Senin , April 19 2021
Home / POLITIK / Anggaran Lenyap Forum JBM Hearing Ke Dewan Kabupaten Blitar.

Anggaran Lenyap Forum JBM Hearing Ke Dewan Kabupaten Blitar.

(pelitaekspres.com) -BITAR – Anggaran kemitraan lenyap, para awak media cetak maupun online di Blitar Raya yang tergabung dalam forum Jurnalis Blitar Menggugat (JBM) cari kejelasan dengan meminta hearing bersama Dinas Kominfotik, Prokopim, Inspektorat Kabupaten Blitar.

Kegiatan Hearing yang di fasilitasi DPRD Kabupaten Blitar dipimpin langsung Ketua DPRD Suwito yang juga didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Abdul Munib, serta Komisi I dan Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, pada Kamis (01/04/).

Menurut Sekertaris JBM Ahmad Junaidi, dan para awak media lainya  menuntut keterbukaan informasi publik nomor 14 tahun 2008 dan pasal 28 huruf F UUD 1945 tentang hak azasi atas akses informasi publik.

“Selama ini kami mensiyalir adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan jabatan, teman teman media ingin meluruskan kebijakan tebang pilih dalam mentransformasikan anggaran publikasi selama kurun waktu 4 tahun terahir,” ungkapnya

Ada 7 point yang diangkat dalam hearing siang itu diantaranya hilangnya anggaran kemitraan dengan media yang dikoknotasikan tidak mendukung arah kebijakan bupati Blitar yang baru,  padahal semasa pemerintahan yang sebelumnya anggaran tersebut ada, bila sekarang tiba tiba anggaran itu tidak ada jelas mengundang pertanyaan forum (JBM).

Klarifikasi dari Kepala Dinas Kominfo Drs Eko Susanto yang didampingi stafnya, mengurai beberara substansi materi hearing, diantaranya masalah anggaran tahun 2021 pada usulan anggaran 2020 tidak ada anggaran.

“Pada tahun 2021 kami tidak ketempatan anggaran dari OPD, karena dari OPD itu sendiri mengalami penurunan sebesr 20%, jadi kebijakan anggaran sangat bergantung pada kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dalam hal ini Kominfo sudah berkoordinasi untuk tambahan anggaran ke Wakil Bupati, namun penganggaran itu tetap tidak bisa, tetap menunggu PAK,” kata Eko.

Selanjutnya dari Inspektorat menanggapi audiensi para awak media, intinya menekankan kepada Satker agar menyusun perencanaan,dan pelaksanaan anggaran dan tetap mengacu mekanisme yang ada, termasuk membuat Perbub yang bisa dijadikan landasan hukum pelaksanaan kegiatan.

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito, dalam forum hearing juga  menyayangkan hal hal yang seharusnya tidak terjadi, seperti anggaran publikasi media, karena penggunaan anggaran dari dana hasil refokusing untuk penggunaanya tidak harus melalui  keputusan DPRD.

“penggunaan anggaran itu memang kewenangan OPD terkait,  tetapi jangan lupa bahwa peran media itu juga penting, contoh selama Covid 19, melalui media bisa mengedukasi pentingnya penerapan protokol kesehatan selama pandemi,” ungkapnya.

Sekedar diketahui dari hasil hearing yang berlangsung di ruang transit DPRD Kabupaten Blitar mulai pukul 12.00 WIB sampai pukul 14.30 WIB, OPD terkait sepakat dan bersedia  menindaklanjuti untuk memenuhi masukan atau saran DPRD, dengan harapan masalah anggaran publikasi bisa segera teratasi.(tar)

DIBACA 10 kali

About admin adminku

Check Also

Ketua Fraksi Demokrat dan PDIP Beri Apresiasi Pemprov Lampung dalam Upaya Penambahan PAD

(pelitaekspres.com) -BANDAR LAMPUNG – Mengapresiasi pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dimulai pada 1 April …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *