(pelitaekspres.com) -BLITAR – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Blitar secara resmi dikukuhkan oleh DPD PKDI Jawa Timur untuk masa bakti 2025–2029 di laksanakan di Pendopo Sasana Adi Praja Pemkab Blitar pada Rabu (07/05/2025) siang.
Dengan mengusung tema “Satu Komando Bersama Sampai Akhir” acara pengukuhan berlangsung khidmat serta penuh semangat persatuan. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPD PKDI Jawa Timur, Syaifullah Mahdi, jajaran Forkopimda Kabupaten Blitar, serta seluruh kepala desa dari berbagai kecamatan di wilayah Kabupaten Blitar.
Prosesi pelantikan ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan serta penyerahan bendera organisasi secara simbolis dari Ketua DPD PKDI Jawa Timur kepada Ketua DPC PKDI Kabupaten Blitar terpilih, Rudi Puryono, yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Karanggondang, Kecamatan Udanawu.
Dalam sambutannya, Syaifullah Mahdi menyampaikan bahwa kehadiran PKDI di Kabupaten Blitar diharapkan mampu memperkuat solidaritas dan peran strategis kepala desa dalam menyukseskan pembangunan di daerah. Ia juga menekankan, pentingnya sinergi yang erat antara kepala desa dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan kemajuan yang merata hingga ke tingkat desa.
“Kami ucapkan selamat kepada seluruh jajaran DPC PKDI Kabupaten Blitar yang hari ini telah dikukuhkan. Mari kita jaga semangat kebersamaan dan komitmen untuk memajukan semua desa-desa di Kabupaten Blitar,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPC PKDI Kabupaten Blitar, Rudi Puryono, dalam sambutanya mengajak seluruh kepala desa yang hadir, untuk tetap menjaga komitmen terhadap keputusan organisasi yang telah dirumuskan secara demokratis dalam rapat-rapat pimpinan pusat maupun daerah.
“PKDI adalah wadah perjuangan bersama. Saya mengajak kepala desa yang belum bergabung agar segera menjadi bagian dari PKDI. Kita harus bersatu demi kepentingan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Blitar yang berdaya dan berjaya,” jelasnya.
Terakhir, dengan pengukuhan ini, semoga DPC PKDI Kabupaten Blitar ini mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal pembangunan berbasis desa serta memperjuangkan aspirasi dan kesejahteraan kepala desa secara kolektif dalam sebuah kebersamaan. (Mst)