(pelitaekspress.com) KOTA BLITAR– Walikota Blitar Drs. H. Santoso,M.Pd menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda Penetapan persetujuan bersama Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan (APBD) Kota Blitar tahun anggaran 2019 di gedung Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar, Kamis (23/07/2020).
Dengan ditetapkanya Penandatanganan persetujuan bersama antara Eksekutif dan Legislatif yang dikemas dalam Rapat Paripurna dengan agenda Penetapan Persetujuan Bersama Atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar 2019.
“Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Blitar 2019 yang telah disetujui, merupakan bukti kongkrit antara eksekutif dan legislatif, tidak hanya sebagai mitra kerja saja. Keduanya merupakan bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang berperan sejajar dalam membangun masyarakat Kota Blitar,” ucap Walikota Blitar Drs. H. Santoso, M.Pd dalam akhir pendapatnya.
Walikota Blitar juga menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Blitar atas kerjasama mulai dari penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban.
“Kami ucapkan trimakasih telah memberikan persetujuan atas keputusan bersama ini, yakni Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Blitar tahun 2019,” ungkap Walikota Santoso.
Santoso menambahkan, dengan ditetapkannya kesepakatan penting ini, akan berdampak positif untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Blitar. “Mudah-mudahan juga bisa menjadi modal yang baik untuk tetap meneruskan proses pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat,” jelasnya.
Santoso berharap, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 ini, juga sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan dan melaksanakan kegiatan pada tahun-tahun mendatang. Agar hal-hal positif yang telah kita capai pada masa lalu dapat kita pertahankan dan kita tingkatkan dimasa-masa mendatang.
“Kedepan harapan kami juga bisa menyampaikan, wujud – wujud konkrit kita bersama dalam menjamin terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan Kota Blitar, yakni antara Eksekutif dan Legislatif yang lebih baik, karna selama ini memang kita laksanakan bersama untuk Kota Blitar,” pungkasnya.(Hms/tar)