(pelitaekspress.com) – BONTANG -Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT. Harlis Tata Tahta dan Serikat Pekerja diwarnai aksi walkout oleh anggota komisi I DPRD Bakhtiar Wakkang.
Menindaklanjuti rapat pada tanggal 9 Agustus 2020 terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan atau merumahkan karyawan PT. HTT, Bakhtiar meminta agar pihak dari PT. PTT segera membuat keputusan atas permasalahan tersebut.
“Sebelumnya kita sudah pernah mediasi, apabila pihak PT. HTT tidak bisa mengambil keputusan maka saya akan walkout, selanjutnya kita akan mengadakan rapat internal, apakah kita akan sidak ke PT. HTT atau akan mangajukan upaya hukum terhadap peristiwa ini” ungkapnya di ruang rapat lantai II DPRD Bontang, Senin 26 Oktober 2020.
Politisi Nasdem ini juga manambahkan bahwa seharusnya dua orang perwakilan PT. HTT yang hadir dalam rapat tersebut harus mempunyai surat kuasa yang mewakili perusahaan dan rapat harusnya diagendakan ulang dan harus dihadiri oleh pihak disnaker.
Bakhtiar juga menyayangkan pihak disnaker sebagai pengawas ketenagakerjaan yang kembali tidak hadir dalam rapat tersebut walaupun demikian pada saat penutupan rapat barulah pihak disnaker hadir.(jt/hp)