Wagub Sumsel Secara Virtual Menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Kegiatan Minyak Goreng Curah

(pelitaekspres.com) –PALEMBANG- Wakil Gubernur Sumsel H Mawardi Yahya menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Kegiatan Minyak Goreng Curah (MGC) diselenggarakan oleh Kemenko Perekonomian RI secara virtual di Command Center Kantor Gubernur Sumsel,” Selasa (19/4).

Ratas minyak goreng curah dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartato yang dihadiri para Menteri diantaranya Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasmita, Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi, Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi serta para Kepala Daerah di Indonesia dan intansi terkait.

Saat di bincangi usai mengikuti ratas MGC, Wagub mengatakan untuk di Sumsel sendiri terkait MGC ini tidak ada masalah sebab kebutuhan setiap bulannya ada.

Wagub juga menyebutkan Pemprov Sumsel bersama Forkopimda sudah turun langsung kelapangan untuk mengecek langsung MGC ini di pasar-pasar.

Sementara itu, Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartato menyebutkan kondisi saat ini Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng curah belum terbentuk di daerah sehingga diperlukan beberapa upaya.

Untuk itu Menko meminta Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Satgas Pangan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota akan mendorong satgas ketahanan pangan daerah yang dipimpin oleh Sekda dinas terkait untuk aktif mengawasi serta memantau distribusi MGC dari distributor.

Ditempat yang Menteri Perindustrian RI, Agus Gumiwang Kartasmita mengatakan perlunya dukungan dari semua pihak dalam kelancaran distribusi minyak curah.

Dalam pengawasan/sidak yang telah dilakukan ditingkat distributor lanjutnya memang ditemukan penyelewengan dan kenakalan oleh distributor.

Sedangkan Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi siap mendukung kelancaran pasokan bahan pokok termasuk minyak goreng. Bahkan Kemenhub telah menyiapkan strategi sebagai bentuk dukungan langsung dalam menjaga stabilitas harga barang pokok melalui sektor transportasi guna menjamin kelancaran distribusi.(dkd/ril)

 

Tinggalkan Balasan