(pelitaekspres.com) –BANDAR LAMPUN–Universitas Bandar Lampung melalui Pusat Studi Konstitusi dan Perundang-undangan (PSKP UBL) bekerja sama dengan Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) serta Pengurus Wilayah APHTN-HAN Lampung sukses menyelenggarakan Penataran Nasional Pengajar Hukum Pemerintahan Daerah pada 14–15 November 2025. Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini berlangsung luring di Gedung Pascasarjana UBL dan daring melalui platform Zoom Meeting.
Kegiatan penataran menghadirkan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi RI, Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., sebagai Keynote Speaker. Dalam paparannya, beliau menyampaikan perspektif mendalam mengenai pengaturan pemerintahan daerah dalam kerangka konstitusi serta dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, turut hadir Sekretaris Jenderal APHTN-HAN, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.; serta Deputi Kantor Komunikasi Kepresidenan (2024-2025) dan Komisaris Independen PT PLN–PT Enjiniring, Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., SJD.
Penataran ini juga diperkuat oleh kehadiran para pakar hukum tata negara dan administrasi negara dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, antara lain: Prof. Rudy, S.H., LL.M., LL.D. (Universitas Lampung), Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.H. (Universitas Sriwijaya), Prof. Dr. Tedi Sudrajat, S.H., M.H. (Universitas Jenderal Soedirman), Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, S.H., M.H. (Universitas Indonesia), Dr. Jimmy Z. Usfunan, S.H., M.H. (Universitas Udayana), Dr. Yusdianto, S.H., M.H. (Universitas Lampung), Dr. Irine Handika, S.H., LL.M. (Universitas Gadjah Mada), Irna Juneahna, S.H., M.H., Ph.D. (Universitas Padjadjaran), Dr. Rifandy Ritonga, S.H., M.H. (Universitas Bandar Lampung), Dr. Sudarsono, S.H., M.Hum. (Panitera Pengganti MA – Kamar TUN), Dini Purnamawaty, S.E., M.Si. (Bappeda Kota Bandar Lampung) dan Perwakilan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI). Para narasumber tersebut menyajikan materi komprehensif mengenai isu-isu aktual pemerintahan daerah, pembaruan regulasi, serta penguatan kapasitas pengajar di bidang hukum tata negara dan administrasi pemerintahan.
Dalam sambutan pembukaan, Rektor UBL yang diwakili oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi, Prof. Erry Yulian Triblas Adesta, Ph.D., menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya kegiatan ini. “Kegiatan ini memiliki arti penting dan strategis di tengah dinamika tata kelola pemerintahan yang terus berkembang. Kuncinya terletak pada kompetensi para dosen. Jika negara ini dibimbing oleh para pengajar yang mumpuni dari APHTN-HAN, saya yakin tata kelola pemerintahan akan berjalan semakin baik,” ujarnya.
Prof. Erry juga menambahkan gagasan mengenai perlunya peningkatan kualitas calon pimpinan daerah. “Ke depan, saya bahkan mengusulkan agar siapa pun yang akan menduduki jabatan eksekutif perlu melalui proses pengujian oleh para pengajar APHTN-HAN, bukan hanya mengandalkan pencitraan. Forum ini bukan sekadar kegiatan akademik, tetapi ruang penting untuk memperkaya perspektif dan memetakan tantangan pemerintahan daerah secara lebih jernih,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara UBL yang diwakili oleh Prof. Erry Yulian Triblas Adesta, Ph.D., dan APHTN-HAN yang diwakili oleh Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan kerja sama antara Program Pascasarjana UBL oleh Asisten Direktur Pascasarjana, Dr. Haninun, S.E., M.M., M.S.Ak., dan APHTN-HAN oleh Ketua Departemen Publikasi, Riset, dan Penerbitan, Prof. Dr. Rofi Wahanisa, S.H., M.H.
Melalui penyelenggaraan penataran nasional ini, UBL bersama APHTN-HAN berharap dapat memperkuat kompetensi akademisi dan pengajar hukum pemerintahan daerah, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan hukum dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.(Red)