(pelitaekspres.com) -PALEMBANG – Walikota Palembang, H. Harnojoyo menyampaikan Jawaban terhadap pemandangan umum fraksi fraksi dalam rapat paripurna ke-19 Masa Persidangan III Tahun 2021, yang digelar di ruang Rapat paripurna DPRD Kota palembang, Jumat (12/11/21).
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin, SH sesuai jadwal yang telah disepakati Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Palembang, mengawali rapat paripurna dibuka dengan pembacaan doa oleh Asep Saefuddin, S.Ag., M.Hi dari kantor Kementerian Agama kota Palembang.
Hadir dalam Rapat Paripurna hari ini Walikota Palembang H. Harnojoyo, Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin, Para Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD Kota Palembang baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual, Sekda Kota Palembang, Kodim 0418 Palembang, Polrestabes Palembang, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala OPD, Kepala Badan, BUMN, BUMD, Camat, Lurah serta undangan lainnya.
Pimpinan Sidang paripurna menyampaikan keseluruhan peserta rapat yang hadir sebanyak 28 orang anggota DPRD Kota Palembang baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual, dengan demikian rapat Paripurna Ke-19 MP. III Tahun 2021 hari ini quorum.
Mengawali sambutannya Pimpinan sidang paripurna menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada pemerintah kota Palembang atas diraihnya penghargaan yang pertama ” Nirwasita Tantra” sebuah prestasi pada sektor pembangunan dengan mengedepankan konsep keasrian lingkungan hidup yang diberikan Gubernur Sumsel H. Herman Deru, Kedua Kota palembang dinobatkan sebagai terbaik kedua dalam penyusunan dokumen informasi pengelolaan kinerja lingkungan hidup daerah tahun 2020, kemudian penghargaan yang ketiga Kota Palembang sebagai Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) terbaik pertama se-Sumatera Selatan dari Gubernur Sumsel dan keempat penghargaan Kota Palembang terbaik ke-tiga atas Penilaian Kinerja Kabupaten Kota Lokus Stunting Provinsi Sumatera Selatan.
Walikota Palembang H. Harnojoyo dalam Rapat Paripurna Ke-19 MP. III Tahun 2021 menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada fraksi fraksi atas pemandangan umum RAPBD tentang APBD Kota palembang Tahun Anggaran 2022 yang disampaikan pada hari selasa 2 November 2021, sebelum penyampaian jawaban, tanggapan dan penjelasan pemerintah kota palembang atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi anggota dewan yang terhormat terhadap penyampaian Raperda APBD kota Palembang TA 2022.
Untuk itu ijinkan kami menyampaikan tanggapan, jawaban dan pejelasan sebagai berikut : pertama fraksi partai Demokrat yang disampaikan oleh H. Chairuddin Pelita Maret, A.Md untuk itu dapat kami tanggapi hal-hal sebagai berikut, pertama terkait rasio kemandirian daerah melalui pendapatan asli daerah kiranya dapat dilaksanakan sebaik baiknya dan semaksimal mungkin sehingga peruntukannya sehingga belaja yang telah ditetapkan dan disepakati dapat terealisasi sesuai target, kami sependapat. Kedua fraksi demokrat meminta kepada pemerintah kota untuk bekerja sama dengan penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap penunggak pajak dan memberikan pendampingan bagi wajib pajak yang belum terdata sehingga potensi kebocoran PAD pajak dapat diminimalisir, hal tersebut akan menjadi perhatian kami, kata Harno.
Fraksi Demokrat juga meminta kepada pemerintah kota palembang untuk meninjau kembali retribusi parkir terkait besaran dan penyesuaian dan harapan fraksi partai Demokrat agar program prioritas berkaitan dengan urusan wajib, urusan pilihan dan urusan penanganan bersama yang dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, kami sependapat kata walikota.
Menanggapi Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra yang disampaikan Adzanu Gentar Nusantara, SH., MH pada pemandangan umum Fraksi untuk itu dapat kami tanggapi hal-hal sebagai berikut, pertama terkait upaya pemerintah kota palembang dalam meningkatkan PAD, dapat dijelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, sumber sumber pendapatan asli daerah, adapun terkait peningkatan PAD pemerintah kota palembang telah berupaya optimal dengan melakukan Intensifikasi, Ekstensifikasi, Diversifikasi terhadap masing-masing target Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain itu pemerintah telah melakukan kerjasama dengan beberapa instansi KPK, Kejaksaan, BPN, PLN dan intansi terkait lainnya untuk mendorong percepatan peningkatan PAD khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah.
