(pelitaekspres.com) -YAPEN- Tanggapan Pejabat Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen atas saran dan pendapat panitia kerja dan fraksi – fraksi DPRD atas Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 dalam sidang paripuran penutupan di Gedung DPRD Jumat malam 21 Juli 2023.
Sejak dikeluarkannya LHP BPK RI perwakilan Papua, kami pemerintah daerah telah memerintahkan pihak ketiga yang melaksanakan paket kerja pada OPD-OPD dimaksud, untuk melakukan proses penyetoran kembali ke KAS daerah dan saat ini ada yang sudah menyetor. “ujar Pj Bupati Cyfrianus Mambay”.
Penjabat Bupati juga menjelaskan hal hal Sengketa Lahan Terminal Pasar Aroro Iroro telah di limpahkan ke Kejaksaan Negri Serui sebagai pengacara negara, saat ini sedang proses tahapan mediasi kejaksaan dengan keluarga Worumi. Selain itu, juga tetang keterlanjuran pembayaran gaji ASN pensiun dan meninggal yang sudah kami kordinasi dengan pihak PT. Taspen Jayapura. Untuk mencegah agar tidak terjadi hal yang serupa di kemudian hari.
Cyfrianus juga mengatakan, untuk tambahan penghasilan ASN triwulan ke 2 akan tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Sementara untuk proses pengangkatan 600 pegawai Honorer, Penjabat Bupati mengatakan sedang proses verifikasi dan validasi di BKN Jayapura yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan sudah selesai sehingga saat ini disampaikan ke Kemenpan RI.
“saya sampaikan bahwa berkaitan dengan 600 pegawai Honorer proses verifikasi dan validasi di BKN Jayapura yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sudah selesai dan saat ini telah di sampaikan kepada Kemenpan RI direncanakan akhir bulan ini sudha bisa mendengar hasilnya ” ucap Pj Bupati ”
Sementara hal lain yang menjadi perhatian terkait tingkat kehadiran guru menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Untuk pelayanan kesehatan yaitu, akreditasi RSUD Serui dan pelayanan dasar kesehatan di distrik maupun kampung – kampung.
Untuk itu, Saya atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan dan anggota serta Fraksi – fraksi di DPRD yang telah melakukan pembahasan dan menyampaikan pendapat, saran dan usul terhadap Ranperda pertanggung Jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022.
Dengan demikian di dengar bersama Pimpinan dan Anggota Fraksi – Fraksi di DPRD secara resmi menyetujui dan telah menetapkan Ranperda tersebut menjadi Peraturan daerah. Dilanjutkan dengan sidang penutupan sekaligus penandatanganan berita acara persidangan dan penyerahan dari DPRD kepada pemerintah daerah, disaksikan oleh Sekretaris Daerah Erni Renny Tania, S.IP.
Turut hadir dalam penutupan sidang tersebut adalah, Forkopimda, para asisten dan Staf Ahli Penjabat Bupati, Pimpinan OPD dan Rohaniawan serta tamu undangan lainnya. (GM).