(pelitaekspress.com) – YAPEN – Refleksi perjalanan Pembangunan di akhir tahun 2020, telah di bicarakan tentang Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Perikanan. Kepada media Ketua Koalisi Penegakkan Keadilan (KpK) Kabupaten Kebuatan Kepulauan Yapen Benyamin Wayangkau, SE menyampaikan pandangannya saat ini tentang pembangunan sektor Infrastruktur. Dalam pandangannya bahwa sektor ini telah menyerap anggaran mencapai hampir 70% angaran daerah terkosentrasi kesana, sehingga target pekerjaan Jalan, dan Jembatan mengalami pertumbuhan yang cukup singnifikan secara Positif.
Aktifis KpK ini, mengatakan bahwa sektor Insfrastuktur dalam jangka Pendek maupun menengah belum memberikan efek domino pada sektor lain untuk ikut bertumbuh atau bergerak secara positif, jika kita pelajari hasil kajian Universitas Gajah Mada (UGM) 2018 terhadap evaluasi penggunaan APBD Yapen dan penyusunan RPJMD tahun berikut itukan jelas sekali memberi gambaran tentang kondisi makro ini.
Pada lain sisih bahwa pembangunan Infrastruktur ini masih menyisahkan beban pada masyarakat dimasa yang akan datang, yaitu dengan besaran pinjaman daerah yang telah terkonfirmasi melalui pemberitaan media bahwa sebesar 250 Milyar rupiah yang dapat di hitung sebagai utang daerah. Dengan mendengar besaran pinjaman yang akan menjadi beban anggaran daerah pada tahun-tahun mendatang, maka terbesit oleh kita tentang kemampuan pemerintah daerah guna membayar kembali pinjaman ini. Sebagaimana dikatan oleh Ketua KpK Kabupaten Kepulauan Yapen ini, bahwa “Mampu tidak daerah ini dalam dua tahun terakhir mengembalikan pinjaman itu” tuturnya.
Sektor lain yang menjadi perhatian Kader Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia ini, adalah sektor pertanian. Pertanian dalam arti skala luas maka itu meliputi OPD Pertanian itu sendiri, Perkebunan, dan Peternakan, Ini berkorelasi dengan Leading Sektoral, maka saya menganggap belum memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah ini sendiri. Kenapa demikian, sudah barang tentu di karenakan “Pengalokasian Anggaran untuk Sektor ini sangat kecil kepada media ungkapnya.
Menurut aktifis muda Kristen ini, bahwa dari Laporan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2019, 2018, 2017, menurutnya bahwa masih tetap sama. Sektor ini tidak mendapat perhatian yang cukup dalam pengalokasian anggaran. Kita berharap dalam sidang anggaran tahun 2021 itu, ada beberapa OPD yang memang menjadi Leading Sektoral (Pertanian itu Sendiri, Perikanan, Perkebunan, dan Pariwisata) yang seharusnya minimal berkisar antara 10-15 milyar per OPD, sehingga penyusunan perencanaan kerja di Dinas-dinas tersebut dalam belanja program pun dapat memadai. Pertanyaannya bagaimana ekonomi daerah ini mau bertumbuh dari sektor rill ini kalau alokasinya cuma 4-5 milyar, sedangkan belanja rutin pegawai sudah habis, paling – paling belanja program bisa berkisar 2 milyar rupiah. Perlu di pahami bahwa OPD – OPD Leading Sektoral ini berkorelasi kuat dengan pertumbuhan ekonomi daerah, berkorelasi kuat dengan arus perputaran uang secara moneter di daerah ini, Oleh karena itu perlu mendapat perhatian secara baik.
Lebih lanjut mantan Ketua KPUD Kabupaten Kepulauan Yapen ini menganalisis bahwa sejak 7 tahun ini, bukan hanya APBD Yapen saja yang menggerakan pertumbuhan ekonomi daerah ini, tetapi kita di Yapen ini ikut tertolong ekonomi daerah karena ada kedekatan wilayah lain, seperti Kabupaten Waropen dan Kabupaten Mamberamo yang mana masyarakat bahkan pegawainya juga membawa uang mereka untuk berbelanja di Serui atau Kabupaten ini. Itu yang perlu di ingat, artinya ada daerah lain yang ikut menopang pertumbuhan ekonomi kita, jika tidak maka pergerakan ekonomi Yapen bisa saja lesu, cetusnya.
