(pelitaekspres.com) – KALIANDA – Rencana penghapusan Tenaga Honorer yang akan dilakukan pemerintah pusat pada 2023 mendatang mendapat tanggapan dari sejumlah elite politik.
Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Fraksi Demokrat yang duduk di Komisi III DPRD Lampung Selatan, Jenggis Khan Haikal,SH.MH.Menurut Anggota DPRD Lampung Selatan, Dua periode itu, Jika wacana itu akan diterapkan di pemerintah daerah, seharusnya pemerintah daerah segera mempersiapkan regulasi untuk menindak lanjuti tentang peralihan Honorer ke PPPK.“Jangan sampai bagi tenaga honorer tidak mendapatkan tempat atau diterima PPPK sehingga terjadi polemik di daerah.”ujar praktisi hukum itu.
Pemerintah Pusat berencana menghilangkan tenaga honorer pada 2023 mendatang, Meski demikian Jenggis berharap hal tersebut jangan terjadi di Kabupaten Lampung Selatan.Maka pemerintah daerah diminta untuk mengupayakan peralihan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK). Hal itu diupayakan untuk menghargai jasa para tenaga honorer yang telah bekerja dengan baik.
“Kalau penghapusan honorer itu kan dari pusat, dan di daerah kebijakannya kembali ke daerah masing-masing. Makanya pemerintah cari solusinya,”katanya. Seperti diketahui sebelaumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan status tenaga honorer akan selesai pada 2023. Dengan demikian tidak ada lagi pegawai berstatus honorer di instansi pemerintahan.
“Terkait tenaga honorer, melalui PP (peraturan pemerintah), diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023,” ujar Tjahjo .
Terkait dengan beberapa pekerjaan di instansi pemerintahan, seperti petugas keamanan dan kebersihan, Tjahjo mengatakan hal itu akan dipenuhi melalui tenaga alih daya melalui pihak ketiga atau pekerja outsourcing.“Untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan-pekerjaan yang sangat basic, seperti cleaning service, security, dan lain-lain itu disarankan untuk dipenuhi melalui tenaga alih daya dengan beban biaya umum dan bukan biaya gaji (payroll),” jelasnya.
Tjahjo menambahkan Pemerintah di tahun 2022 mengutamakan rekrutmen PPPK guna memenuhi kebutuhan ASN di sektor pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mengkaji secara menyeluruh ihwal dampak dari transformasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan diterapkan di seluruh instansi pemerintah.
Saat ini, lebih dari sepertiga ASN menempati jabatan pelaksana, dimana posisi tersebut akan berkurang 30-40 persen seiring dengan transformasi digital. Sehingga, kata politikus PDIP ini, Pemerintah mempersiapkan strategi alih tugas melalui upskilling dan reskilling agar ASN mampu melaksanakan pekerjaan yang masih dibutuhkan.
“Oleh karena itu, untuk sementara rekrutmen Tahun Anggaran 2022 difokuskan pada PPPK terlebih dahulu, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar kependidikan (guru) dan tenaga pelayanan kesehatan,” ujar Menpan RB Tjahjo Kumolo ihwal akan berakhirnya masa tenaga honorer di instansi pemerintah. (*)