(Pelitaekspress.com) BLITAR– Rapat Paripurna Penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2019 dan Pemindahtanganan Terkait Tanah RS. An Nisaa, yang digelar DPRD Kabupaten Blitar, Senin (06/07/2020), dihadiri Bupati Blitar Drs. H. Rijanto, MM.
Selain Bupati Blitar, Rapat Paripurna yang digelar di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar itu, juga dihadiri Wakil Bupati Blitar, Marhaenis, UW, Sekda Kabupaten Blitar Drs, Totok Subihandono beserta jajaran OPD dan para undangan lainnya di rapat Paripurna secara virtual.
Bupati Blitar ditemui awak media usai rapat Paripurna mengatakan, rapat paripurna kali dengan agenda Penyampaian Penjelasan Bupati Blitar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dan Penyampaian Penjelasan Bupati terkait Pemindahtanganan Tanah RS. Annisa di Kelurahan Kaweron Kecamatan Talun.
“Jadi, mekanisme ini harus kita lalui, dan besok ada agenda lagi yaitu Penyampaian Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Penyampaian Penjelasan Bupati tentang LKPJ Bupati tahun 2019 dan Penjelasan Bupati tentang terkait tukar menukar aset Kabupaten Blitar eks bengkok dengan RS An-Nisaa,” terang Bupati Blitar.
Lanjut Bupati Blitar menambahkan, mekanisme tersebut harus kita lalui, setelah pemerintah daerah mendapatkan penghargaan dari BPK yaitu pengelolaan APBD tahun 2019 yang meraih predikat Opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
“Artinya, apa yang dikerjakan dan dilaksanakan oleh eksekutif serta didukung oleh Legislatif sudah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang ada, dan tentunya oleh DPRD, ada tahapan yang harus dilaksanakan yaitu, akan dibahas oleh DPRD dalam rapat Paripurna dengan mekanisme Bupati harus menyampaikan penjelasan terlebih dulu,” jelas Bupati Blitar.
Lebih lanjut, Bupati Blitar akan mendengarkan dulu apa yang disampaikan DPRD. Bupati Blitar menyebutkan jika penjelasannya masih standart. Artinya ini adalah penjelasan bagaimana mengelola APBD dari belanja modal dan realisasinya, sedangkan untuk belanja barang dan jasa bagaimana realisasinya.
“Untuk pendapatan, rencananya bagaimana, untuk pendapatan APBD yang sudah ditetapkan realisasinya bagaimana. Jadi masih seputar itu yang kami sampaikan dan menunggu tanggapan dari dewan di Paripurna berikutnya,” pungkas Bupati Blitar. (Kmf/tar)