Oleh karena itu dalam Perencanaan pembangunan strategis secara makro perlu di susun secara baik, Apa keunggulan Komparatif daerah ini dengan wilayah tetangga kita, Penyusunan harus berdasarkan kajian yang jelas, terencana, terukur, misalnya ; ketersediaan kebutuhan produk utama Telur, Tomat, rica, Daun bawang, Daging Ayam, Daging Sapi, semua ini masih di datangkan dari luar daerah, artinya bahwa kemampuan SDM kita masih lemah dalam perencanaan penyusunan skala prioritas kebutuhan program di OPD – OPD ini. Atau bisa jadi alokasi anggaran yang terbatas, saya kira itu dua faktor utamanya. Harapan kita hal ini harus di rubah dalam perencanaan penyusunan APBD Karena hal ini merupakan satu mata rantai yang berkaitan serta berkesinambungan pertumbuhannnya dengan Pariwisata.
Karena hal ini merupakan satu mata rantai yang berkaitan erat dan berkesinambungan pertumbuhannya, berpengaruh kuat dengan pertumbuhan economi daerah, bila kita uji datanya. Pada lain sisih secara makro ekonomi, bahwa angka kredit macet pada Bank Papua, Bank Mandiri dan BRI cukup tinggi dalam tiga tahun terahir di daerah ini, banyak pedagan kita di los-los pasar mengalami kesulitan barangnya lambat terjual, artinya perputaran uang masih rendah. Kenapa demikian, karena daya beli masyarakat menurun, kenapa menurun karena penghasilannnya rendah.
Berdampak juga pada tingkat setoran kredit di Bank, pada titik inilah Grafik Pertumbuhan ekonomi terbaca mengalami tren menurun. Tingkat lapangan kerja yang terbatas, sehingga sumber APBD daerah inilah harapan rakyat, oleh karena itu perlu ada pembagian yang merata dalam OPD – OPD agar tersalurkan secara berimbang melalui paket-paket kegiatan. Pengkondisian pengelolaan proyek yang hanya dua tiga pengusaha selama ini, kedepan harus di bagi merata. Data kami tentang daftar pekerja paket proyek tiap tahun itu siapa – siapa, berapa nilainya itu, kedepan harus diperbaiki cetusnya.
Sektor Pariwisata, untuk sektor ini saya pastikan baru di tahun 2020 ini dari 7 tahun Pemerintahan yang ada, barulah Pariwisata coba mau di genjot, Contoh pembangunan Tuguh Patung yang terletak di bukit tanjung Abori Serui Laut yang menghabiskan dana cukup besar hampir mencapai 10 milyar rupiah lebih tetapi Mangkrak dan belum selesai pekerjaannnya dalam 2 tahun ini, Pekerjaan pembanguan tempat rekreasi Manabai, dimana masih kabur atau kurang jelas siapa pemilik lokasi itu sesunggunya. Apakah pemerintah yang memilikinya atau keluarga pengusaha yang memilikinya. Saya ikuti dalam LPJ terakhir 2020, tidak ada kejelasan dan ketegasan di dalam LPJ Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen tentang status kepemilikan lokasi itu,
Operasional kerja pembangunan lokasi Wisata Manabai dan pembayaran tanah lokasi tersebut menggunakan APBD Kab Kepulauan Yapen, dalam Sidang Paripurna Anggaran daerah ini, Anggota DPRD Yapen pun tidak tegas mempertanyakan hal ini. Kasus Manabai ini sama persis dengan Kasus kepemilikan lokasih pembangunan Hachary yang terletak di Kabuena Selatan Yapen. Sampai saat ini status kepemilikannnya masih belum jelas, karena dua tahun belakangan (2018, 2019) Pemilik Tanah Wilayat Adat setempat bersengketa dan hendak menarik Lokasi Pembangunan Hechary tersebut, hal ini mengantung sampai sekarang mengenai status hukum lokasi tersebut. Sementara dana APBD sebesar 50 milyar rupiah habis di telang Bumi dan Samudra Raya ini. Demikian Evaluasi kritis ini di sampaikan guna ada perbaikan dan perubahan ke depan dalam melihat kebijakan Pembangunan di daerah ini tuturnya (ed.zri).
Leave a comment