(pelitaekspress.com) – YAPEN – Ketua Koalisi penegakkan Keadilan (KpK) Kabupaten Kepulauan Yapen Benyamin Wayangkau, SE kembali menanggapi kendala yang di temui beberapa OPD adalah benar dan wajar, terkait pengisian rencana kerja anggaran (RKA) pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Clemens Mambrasar, SH pada link media mepago.com tanggal 4 Januari 2021.
Menurutnya bahwa ada dua catatan penting yang dapat saya garis bawahi dari penyampaian itu yakni; 1. Pengisian Anggaran Melebihi dari Pagu Dana yang tersedia, serta 2. Dokumen Penginputan Data salah Kamar atau tidak tepat sasaran. Dari dua hal ini, saya melihat bahwa ada niat baik dan semangat kerja serta yang terpenting yaitu “Good Will” dari Pimpinan Daerah dalam memberi dorongan dan motivasi ke depannya ungkapnya.
Selanjutnya Ketua KpK Kepulauan Yapen ini mengatakan bahwa upaya ini merupakan bagian dari kerja – kerja Aparatur Pemerintah menuju Proses Good Gooverment atau Transparansi dan Penciptaan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa, ini tersistem dari Pusat, jadi tidak sekedar mengikuti treen atau perkembangan zaman. Oleh karenanya apa bila ada kesalahan dalam hal menginput data, itu wajar dan perlu proses penyesuaian terutama orang atau manusia yang mengelolah data, berikut Sarana atau Fasilitas penunjang dalam kerja – kerja. Manusia inikan terkait Sumberdaya (SDM) harus mampu, serta ketersediaan teknologi yang ada harus memadai sehingga mempermuda dalam berproses bebernya.
Lebih lanjut aktivis penegakkan keadilan ini mengatakan jika kali ini di sampaikan bahwa ada ( 9) Sembilan OPD yang input datanya di tolak, itu wajar dan pasti kedepan semua sudah bisa mengelolahnya, tinggal pimpinan OPD yang ada giat memprogramkan Penguatan Kapasitas Individu dari ASN kita yg ada. Saya fikir bahwa SIPD inikan sebuah regulasi yang mengatur dan mengharuskan bagi setiap Penyelenggara Pemerintahan sehingga lahirnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sangat jelas mengaturnya, lalu ada juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Singkronisasi Proses Perencanaan Pembangunan dan Penggunaan Pengganggaran.
Pemerhati pembangunan Kepulauan Yapen ini kembali menyatakan bahwa semua ini merupakan bagian dari managemen strategi perencanaan pengganggaran dalam pembangunan tiap daerah, tinggal di sesuaikan kemampuan daerah dalam membiayai program-program kerja. Model semacam ini kan sama sesungguhnya.
Sebagai pelaku program pendampingan masyarakat, saya bisa melihat ketika Word Bank melalui Program PNPM tahun 2010 membawa beberapa Orang mewakili Provinsi Papua untuk melakukan Study banding di Pemda Kabupaten Boyolali dan Pemda Kabupaten Sragen di Jogja, Dalam kunjungan study banding itu, kami melihat managemen aplikasi sistemnya sudah sangat baik, namanya model “Integrasi Sistem dan Program”, disitu, konektifitas Sistem dari Kecamatan – Kabupaten dapat terhubung, lalu Kabupaten – Provinsi. Sehingga waktu pembahasan RPJMK di Musrembang Desa /Kampung,
Menurut alumni STIE Ottow Geissler Jayapura yang telah berubah jadi Universitas ini menjelaskan bahwa kompetisi program pada tingkat Desa, semua warga dari masing – masing RT/RW atau keterwakilan dusun datang menyusun lalu kompetisi berdasarkan kebutuhan prioritas, setelah itu di bawa lagi ke Musrembang Kecamatan untuk kompetisi lanjutan, sehingga proses ini di kawal ketat oleh perwakilan utusan tiap Desa bersama Anggota DPRD dari Dapil tersebut, setelah mendapatkan persetujuan, pengesahan maka tim Kecamatan langsung menginputnya ke sistem, jadi sudah Online, di situlah warga memantau lewat media Website yang resmi ketika diumumkan.
Kembali bung Benny sapaan akrabnya bahwa sebagai misal lewat BPMK/PMD, ketika warga tunggu waktu Musrembang Kabupaten. Jika sudah final di Musrembang Kabupaten, maka tim tingkat kabupaten juga menginputnya sehingga programnya langsung masuk pembiayaan APBD Propinsi yang terkoneksi lewat Sistem, sehingga terpantau secara siatem terbuka, dan tidak dapat di rubah – rubah lagi di tengah jalan. Inilah yang saya maksudkan kedepan, dengan berharap jika di terapkan di Kabupaten Kepulauan Yapen maka dengan muda, efektif dan efisien, tentunya semua membutuhkan kerja keras semua pihak bebernya kepada awak media. (ed.zri).
Leave a comment