(pelitaekspres.com) – SOFIFI – Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir (SAK) menyebutkan penduduk miskin di Maluku Utara terbanyak berada di Desa.
Menurut Sekprov Samsuddin, penyebab kemiskinan di pedesaan disebabkan masih minimnya infrastruktur dan belum masuk kategori Desa Mandiri sesuai dengan hasil pemetaan Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020.
“Untuk pembangunan Desa, masih terbatasnya infrastruktur dasar di Desa. Banyak penduduk Desa yang masih tergolong kurang sejahtera (miskin) dan Desa di Provinsi Maluku Utara belum ada yang masuk kategori Desa Mandiri sesuai dengan hasil pemetaan IDM 2020, sehingga perlu ada intervensi kebijakan,” ungkapnya, dihadapan komisi V DPR RI pada saat Rakor antara Komisi V DPR RI dengan mitra kerja dan Pemprov Maluku Utara dalam rangka kunjungan Reses Masa Persidangan V Tahun 2021-2022, bertempat di Royal’s Resto and Function Hall, Ternate, Jumat (8/7/2022).
Dapat diketahui, terkait perkembangan angka kemiskinan di Provinsi Maluku Utara dapat digambarkan berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku Utara pada tanggal 17 Januari 2022 yang dilansir media ini dari laman website https://malut.bps.go.id.
Dalam rilis BPS Maluku Utara tersebut, dijelaskan bahwa tingkat kemiskinan di Maluku Utara per September 2021 hanya sebesar 81,18 ribu orang atau 6,38 persen. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan sekitar 6 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2021 yang mencapai 87,16 ribu orang atau 6,89 persen.
Untuk presentase penduduk miskin yang berada di daerah perkotaan pada September 2021 hanya 4,83 persen atau menurun pada posisi 0,30 poin dibandingkan dengan keadaan pada posisi bulan Maret 2021 yang sebesar 5,13 persen. Sedangkan persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada September 2021 juga terjadi penurunan pada posisi 0,59 poin atau menjadi 7,00 persen dibandingkan dengan keadaan pada bulan Maret 2021 yang mencapai 7,59 persen.
Selain angka kemiskinan, Sekprov juga sampaikan beberapa isu-isu strategis lainnya terkait permasalahan infrastruktur yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, yakni perlunya peningkatan cakupan layanan air bersih, pengelolaan persampahan, dan layanan pembuangan limbah domestik.
Selain itu, peningkatan konektifitas wilayah melalui peningkatan kemantapan jalan, baik jalan nasional maupun daerah. Sehingga, konektivitas yang mengandalkan kombinasi antar moda transportasi dapat terselenggara dengan baik sampai ke pusat-pusat kegiatan ekonomi dan permukiman di setiap Kabupaten Kota.
“Masih perlu peningkatan sarana dan prasarana perhubungan antar kawasan, terutama peningkatan jumlah dan frekuensi angkutan, baik untuk angkutan darat, laut, maupun udara,” beber Samsuddin.
Sementara, untuk percepatan pembangunan Kota Baru Sofifi sangat dibutuhkan payung hukum yang jelas terhadap pelaksanaan pembangunan di Ibukota Provinsi Maluku Utara. Karena, sampai saat ini Sofifi sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara masih berstatus sebagai Kelurahan dari Kecamatan Oba Utara, dan berada di bawah wilayah administrasi Kota Tidore Kepulauan.
Orang nomor tiga di Pemprov Maluku Utara ini juga berharap, atas kunjungan Komisi V DPR RI ini dapat dimanfaatkan oleh mitra kerja dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam rangka untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi serta kolaborasi dalam membangun Provinsi Maluku Utara yang lebih maju dan sejahtera. (ais).