatan Balikbukit. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, dengan tema “Penguatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur publik”, (24/03/2022).

Yang dihadiri Gubernur Lampung Ir. Arinal Djunaidi diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Saiful Darmawan, sekaligus sebagai pembuka acara Musrenbang Kabupaten Lampung Barat, Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dr. Mahpud Sujai, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (LPPM IPB) Bapak Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr, Bupati Lampung Barat H. Parosil Mabsus, Wakil Bupati Lampung Barat Drs. Mas Hasnurin,  Ketua DPRD Lampung Barat Edi Novial S.Kom., dan Anggota Kapolres Lampung Barat AKBP Hadi Saepul Rahman, S.Ik, Dandim 0422/LB Letkol Czi. Anthon Wibowo, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Pesisir Barat Deddy Sutendy, SH., MH,  Kepala Kementerian Agama Lampung Barat Maryan Hasan, S.Ag.,M.Pd.I,  Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Lampung Barat, Ketua Gabungan Organisasi Wanita Lampung Barat,  Ketua Dharma Wanita Persatuan Lampung Barat, Sekretaris Daerah Lampung Barat, Assisten Staf Ahli, Seluruh Kepala Perangkat Daerah Lampung Barat,  Camat se-Kabupaten Lampung Barat, Lurah dan Peratin se-Kabupaten Lampung Barat, Pimpinan BUMN, BUMD dan Pelaku Dunia Usaha.

Hadir Secara Virtual/Zoom Meeting  Anggota DPR RI Drs. Mukhlis Basri,  Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Pimpinan Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Universitas Lampung (UNILA), Politeknik Negeri Lampung (POLINELA), Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES), Universitas Islam Negeri Lampung (UIN) dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) MULTAZAM Liwa, Keluarga Besar Mahasiswa Lampung, Dewan kopi Indonesia, Kepala TNBBS.

Dilakukan Penandatanganan Naskah hibah daerah antara Bupati Lampung Barat dan KPU Lampung Barat Penyerahan CSR Bank Lampung kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Berupa Mobil Perpustakaan Keliling Senilai Rp. 245.999.400,-

Musrenbang Tingkat Kabupaten ini didukung dengan berbagai macam pelayanan, mulai dari pelayanan Perizinan hingga pelayanan Adminstrasi Kependudukan (Adminduk).

Untuk pelayanan perizinan meliputi pembuatan kartu pencari kerja (kartu kuning), pembuatan surat Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pembuatan surat izin urusan kesehatan (praktek dokter, bidan, perawat dan apoteker). Kemudian pelayanan Keluarga Berencana (KB), pelayanan vaksinasi covid-19 dan cek golongan darah,

Sementara untuk pelayanan Adminduk ini sendiri meliputi perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), penerbitan Kartu Keluarga (KK), penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), penerbitan akta kelahiran, akta kematian dan akta perkawinan.

Tidak hanya pelayanan gratis, pelaksanan Musrenbang Kabupaten ini didukung pula dengan adanya pameran produk unggulan Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Kelompok Wanita Tani (KWT), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat.

Musrenbang Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan: Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dengan tujuan untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Program Prioritas Pembangunan Tahun Anggaran 2023, serta untuk menghasilkan kesepakatan dan Komitmen diantara pelaku pembangunan atas prioritas program, kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan pijakan tahun Pertama Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Musrenbang RKPD Tahun 2023 Tingkat Kabupaten Lampung Barat merupakan kelanjutan dari proses penjaringan aspirasi masyarakat yang telah dilaksanakan dimulai dari Musrenbang Pekon pada bulan Januari 2022, Konsultasi Publik tanggal 2 Maret 2022, Musrenbang Kecamatan pada Tanggal 03 s/d 26 Februari 2022 di 15 Kecamatan, forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah Penyusunan RKPD Tahun 2023 pada hari Senin s.d Selasa tanggal 14 s.d 15 Maret 2022, dengan melibatkan Seluruh Perangkat Daerah dan Kecamatan.

