(pelitaekspres.com) -LAMTENG– Kejaksaan Tinggi Lampung melalui Bidang Tindak Pidana Khusus menyampaikan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2026, Tim Penyidik telah melaksanakan penggeledahan dan penyitaan dalam rangka Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi berupa Pemerasan Dalam Jabatan Yang Diduga Melibatkan Oknum Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah. Perkara tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan konstruksi perbuatan yang sedang didalami, terdapat permintaan setoran dengan kisaran sekitar 10% sampai dengan 15% kepada sejumlah kepala sekolah berkaitan dengan anggaran Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2026 oleh oknum ASN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah yang diduga diminta dan diserahkan secara tunai. Tim Penyidik masih terus mendalami pihak-pihak yang terlibat, mekanisme permintaan setoran, serta aliran dana yang berkaitan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi tersebut.
Penggeledahan dan penyitaan dilaksanakan di sejumlah lokasi di wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Bandar Lampung, termasuk kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta beberapa rumah yang terkait dengan Dugaan Tindak Pidana dimaksud.
Dalam kegiatan tersebut, Tim Penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, dan kendaraan yang berdasarkan hasil penyidikan sementara diduga memiliki keterkaitan dengan perkara dimaksud. Selain itu, Tim Penyidik juga melakukan penelusuran dan pemetaan aset, disertai pengamatan pada beberapa lokasi. Langkah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi asal-usul kepemilikan, penguasaan, serta aliran aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana yang sedang disidik.
Kejaksaan Tinggi Lampung menegaskan komitmennya untuk menangani perkara ini secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh proses penegakan hukum dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, kepastian hukum, dan keadilan. Perkembangan penanganan perkara akan disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan proses penyidikan.(red)