(pelitaekspres.com) –INDRAMAYU- Suasana panas mewarnai rapat paripurna DPRD Kabupaten Indramayu, Senin (30/6). Fraksi PDI Perjuangan memilih untuk walk out dari pembahasan dan pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Langkah ini disebut sebagai bentuk penolakan tegas terhadap isi dokumen RPJMD yang dinilai cacat secara prosedural dan substansial.
Tak tanggung-tanggung, seluruh anggota Fraksi PDIP meninggalkan ruang sidang, menyisakan ketegangan di ruang paripurna. Mereka memprotes dua hal utama: paripurna dianggap tidak kuorum dan dokumen RPJMD dinilai bermasalah secara teknis maupun substansi.
“Paripurna hari ini kalau dilanjutkan, ilegal paripurna-nya,” tegas Anggi Noviah, anggota Fraksi PDIP.
Ketua Fraksi PDIP, H. Edi Fauzi, menyampaikan sikap fraksi secara tegas. Menurutnya, dokumen RPJMD yang disusun Pemerintah Kabupaten Indramayu masih menyimpan banyak persoalan mendasar.
“Kami menemukan banyak data yang tidak akurat, baseline tidak jelas, dan program-program yang tidak terukur. Jika ini dipaksakan disahkan, maka sangat mungkin visi dan misi kepala daerah tidak akan terealisasi,” ujar Edi.
Fraksi PDIP juga menyoroti lemahnya komitmen dalam menjabarkan indikator konkret terkait janji politik, khususnya di isu strategis seperti penurunan kemiskinan dan pengangguran.
“Bupati pernah bilang akan fokus pada penurunan kemiskinan. Tapi di dokumen RPJMD ini, tidak ada indikator yang jelas, apalagi target terukur,” ungkap Edi.
Tak hanya itu, Edi juga menilai dokumen tidak selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang (RPJPD) maupun nasional (RPJMN). Bahkan beberapa kepala dinas yang seharusnya hadir untuk memberi penjelasan teknis, justru absen saat pembahasan penting dilakukan.
Dengan semua temuan tersebut, Fraksi PDIP menyatakan walk out adalah pilihan terakhir namun perlu, sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada rakyat Indramayu.
“Kami menolak untuk ikut dalam pembahasan dan pengesahan RPJMD ini karena tidak ingin melegitimasi proses yang tidak matang dan penuh masalah. Ini bukan soal politik, tapi tanggung jawab terhadap masa depan daerah,” tutup Edi tegas.
Aksi walk out ini menjadi catatan penting dalam dinamika politik Kabupaten Indramayu, menandai adanya friksi serius di tubuh legislatif terkait arah pembangunan lima tahun ke depan. Apakah RPJMD ini tetap akan disahkan tanpa partisipasi PDIP? Publik menanti jawabannya. (Wira)