(pelitaekspres.com) -PAPUA- Kepada media ini, Theo Litaay, SH, LLM, Ph.D, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia ikut dalam diskusi publik dengan tema “Pembangunan Kawasan di Ujung Pasifik Indonesia dan Papua Nugini dengan menyoroti pentingnya kerjasama antara kedua negara dalam membangun kesejahteraan bersama.
Diskusi yang diselenggarakan oleh Info Papua Selatan (IPS) bekerjasama dengan Earbay Channel, Theo Litaay menekankan perlunya memperkuat kerjasama di antara Indonesia dan Papua Nugini, dengan mempelajari pengalaman dari Universitas Indonesia, Universitas Cenderawasih, serta lembaga nasional di Papua Nugini, yang diselenggarakan melalui Aplikasi Zoom pada Rabu (28/6).
“Kebetulan, kegiatan ini bertepatan dengan rencana perjalanan Presiden ke Papua Nugini, sehingga penting bagi para intelektual, peneliti, dan akademisi untuk memberikan perspektif mereka guna memperkaya informasi yang diterima oleh pemerintah.” ujar Theo.
Diskusi ini juga memperhatikan peran Universitas Cenderawasih (Uncen) yang telah memberikan kontribusi besar dalam kerjasama dengan Papua Nugini. Bahkan, dalam sejarah tercatat bahwa Uncen pernah menjadi tim ahli Perdana Menteri Papua Nugini.
Selain itu, keterlibatan perguruan tinggi lainnya juga turut memperkuat kerjasama antara masyarakat kedua negara, yang sering disebut sebagai kerjasama people-to-people. Diskusi ini menjadi penting untuk mematangkan kerjasama terkhususnya di bidang pendidikan, dengan tujuan memperkaya perspektif pengambilan kebijakan baik di Papua Nugini maupun di Indonesia. Diharapkan melalui jaringan kerjasama semacam ini, peran lembaga yang ada dapat semakin diperkuat.
Kegiatan diskusi tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan rekan Media Info Papua Selatan, yang berbasis di Merauke, salah satu wilayah perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Meskipun tidak dilakukan secara formal melalui kementerian, lembaga, atau universitas, tetapi dilakukan melalui lembaga media.” tambahnya.
Theo menegaskan hal ini penting karena pada akhirnya, kerjasama antar negara ini akan dinikmati oleh masyarakat, dan untuk memperkuat partisipasi publik, perlu melalui media informasi. Dengan demikian, arti dari kemajuan kerjasama ini akan semakin meluas.
Disisi lain Theo menjelaskan lagi, Presiden mencanangkan Inpres tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di wilayah Papua, yang mencakup seluruh tanah Papua sebelum pemekaran. Salah satu hal penting yang tercakup dalam Inpres tersebut adalah komunikasi publik lintas batas negara, yang menjadi tanggung jawab berbagai pihak.
Kantor Staff Presiden telah memprakarsai hal ini sejak 2017 dan diperbaharui tahun 2020, di mana mereka juga merupakan salah satu bagian dari upaya ini.
Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Pembangunan Papua yang berlaku hingga tahun 2024, saat ini sedang dimatangkan untuk diberlakukan lagi mulai tahun 2024 mendatang sebagai rencana induk percepatan pembangunan Papua.
Dalam kesempatan ini, Theo Litaay juga mensosialisasikan kehadiran Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) kepada seluruh masyarakat di Papua dan telah berkomunikasi dengan Pejabat (Pj.) Gubernur Papua Selatan, Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST., MT untuk mendapatkan dukungan terhadap kegiatan ini.
“Pj. Gubernur Papua Selatan pun memberikan dukungan terhadap kegiatan ini.”ujar Theo Litaay. Dari diskusi ini diharapkan bisa menghasilkan poin-poin penting tentang hal-hal apa yang telah dilakukan dalam kerjasama antara Indonesia dan Papua Nugini, serta bagaimana memori dan informasi yang dihasilkan dapat dikolaborasikan.
“Hal ini penting agar dapat ditindaklanjuti lebih lanjut oleh pemerintah Indonesia. Tentunya, pelaksanaan tindak lanjut ini akan disalurkan kepada lembaga yang berwenang.” tutupnya. (Rilis EarbayChannel/Zack).