Selain itu pemerintah diminta untuk meningkatkan pengawasan dan pelayanan melalui sarana berbasis teknologi informasi maupun secara langsung kepada wajib pajak dan wajib retribusi, terkait upaya tersebut walikota Palembang menyampaikan saat ini belum maksimal tentunya diperlukan dukungan dan pengawasan oleh kita bersama.
Walikota Palembang menanggapi pemandangan umum Fraksi PDIP yang disampaikan oleh Duta Wijaya Sakti, SH untuk itu dapat kami tanggapi sebagai berikut, Fraksi PDIP meminta pemerintah kota untuk cerdas, kreatif dalam menghasilkan dan mengelola serta menggali potensi sumber PAD dengan mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada secara efektif dan efisien serta meningkatkan pelayanan pajak dengan bebas teknologi informasi, terima kasih kami sependapat ujar walikota dan akan ditindaklanjuti.
Yang kedua Fraksi PDIP meminta kepada pemerintah kota palembang agar melakukan perbaikan dan pengawasan kepada perusahaan daerah yang tidak maksimal dan tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD Serta pengendalian atas potensi kerusakan potensi PAD, hal ini akan menjadi bahan dan evaluasi kami.
Selanjutnya fraksi PDIP meminta agar saudara walikota untuk menetapkan pejabat definitif dikarenakan masih banyak pejabat yang berstatus pelaksana tugas (Plt) agar organisasi pemerintah dapat berjalan optimal.
Menanggapi Pemandangan umum fraksi PAN yang disampaikan oleh Dr. H. Fauzi Ahmad, SH., MH dapat kami tanggapi sebagai berikut, meminta agar pemerintah kota melalui instansi terkait dapat memperhatikan wilayah zona hijau disetiap sudut kota palembang agar tidak beralih fungsi sehingga kwalitas lingkungan hidup tetap terjaga dan merencanakan penambahan kolam retensi serta menormalisasi guna mengurangi titik genangan air yang ada di kota Palembang.
Selanjutnya menangapi pemandangan umum fraksi PKB yang disampaikan oleh Harya Pratystha.E.P, SH., MH, walikota palembang menangapi sebagai berikut, Fraksi PKB meminta agar dalam nota keuangan APBD TA. 2022 pemerintah kota Palembang tidak hanya mengandalkan sumber utama dari pendapatan transfer saja tetapi harus ada target yang jelas serta langkah langkah kreatif dan inovatif dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Harnojoyo menangapi Fraksi partai Golkar yang disampaikan oleh Peby Anggi Pratama, SH., M.Kn sebagai berikut, meminta agar pemerintah kota dapat melaksanakan pemerataan pemasangan lampu jalan khususnya di perkampungan dan di wilayah perumahan masyarakat berpenghasilan rendah guna mencegah tidak kriminalitas
Fraksi partai golkar meminta agar pemerintah segera menuntaskan permasalahan banjir serta mendorong perangkat daerah terkait segera menyelesaikan pembagunan saluran air yang belum terselesaikan serta membangun dan menyediakan tempat pembuangan sampah ditiap tiap kelurahan. Terimakasih hal ini akan menjadi perhatian dan evaluasi kami serta akan ditindaklanjuti seusai anggran yang ada, ucap harno.
Selanjutnya Fraksi PKS yang disampaikan oleh Muhammad Ridwan, SH., MH untuk itu dapat kami tanggapi hal-hal sebagai berikut, meminta agar pemerintah kota segera merealisasikan perbaikan jalan Masjid Al-Hadad samping Jembatan Musim 4 serta perbaikan jalan sukarela kecamatan sukarame dimana jalan tesebut belum ada perbaikan sama sekali
Fraksi PKS meminta pemerintah kota agar serius mengatasi sampah sampah masih dibuang sembarangan terkhusus di sepanjang trotoar jalan daerah kertapati yang menjadi tempat pembuangan sampah oleh warga sekitar, hal ini akan kami tindaklanjuti dan jadi bahan evaluasi kami, kata walikota
Terkahir Fraksi Nasdem Pembangunan yang disampaikan oleh Drs. H. Paidol Barokat, M.Pd.I dalam pemandangan umum Fraksi, menangapi hal ini walikota menyampaikan hal-hal sebagai berikut, meminta pemerintah agar dapat penertiban PKL di sekitar BKB, Bawah Ampera, Pasar Lemabang, Pasar Sako dan Pasar 16 Ilir yang semrawut satuan polisi pamong praja dapat bersinergi dan tidak saling melempar tanggung jawab dengan Perum Pasar Palembang Jaya.
Selanjutnya Agar pemerintah kota dalam menempatkan daerah didasarkan pada pengalaman dan disiplin ilmu dan kompetensi nya sesuai tugas pokok pengangkatan tersebut, terimakasih hal ini akan menjadi perhatian dan bahan evaluasi kami, pungkas harno.(Adv)