(pelitaekspres.com) – BLITAR- Menanggapi tuntutan kenaikan anggaran dana desa (ADD) yang disuarakan asosiasi pemerintah desa (APD) yang semula 10% menjadi 12% dari Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2022, Fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (GPN) yakni Wasis Kunto Atmojo hanya tersenyum.

Sementara itu pemerintah daerah hanya bisa mengakomodasi kenaikan sebesar 2% dengan memformulasikan beberapa pos anggaran di beberapa dinas tanpa mengurangi anggaran pokir dewan membuat APD kecewa.

Sedangkan kekecewaan yang dilontarkan APD terkait pokir, ditanggapi oleh fraksi Gerakan Pembangunan Nasional (GPN) dengan senyuman. Wasis Kunto Atmodjo sekaligus jubir Fraksi GPN menyampaikan bahwa, sangat disayangkan apa yang diungkapkan APD kemarin dibeberapa media akan menolak pokkir dari dewan.

“Ini sebuah kekonyolan jika benar dilakukan. Apa yang dikatakan oleh Humas APD terkait dengan penolakan pokir anggota dewan kabupaten Blitar nantinya pasti melukai rakyat,” ucap Wasis usai rapat paripurna di ruang wakil ketua DPRD.”Jum’at (15/10/2021).

Merupakan suatu hal yang perlu di pertimbangkan  oleh APD itu sendiri karena pokir itu sendiri berasal dari aspirasi warga masyarakat, bukan keinginan anggota dewan sendiri. Pokir itu berasal dari aspirasi masyarakat yang digali saat dewan sedang melakukan Reses kunjungan ke wilayah dapilnya.

“Pelaksanaan pokir itu sendiri tidak serta merta bisa dilakukan karena harus melalui proses yang sangat panjang dan  juga melibatkan persetujuan pemerintah.” Ujar Wasis.

Wasis mengatakan bahwa, “Dalam proses pokir itu harus didahului oleh aspirasi. Jaring aspirasi tersebut berasal dari masyarakat yang menyampaikan ke dewan saat masa reses dewan.

Selanjutnya proposal pokir tersebut akan dilakukan pengkajian apakah pokir yang diajukan tersebut sudah memenuhi unsur atau tidak. Jadi kita ini tidak bisa memutuskan bahwa pokir itu harus di dilaksanakan, tetapi perlu adanya kajian dan juga evaluasi. Jika sudah bisa memenuhi syarat tersebut maka pihak eksekutif dan legislatif secara bersama akan menandatangani.” Tegas Wasis

Sekedar diketahui, Wasis juga mengatakan bila ada kepala desa yang memang benar benar menolak pokir, maka harus ada hitam diatas putih. Karena kebutuhan pokir juga terbatas dan tidak semua desa bisa terakomodir.

Sebuah kekonyolan jika memang ada kepala desa yang menolak pokir seperti yang dikatakan oleh Humas APD beberapa hari kemarin,” kata Politisi dari Fraksi GPN tersebut. (Tar)