(pelitaekspres.com) -ASAHAN – Bentuk protes jalan rusak, masyarakat Gajah Sakti Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara memblokade jalan dengan menanam pohon pisang dan membuat kuburan dibadan jalan, Jumat (15/11/2024).
Protes itu, di gelar puluhan pemuda serta Tokoh Masyarakat Desa Gajah Sakti, Padang Pulau, Buntu Maraja dan Gunung Berkat.
Mereka melakukan aksi protes lantaran akses utama penghubung antar desa ke desa, kecamatan, kabupaten nyaris tidak pernah diperbaiki sudah 79 tahun Indonesia merdeka.
“Bahkan, 20 Km jalan rusak yang tidak beraspal dan berlubang tersebut, kerap kali memakan korban karena terjatuh,” ungkap Yusuf Manurung selaku tokoh masyarakat setempat.
Selain itu, ia mengatakan, kami menduga bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan maupun Gubernur Sumut dan Kementerian PUPR lupa untuk pemerataan pembangunan.
Padahal jalan rusak tersebut sudah banyak memakan korban, ketika masyarakat melintasi jalan ini. “Kami melakukan protes atas ketidak adilan pemerintah yang tak becus dalam pemerataan pembangunan di Asahan,” ujar Yusuf lagi.
Menurutnya, beberapa hari lalu, seorang ibu yang hendak mengantar anaknya ke sekolah, terjatuh dari kendaraannya akibat jalan rusak. Peristiwa tersebut mengakibatkan ibu dan anak mengalami luka – luka.
“Peristiwa seperti ini sudah sering terjadi. Maka dari itu, kami pemuda Bandar Pulau mendesak Pemerintah pusat dan Pemkab Asahan segera memerbaiki jalan ini,” cetusnya.
Sementara itu, Kades Gajah Sakti Yudi Kurniawan menyebutkan, sudah puluhan tahun konektivitas jalan rusak ini kami alami bang (Red – Wartawan).
Sejak tahun 2022 hingga 2024, kami sudah mengusulkan ke Kementerian PUPR di Jakarta, agar konektivitas penghubung Jalan Padang Pulau – Gunung Berkat sepanjang 20 Km diperbaiki.
“Karena dampak buruk akses jalan ini, terhambatlah konektivitas tidak terwujudnya ketahanan, distribusi pangan, dan energi. Bahkan menghambat jalannya perekonomian masyarakat di sepuluh desa yang ada di Kecamatan Bandar Pulau,” sebut Kades.
Untuk itu, kami memohon kepada Bapak Presiden RI, Kementerian PUPR, Gubernur Sumut dan Pemkab Asahan segera menanggapi keluhan masyarakat ini,” pungkasnya.
Hingga berita ini tayang Camat Bandar Pulau belum dapat dikonfirmasi melalui telepon seluler. (Doni)