(pelitaekspres.com) –SERUI- Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Harold Wenno, memimpin apel gabungan ASN di halaman kantor bupati, Jumat (7/11/2025).
Dalam arahannya, Wenno menegaskan pentingnya ketepatan waktu penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026 sekaligus memperbaiki pola komunikasi dan koordinasi di lingkungan kerja pemerintah daerah.
Ia menjelaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menerima pagu indikatif untuk penyusunan RKA 2026 yang bersumber dari DAU, DAK, Otsus, dan TKD. Namun, pagu tersebut mengalami penurunan sebesar 12,68 persen dengan total Rp937 miliar.
Sementara itu, APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 tercatat sebesar Rp1,064 triliun, sehingga terjadi penurunan sekitar Rp129 miliar di tahun anggaran berikutnya.
“Penurunan ini harus menjadi perhatian bersama. OPD perlu menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada agar program dan kegiatan tetap berjalan efektif,” ujar Wenno.
Ia mengingatkan agar seluruh OPD segera menuntaskan penyusunan RKA paling lambat 10 November 2025. Dalam beberapa evaluasi, masih ditemukan kekeliruan dalam penggunaan akun rekening belanja, seperti belanja jasa yang dimasukkan ke belanja modal dan sebaliknya.
“Saya minta perhatian para pimpinan OPD, kasubag program, serta rekan-rekan yang menginput di SIPD agar lebih teliti. Jangan sampai kesalahan yang sama terulang lagi,” tegasnya.
Selain itu, Wenno juga menyoroti capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK. Hingga 6 November 2025, posisi Kabupaten Kepulauan Yapen masih berada di urutan 8, di bawah Waropen (9) dan Mamberamo Raya (7). Ia meminta pimpinan OPD memberdayakan staf agar capaian kinerja daerah bisa lebih baik.
Dalam kesempatan tersebut, Plt Sekda turut menegur sejumlah OPD yang belum menyerahkan dokumen kepada BPK RI. Dari 30 OPD, baru 18 OPD yang telah menyerahkan dokumen, sementara 12 OPD dan 17 distrik masih tertinggal.
“Waktu kita terbatas, jadi mohon perhatian serius agar semua dapat diselesaikan dalam beberapa minggu ke depan,” katanya.
Tak hanya soal administrasi, Weno juga menyoroti lemahnya komunikasi dan koordinasi antar pegawai. Ia berharap agar hubungan kerja di setiap OPD bisa diperbaiki, baik antara atasan dan bawahan maupun sesama rekan kerja.
“Kurangnya komunikasi dan kerja sama ini melemahkan kita semua. Mari kita benahi bersama demi kemajuan daerah,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan hasil pertemuannya dengan Ombudsman RI Perwakilan Papua, yang meminta Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Sosial segera melengkapi dokumen yang diminta agar nilai kepatuhan Yapen tidak menurun.
“Kita mungkin berada dalam kondisi sulit, tetapi dengan komunikasi yang baik, semua bisa kita lalui bersama,” imbuhnya.
Menutup arahannya, Plt Sekda menyampaikan bahwa Tunjangan Penghasilan Bersyarat (TPB) bagi ASN akan segera diproses. Ia meminta kasubag keuangan dan bendahara mempercepat tahapan agar hak ASN segera diterima tepat waktu.