(pelitaekspres.com) – Kampung Bairei Kepulauan Yapen– Sejumlah warga Kampung Bairei, Distrik Kepulauan Ambai, mengunjungi kediaman Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kepulauan Yapen, Ebzon Sembai, Selasa siang sekitar pukul 11.30 WIT. Kedatangan mereka bertujuan menyampaikan aspirasi terkait dugaan ketidaktransparanan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kampung Bairei dalam pengelolaan dana kampung.Menurut perwakilan masyarakat, Frenky Waromi, selama menjabat hingga saat ini, Plt Kepala Kampung dianggap tidak transparan dalam distribusi dana serta bantuan kepada warga. Selasa, 18 November 2025.
Warga meminta agar Penjabat Kepala Kampung (Pj) selanjutnya diangkat dari perangkat kampung setempat, bukan dari luar.”Ada beberapa tuntutan yang kami sampaikan.
Pertama, indikasi penyalahgunaan dana kampung berupa ketidaktransparanan dalam penyaluran dana. Kedua, masa jabatan Kepala Kampung yang tersisa dua tahun seharusnya dijalankan oleh Pj yang berasal dari perangkat kampung sendiri,” jelas Frenky.
Masyarakat juga menyoroti bahwa Pj Kepala Kampung yang saat ini menjabat mengangkat bendahara kampung yang bukan berasal dari masyarakat Bairei, melainkan pegawai kantor Distrik Kepulauan Ambai yang dinilai kurang memberdayakan warga lokal.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRK Yapen, Ebzon Sembai, menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan mempasilitasi koordinasi bersama dinas terkait serta melaporkannya ke Bupati dan Wakil Bupati agar segera dilakukan evaluasi.
“Saya menerima langsung keluhan masyarakat Bairei tentang kinerja Pj Kepala Kampung yang dianggap tidak transparan dalam pengelolaan dana kampung. Mereka juga mempertanyakan pengangkatan bendahara kampung yang bukan berasal dari masyarakat sendiri,” ujarnya.
Menurut Ebzon, pengangkatan bendahara sebaiknya berasal dari warga kampung untuk mendukung pemberdayaan masyarakat lokal, mengingat banyak warga yang membutuhkan kesempatan pekerjaan.
“Masyarakat merasa ada perangkat kampung yang menerima manfaat bantuan, sementara warga yang berhak banyak yang tidak mendapatkannya. Oleh karena itu, mereka meminta Pj Kepala Kampung untuk diganti,” tambahnya.
Ebzon berjanji akan memanggil dinas terkait untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan dan memberi laporan hasil evaluasi tersebut kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk langkah tindak lanjut.”
Sebaiknya Pj Kepala Kampung diambil dari perangkat kampung seperti Sekretaris Kampung atau Kepala Urusan Pemerintahan yang memang sudah memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat,” pungkas Ebzon.