(pelitaekspres.com) – TAMIANG LAYANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Timur (Bartim) menggelar Paripurna tentang Pendapat, Pertimbangan dan Persetujuan prinsip dan setujui pengelolaan Terminal Cargo. Selasa (25/06/2024).
Kepala Dinas Perhubungan Barito Timur, Bertulumeus melalui Sekretaris, Hendroyono menjelaskan bahwa terkait persetujuan prinsip yang sudah diterbitkan oleh DPRD kabupaten Barito Timur atas rencana pemerintah daerah Barito Timur untuk melakukan kerjasama pengelolaan dan pengusahaan pelabuhan atau dermaga sungai Telang Baru, Dinas Perhubungan menyampaikan penghargaan yang tinggi-tingginya kepada DPRD atas persetujuan prinsip ini.
Menurutnya pendapat hukum dari pihak-pihak yang memang berkewenangan itu memang mutlak diperlukan. Dan setelah penandatanganan MoU pihaknya akan laporkan ke Ombudsman perwakilan Kalimantan Tengah dan BPK RI.
“Kerena mereka sudah menanyakan bagaimana pelabuhan kita ini tidak dioptimalisasikan. Setelah MoU, aktivitas fisik sudah bisa dimulai, yang non fisik dalam proses perijinan itu maksimal 1 tahun dan paling cepat 6 bulan baru izinnya keluar karena proses di Kementerian itu panjang dan lama,” pungkasnya.
Menurut Nursulistio, melihat prospek dan juga potensi sumber daya yang ada di Barito Timur, pelabuhan yang sudah tersedia dan hibahnya juga sudah diberikan kepada pemerintah daerah, tentu merupakan sebuah terobosan yang sangat bagus dan sepakat, seperti yang disampaikan anggota dewan bahwa harus ada progres setelah kerjasama dilaksanakan.
“Kami minta ini segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, untuk dikelola dengan secepat-cepatnya supaya tidak semata-mata sebatas MoU saja, tapi setelah MoU semua tahapan harus segera dilaksanakan, jadi harus ada target waktu,” jelasnya. (HY)
