(pelitaekpsres.com) –MAMBERAMO RAYA- Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam forum mahasiswa mamberamo raya mempertanyakan 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati yang dijanjikan pada tanggal 16 september 2021 dilapangan sepak bola kasonaweja acara ibadah syukuran pasca dilantik. Pada Sabtu, (12/03/22) di depan Asrama Mahsiswa Mamberamo Raya, perumnas 1 Waena Kota Jayapura.
Sekretaris forum mahasiswa mamberamo raya, Robert Intora menyatakan, program prioritas 100 hari kerja yang dijanjikan adalah Pembangunan air bersih, pengaspalan jalan kaskado kota lama kasonaweja dan kota baru burumeso, peningkatan kapasitas jaringan telkomsel, pelayanan listrik siang dan malam atau 24 jam dan penertiban ASN dan Non ASN. Kami mempertanyakan program 100 hari kerja ini dimana? Kami minta Bupati dan Wakil Bupati segera mempertanggung jawabkan program 100 hari kerja yang dijanjikan.
Yang menjadi pertanyaan kami apakah pembangunan bandara udara berstandar internasional yang direncanakan akan bangun di kampung Danau Bira itu masuk dalam program prioritas 100 hari kerja yang dijanjikan? Kami menolak rencana pembangunan bandara udara tersebut dengan alasan kami bahwa itu sepihak dan tidak ada rapat dengar pendapat (RDP) antara pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh gereja, tokoh intelektual dan mahasiswa. Mengapa pembangunan bendara tidak dibangun lokasi yang telah di gusur oleh pemerintah sebelumnya dikasonaweja yang sudah merugikan hak dan tanah adat. Sebaiknya pemerintah jelih dalam melihat persoalan agar tidak menciptakan konflik horizontal antara masyarakat mamberamo sendiri. Pembangunan yang disampaikan juga adalah pembangunan jalan dari mamberamo-sarmi, burumeso-sikari, burumeso – gesa, Burumeso – Eri, Jembatan Kasonaweja – Burumeso, dan jembatan Danau Bira.
Sementara itu salah satu perwakilan mahasiswa Edison Meop, juga meminta agar segera pelantikan pejabat Eselon I,II,III, dan IV dan selesaikan 88 PLT kepala kampung definitif dan 5 distrik nomor register, 5 distrik itu adalah Distrik Iwaso, Sikari,Kwaneha, Erakoro,dan Supuri. Hentikan pemekaran desa-desa dan distrik baru yang direncanakan sebelum menyelesaikan 88 PLT kepala kampung definitif dan 5 distrik nomor registernya.
Edison juga meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk proteksi orang mamberamo dalam pengisian jabatan struktural birokrasi dan ada keberpihakan seutuhnya kepada orang mamberamo raya, dan pembangunan fisik harus setara dengan pembangunan manusia (SDM).
Kesempatan yang sama juga dikatakan salah satu Mahasiswa Petrus Daunema, agar batasi invasi penduduk dari wilayah adat lainnya ke wilayah kabupaten mamberamo raya. Agar dinas dukcapil tidak semena-mena menerima penduduk tanpa ada tujuan yang jelas, data penduduk harus dilihat baik dan dipertimbangkan sesuai wilayah adat lainnya dan wilayah kabupaten mamberamo raya. Kami memberikan waktu kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati, jika tidak mengindahkan aspirasi kami, maka kami siap mengambil sikap untuk melakukan aksi demo damai.
Sementara itu Sius Hurukweri, Ketua Forum Mahasiswa Mamberamo Raya menambahkan, pengamatan saya selama ini apa yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati tidak sesuai dengan janji 100 hari kerja program prioritas, ada banyak program yang disampikan lewat media, tetapi itu bukan program yang dijanjikan. Seharusnya Bupati dan Wakil Bupati fokus dan mempertanggungjawabkan program prioritas, kami dukung apa yang dilakukan Bupati dalam program terbososan-terobosan baru untuk membangunan mamberamo raya, akan tetapi harus mempertanggungjawabkan 100 hari kerja yang sudah dijanjikan, sehingga tidak terkesan perkataan lain tindakan lain.(Ricky)