Musrenbang RKPD Tahun 2023 mengangkat tema “Penguatan ekonomi, kualitas Semberdaya Manusia dan Infrastruktur Publik” dengan 5 Perioritas Pembangunan Daerah yaitu :

1. Peningkatan Sektor-Sektor Ekonomi Potensial
2. Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Manusia
3. Memantapkan Kualitas Infrastruktur Publik yang berwawasan Lingkungan serta mitigasi bencana
4. Meningkatkan nilai tambah produk unggulan yang inovatif dan sector Pariwisata dan
5. Peningkatan kualitas aparatur yang profesional, tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Stabilitas Kantibmas.

Dalam rangka implementasi e-Musrenbang (proses perencanaan) dengan penganggaran (e-budgeting), maka Kabupaten Lampung Barat telah melaksanakan proses tersebut melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang di supervisi oleh Tim Koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi KPK RI mulai input data usulan musrenbang kecamatan sebanyak 1.636 usulan.

Dimana, jumlah usulan kecamatan terbanyak ditujukan untuk urusan Pekerjaan Umum yaitu 789 usulan.

— 316 urusan Pendidikan

— 135 urusan Perkebunan dan Peternakan

— 89 urusan Lingkungan Hidup

— 88 urusan Tanaman Pangan dan Hortikultura

— 84 urusan Kesehatan

— 53 urusan Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata

— 26 urusan Setretariat Daerah

— 19 urusan Perikanan

— 17 urusan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

— 7 urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

— 4 urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

— 3 urusan Sosial

— 2 Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

— 2 urusan Satuan Pol PP

— 1 urusan Perpustakaan serta

— 1 urusan Ketahanan Pangan.

Dalam pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan telah dilaksanakan Pelayanan Perizinan dan UMKM di 15 Kecamatan, sebagai upaya memasyarakatkan UMKM dan bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Pelayanan Perizinan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah meliputi ;

Dinas Kesehatan 1.624 layanan (Vaksin), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebanyak 1.400 layanan (KK dan KTP-E), Dinas Perkebunan dan Peternakan 1.203 layanan (Vaksinasi Rabies dan Pengobatan Hewan), Dinas PP, KB, PP dan PA sebanyak 2.985 layanan KB, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 64 layanan dan Bagian SDA dan Naker sebanyak 37 layanan.

Dalam rangka Penguatan Ekonomi, Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Infrastruktur Publik, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah melakukan upaya koordinasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral Badan Kebijakan Fiskal Bapak Dr. Mahpud Sujai dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (LPPM IPB) Bapak Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr. yang telah hadir di acara Musrenbang Kabupaten Lampung Barat dan memberikan gambaran jelas tentang memantapkan pembangunan yang Inovatif Serta pokok-pokok pikiran Dewan oleh Ketua DPRD Lampung Barat EDI NOVIAL, S.Kom.

Gubernur Lampung Ir. Arinal Djunaidi diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Saiful Darmawan. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Lampung Barat, merupakan rangkaian serta tahapan penyusunan perencanaan pembangunan yang berjenjang mulai dari musrenbang desa/kampung/pekon hingga musrenbang Provinsi dan Nasional. Hal ini juga sebagai bentuk komitmen seluruh jajaran Pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan yang menjamin partisipasi dan keterlibatan masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Tentunya agenda Musrenbang hari ini, juga merupakan momentum kebangkitan penyelenggaran pembangunan daerah setelah mengalami perlambatan akibat tantangan Pandemi covid-19 beberapa waktu lalu. Hal ini juga merupakan buah hasil kerja keras seluruh masyarakat Lampung sehingga tantangan Pandemi Covid-19 tersebut dapat dikendalikan dan dilalui dengan baik. Provinsi Lampung dinilai Pemerintah Pusat sebagai salah satu Provinsi terbaik dalam menekan angka kasus Covid-19.

Pada kesempatan Ini, saya menyampaikan apresiasi atas capaian Bupati dan Jajarannya dalam penyelenggaraan Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan diraihnya penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kategori Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat Nasional sebanyak 11 kali berturut-turut oleh Kementerian Keuangan RI serta penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi atas penilaian kepatuhan standar pelayanan tahun 2021 oleh Ombudsman RI yang baru diserahkan bulan Februari tahun ini.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu dari 5 Kabupaten dengan periode RPJMD yang berakhir di tahun 2022 ini. Menyikapi hal tersebut Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri menginstruksikan untuk Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dalam masa transisi Pemilihan kepala daerah di Tahun 2024. Oleh karena itu saya mengingatkan bahwa Program Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 harus disinergikan dan dilaksanakan sesuai dengan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dimaksud.

Selain itu, saya mengingatkan dan memantapkan kembali komitmen dan semangat persatuan dan kebersamaan kita dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang dalam perwujudannya diperlukan kontribusi, peran serta dari semua jenjang pemerintahan mulai dari desa/kampung/pekon, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional. Dengan demikian koordinasi, sinergi, partisipasi serta kontribusi antar jenjang pemerintahan menjadi kunci keberhasilan kita bersama.

Bupati Lampung Barat H. Parosil Mabsus, tahun ini merupakan tahun kelima bakti tugas kami dalam mengemban amanah masyarakat Lampung Barat, dan merupakan kali keempat kami hadir di musrenbang tingkat kabupaten guna merumuskan, mengsinergikan, dan mensinkronkan program dan kegiatan untuk rencana kerja pemerintah daerah (rkpd) lampung barat tahun 2023 – 2026.

Karenanya pertemuan ini merupakan momentum penting, yang harus semakin ditingkatkan kualitasnya. tema pembangunan Lampung Barat tahun 2023 yaitu “penguatan ekonomi, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur publik”, kiranya mampu diformulasikan menjadi prioritas pembangunan yang sejalan dengan rpd lampung barat, rkpd provinsi, dan rkp pemerintah pusat.

Jika memperhatikan tema pembangunan tahun 2023 dari  pemerintah pusat hingga kabupaten, difokuskan pada penguatan ekonomi, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sebagai kekuatan modal sosial (social capital) guna terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan. tentunya ini menjadi kewajiban kita bersama untuk mempersiapkannya, agar terbentuk sumberdaya manusia lampung barat yang memiliki integritas, produktif, berdaya saing, dan adaktif terhadap tuntutan global. mencetak generasi melenial yang mampu menjadi agen perubahan yang responsif bagi kemajuan di daerah dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.kualitas sumberdaya manusia ditunjukan dari angka indeks pembangunan manusia (ipm) lampung barat tahun 2021 sebesar 67,90 poin atau naik sebesar 0,10 poin dari tahun sebelumnya, dan menempati peringkat ke-8 dari 15 kabupaten/kota di provinsi lampung.

Meskipun meningkat, angka ipm lampung barat masuk dalam katagori sedang. indikator perekonomian merupakan tolak ukur keberhasilan daerah dalam mengelola sumberdaya unggulan wilayahnya secara berkualitas dan potret dari kesejahteraan masyarakat atas imbal balik dari sumberdaya yang dikelolanya. pertumbuhan ekonomi lampung barat tahun 2021 tumbuh sebesar 2,58 persen dimana pertumbuhan ekonomi lampung barat masih dibawah pertumbuhan ekonomi provinsi lampung yaitu sebesar 2,79 persen. pendapatan perkapita pada tahun 2021 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 24,71 juta rupiah dimana tahun 2020 sebesar 23,41 juta rupiah.

Peningkatan pendapatan perkapita seiring juga dengan meningkatnya pengeluaran perkapita yaitu pada tahun 2021 menjadi sebesar 9,96 juta rupiah meningkat dari tahun 2020 sebesar 9,92 juta rupiah lebih.

