(pelitaekspres.com) -YAPEN- Penjabat Bupati Kepulauan Yapen Welliam Manderi kembali gelar Apel gabungan bagi para ASN dihalaman kantor Bupati yang biasanya setiap hari Senin dan Jumat namun Apel pagi inipun digelar oleh Pj Bupati Manderi guna menyampaikan beberapa kepada ASN, Selasa (14/11/2023).
Diikuti 665 orang ASN dalam apel ini, Pj Bupati Welliam Manderi pada arahannya mengemukakan pergeseran anggaran tahun 2023 mengalami keterlambatan, berdasarkan aturan tanggal 30 September 2023 harus sudah selesai sidang namun molor sampai tanggal 26-27 Oktober sehingga hal ini tidak dapat di tolelir untuk melakukan perubahan.
Untuk itu dirinya pun telah berkoordinasi dengan Dirjen Keuangan daerah dan hasilnya disarankan dapat menjalankan anggaran menggunakan Perkada atau Peraturan kepala daerah.
“Saya sudah kordinasi dengan Plt. Dirjen Keuda dan menyampaikan Pj Bupati silakan jalan dengan Perkada, maka siap saya laksanakan ” kata Pj Bupati Manderi.
Tidak sampai disitu, Dirinya juga telah melaporkan hal ini kepada Sekretaris Provinsi Papua dan mendapat respon dan dipersilakan untuk menjalankannya sesuai petunjuk dari Plt Dirjen Keuda.
“walaupun sudah dilakukan sidang perubahan akan tetapi harus melakukan koordinasi kembali dengan tim evaluasi Jayapura dengan catatan untuk DPRD memberikan surat bahwa tidak menggunakan APBD Perubahan dan melakukan pergeseran anggaran menggunakan Perkada,” ujar Pj Bupati Welliam Manderi dihadapan para ASN.
Lebih lanjut , Pj Bupati menuturkan terkait TPB ASN sudah disetujui Kemendagri dalam hal ini PLT Dirjen Keuda untuk dapat dibayarkan namun harus melalui Perkada karena APBD Perubahan 2023 tidak dapat di tolelir akibat dari terlambat sidang APBD Perubahan.
“mulai hari ini Pimpinan OPD hubungi Ibu Sekda dan Badan Keuangan untuk melakukan proses TPB harus Minggu ini sudah bayar” pintanya.
Selain itu ia juga meminta kepada para pimpinan OPD segera melaporkan ke sekda selaku ketua tim TAPD berkaitan dengan progres penyerapan agar cepat karena penyerapan sampai dengan hari ini baru sampai dengan 50-60 persen namun ada berapa OPD yang sudah mencapai 80- 90 % dan untuk pergeseran di Perkada melaporkan kepada Sekda selaku ketua Tim TAPD.
“Untuk belanja modal atau fisik sampai hari ini belum selesai. Saya berharap kepada semua kepala OPD fokus dibagian ini mengingat estimasi kita tidak mencapai satu bulan. Harus di percepat dalam melaksanakan ini agar di akhir tahun kita semua bisa aman” imbuhnya.
Kepada PLT Inspektur agar Monitoring Center for Prevention (MCP) segera disiapkan diantaranya 8 OPD yang menjadi intervensi untuk menyiapkan MCP dan Kepala BKD agar mengakomodir OPD yang belum melakukan SPI karena ini menjadi ukuran dalam pemberantasan korupsi.
“pesan Pj Gubernur kepada saya segera MCP di atas 90 % sementara kita di Yapen baru 22%. Untuk itu, kita harus respon karena berkaitan dengan data ” ungkapnya.
“jangan ada yang pikiran lain mari kita bergandengan tangan untuk kerja sama, Saya hari ini datang untuk bekerja untuk tanah ini, Saya punya negeri sendiri jangan ada yang buat gerakan – gerakan, mari ikut dengan saya untuk kita jalan membawa pulau panjang ini selama satu tahun ke depan. Dan saya akan pantau semua ASN jangan terlibat politik praktis harus netral’’ Pungkas Pj Bupati Welliam Manderi, (GM).