(pelitaekspress.com) – JAYAPURA – Forum eks pendamping PPDM Provinsi Papua, melalui Sekertaris Yohanis Wanane mempertanyakan sikap Kementrian Desa yang melakukan tes online atau seleksi secara sepihak oleh Kementrian Desa, sesuai dengan Jadwal Undangan Tes online yang dikirim ke Provinsi Papua dan Papua Barat dengan nomor surat 10.3/s/UND.TA/IFAD/Seleksi/Pj6/KDPDTT/3/202. (02/03/2021).
Seleksi wawancara yang dilakukan tanggal 2 Maret 2021 tersebut tidak dibuka ke publik alias didiamkan kepada orang-orang tertentu, sehingga eks pendmping PPDM di Provinsi Papua tidak memperolehnya, maka kami meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua secara khusus Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua untuk meminta kepada Kementrian Desa agar membatalkan seleksi tersebut dan segera melakukan seleksi secara terbuka di Papua dan Papua Barat.
Jangan bermain lagi di Tanah Papua, kalau hal ini masih dipaksakan oleh Kementrian Desa maka kami meminta pak Gubernur Papua dan Papua Barat menolak dijalankannya Program Pendampingan Tekad di Provinsi Papua dan Papua Barat, tegas Yohanis Wanane yang juga merupakan sekertaris wilayah LSM Lira Papua, ini apa yang ditunjukan sangat mencederai semangat kami membesarkan Program PPDM sehingga meyakinkan lembaga donor menyetujui melanjutkan kerja sama sehingga berubah menjadi Tekad, kami yang susah payah, sampai semua jelas baru orang lain mau datang rampas.
Kami menunggu dengan setia selama satu tahun lebih untuk Program Tekad, bukan kami tidak mampu untuk cari kerja yang lain, tapi kami sangat bangga dengan program ini, kami yang besarkan dengan keringat dan jeripayah kami, lalu ini seenaknya saja Kementrian Desa melakukan tes untuk Provinsi Papua tanpa sepengetahuan kami di Papua, kami meminta Mentri Desa untuk transparan dengan hal ini dan kalau ada anak buah yang bermain, maka kami minta segera dievaluasi.
Apa lagi yang Jakarta mau rampas dari kami di Papua, bahkan Sekda Papua saja dirampas, apalagi kita yang kerja kecil seperti ini, tenaga profesional dengan status kontrak, kami juga meminta agar lembaga Donor IFAD agar juga melihat serius situasi ini, rekam jejak kami sudah ada di data mereka, jadi kenapa harus buka rekrutmen baru.
Kalau model seperti ini maka akan menimbulkan kekecewaan terhadap Negara, dan akan ada muncul bibit bibit yang merusak keutuhan Nkri, lalu kami disalahkan, apakah ini fair, jangan karena upaya oknum-oknum tertentu yang mencederai kerja keras yang dilakukan Pemerintahan pak Presiden jokowi saat ini,
Maka kami meminta dilakukan evaluasi, proses promosi berjenjang harus dilakukan, biarkan kami mengatur program kerja ini berdasarkan kepada apa yang telah kami lakukan selama ini, dan jangan rampas hak kami, kami yang kerja masa orang lain yang mau makan, etikanya dimana tegas Wanane.
Lanjutnya, Kami setelah melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua jawabannya dinas Dpmk tidak pernah diberitahukan terkait pelaksanaan tes hari ini, ini ada apa. Kami minta dijelaskan dengan rinci alasanya harus rasional.
Ketua Forum eks pendamping PPDM Ruben Siep, SP saat dikonfirmasi juga sangat menyayangkan sikap Kementerian Desa tersebut, dan meminta agar menunda proses ini dan lanjutannya diseleksi di Papua dengan kewenangan penuh diberikan ke Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua, biarkan kami eks pendamping PPDM prov. Papua yang melanjutkan program ini, tanpa mengurangi rasa hormat dan bangga terhadap Pemerintah tegasnya.
Sementara itu salah Mantan Pendamping Kabupaten PPDM Jayawijaya Betty Kossay dalam melalui sambungan telepon kepada pelitaekspress.com, meminta agar tuan-tuan besar atas nama Stafsus Asal Papua, yang hari ini duduk enak di Jakarta jangan serobot masuk kedalam lahan kami, ini hasil kerja kami anak-anak di Papua, jangan mentang-mentang berstatus Stafsus mau mengintervensi proses seleksi pendamping desa sampai kepada Pendamping PPDM,
Siakap rakus bagaimana yang kalian tunjukan ini, etika seperti apa, yang kemudian mau mengintervensi proses perekrutan, bagi kami jika ada yang diluar dari kami yang telah bersusah payah membesarkan PPDM menjadi TEKAD maka kami akan menunjukan sikap kami,
Jangan main-main, kalian itu stafsus ditunjuk untuk membantu presiden dan juga menteri bukan untuk mencari dan mengklaim proyek di kementerian dengan mengatasnamakan stafsus dari papua, jadi stop intervensi apa yang kami kerjakan bertahun-tahun dalam membesarkan PPDM menjadi TEKAD, camkan itu, dan kalau ko pintar bikin program sendiri, cari lembaga donor sendiri jangan serobot yang sudah ada. tutur Betty Kossay. (RLS)