Saat ini kita tengah menghadapi tantangan ekonomi dunia yang dikenal sebagai revolusi industri 4 yang mengedepankan pertumbuhan hijau (green growth) yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga alam dan berkeadilan sosial. inilah yang harus kita persiapkan apalagi lampung barat telah berkomitmen sebagai kabupaten konservasi yang memiliki sumberdaya berupa kawasan hutan seluas ± 50% dan kawasan budidaya kopi robusta seluas ± 25% dari total luas wilayah administrasi lampung barat.

Tentunya kami berharap kedua potensi sumberdaya alam ini dapat menjadi daya ungkit bagi perekonomian Lampung Barat kedepannya. Lampung Barat walaupun kaya potensi sumberdaya alam, tapi wilayahnya rawan akan resiko bencana, baik bencana gempa bumi dan longsor, maupun bencana sebagai akibat perubahan iklim. kondisi inilah yang kadang menjadikan Lampung Barat dianggap daerah yang tidak kondusif untuk pembangunan ekonomi dan investasi.

Dengan telah dicanangkannya Lampung Barat sebagai kabupaten tangguh bencana, tentunya mulai dari sekarang kita harus sudah membangun sistem mitigasi bencana yang mampu menjamin kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, memperkuat kesejahteraan sosial, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Pengentasan kemiskinan tetap menjadi komitmen pemerintah daerah, walaupun angka kemiskinan tahun 2021 menunjukan adanya penurunan sebesar 12,52% (sekitar 39.3600 jiwa) dibandingkan tahun 2019 sebesar 12,52% (sekitar 38.123 jiwa) angka ini lebih baik jika dibandingkan dengan target rpjmd tahun 2021sebesar 13%, dimana dalam pengentasan kemiskinan dilakukan melalui dua pendekatan yaitu pertama mengurangi beban pengeluaran bagi masyarakat miskin antara lainmelalui program “semua bisa melanjutkan sekolah” berupa bantuan beasiswa kedokteran di perguruan tinggi negeri, beasiswa bagi siswa-siswi berprestasi, dan bantuan seragam sekolah gratis. “program pelayanan masyarakat sehat”, melalui ambulance dan klinik hebat, dan jaminan kesehatan penduduk miskin di luar kuota, dan “program peningkatan iman dan taqwa” dengan kegiatan berupa bantuan rumah tidak layak huni (rtlh) sebanyak 203 unit melalui apbd lampung barat tahun 2022.

Pendekatan kedua melalui peningkatan pendapatan rumah tangga penduduk miskin, melalui “program mensejahterakan petani”, dengan kegiatan antara lain bantuan kelompok usaha bersama (kube), intensifikasi tanaman kopi, dan pengembangan lumbung pangan masyarakat.

Kami berharap musrenbang rpd yang sama kita hadiri haruslah mampu menjawab tantangan di tahun 2023, untuk itu rumusan rencana pemerintah daerah tahun 2023 kiranya harus mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Usulan kegiatan harus mendukung pencapaian target sasaran rpd 2023-2026, menjadi kontrak kinerja perangkat daerah, mampu menjawab permasalahan-permasalahan terkait dinamika pembangunan.
2. Kepada perangkat daerah untuk tetap meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Kepada para pelaku kepentingan yang hadir, kami mengharapkan adanya kontribusi nyata dan positif untuk membangun kabupaten lampung barat ini, jangan menghitung-hitung berapa banyak yang dapat diperoleh dari lampung barat, tapi apa yang bisa kita perbuat untuk kemaslahatan lampung barat, bagi kesejahteraan masyarakatnya, lingkungan alamnya, dan untuk kemakmuran negerinya.

Mari kita manfaatkan momentum ini untuk bersama-sama urun rembuk, himpun bebakhong guna memberikan saran dan masukan yang dilandasi semangat membangun agar lampung barat hebat dan sejahtera dapat kita wujudkan.(chandra).