(pelitaekspress.com) – YAPEN – Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui PT. Yapen Mandiri Sejahtera (YAMASE) Sebesar Rp. 50 Milyar yang bersumber dari dana APBD terhitung sejak Tahun 2014 – 2016 dengan rincian : Tahun 2014 Rp. 15 Milyar, Tahun 2015 Rp. 15 Milyar, Tahun 2016 Rp. 20 Milyar, serta tambahan dana sebesar Rp. 15 Milyar pada Tahun 2017, yang di Transfer dari Kas Daerah ke Rekening PT.Yapen Mandiri Sejahtera (PT.YAMASE) sebagai Perusahan Plat merah yang di bentuk /didirikan Pemda Kepulauan Yapen guna mengelolah dana – dana yang di kucurkan tinggal nama.
Sangat ironis sekali bahwa dana rakyat sebesar itu sejak di kucurkan tahun 2014 hingga mengakiri Tahun 2020 dan saat ini memasuki 2021, tidak ada tanda – tanda hidup, alias mati suri.
Direktur Utama PT.Yapen Mandiri Sejahtera yang merupakan Ipar kandung Bupati Toni Tesar ini, belum menunjukkan progress yang berarti untuk program ini. PT. Yamase sebagai BUMD ini juga mengelolah dana pengembangan perumahan pegawai (BAPELTARUM) sebesar 25 Milyar, sejak Tahun 2017, namun proyek inipun mati alias tidak jalan sedangkan dananya sudah habis terpakai yang dijelaskan dalam realis 14 Januari 2021.
Kepada awak media Ketua Forum Affirmatif Kebijakan Pembangunan Provinsi Papua Benyamin Wayangkau, SE, Mengatakan bahwa Gedung Hatchery yang merupakan program pengembangan Ikan Baby Tuna dan Ikan Baramundi ini telah lama dibangun namun belum dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Yapen.
Kembali Ketua FAKPP ini menjelaskan bahwa selain pengalokasian anggaran pembangunan, tetapi juga pemda Yapen telah mengeluarkan pembiayaan untuk melakukan Study banding Ke Negara Norwegia sejak awal 2014, guna kepentingan pengembangan Investasi yang lokasi pembangunannya di bangun di atas tanah pribadi keluarga Bupati, arah Selatan Kampung Kaboena, Kepulauan Yapen.
Menurut Ketua FAKPP bahwa “Dan hingga saat ini hasilnya NIHIL, baik program/ Proyek Pengembangan Ikan Baby Tuna dan Baramundi maupun proyek BAPELTARUM, Sebagai aktivis Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, menduga bahwa ada Praktek Pencucian Uang dalam Kasus ini”.
Ketika dikonfirmasi media terkait Gedung Hatchery Kaboena dan pengembangannya, kembali bung Benny sapaan akrabnya menjelaskan bahwa Pengucuran Dana tersebut murni bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Yapen dan khususnya pekerjaan Investasi pengembangan ikan ini juga belum jelas berapa persen % tambahan dana pihak ketiga (Dana Swasta) yang ikut menanam Saham, ada atau Tidak dalam Investasi ini semua tidak jelas atau kabur tuturnya.
Ketua Koalisi penegakkan Keadilan Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga kembali menyampaikan bahwa Mangkraknya proyek inipun telah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri maupun Kejaksaan Tinggi Papua pada dua tahun lalu, namun tidak di tindak lanjuti Laporan kami.
Miris sekali melihat hal ini, apakah masyarakat di Papua dan khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen perlu Kumpul Uang untuk Membayar Penegak Hukum agar dapat bekerja menuntaskan kasus ini.
Uang ini adalah uang Rakyat yang di ambil lewat APBD Kabupaten Kepulauan Yapen, karena itu Kepada Semua Pihak “PENEGAK HUKUM” di Republik Indonesia ini kami minta untuk melihat dan segra menindak hal ini.
Jangan biarkan rakyat marah dan membangun ketidakpercayaan kepada pemerintah republik Indonesia, hanya karena sikap-sikap acuh oleh Penegak Hukum, menutup pernyataanya kepada media. (ed)
Leave a comment