(pelitaekspress.com) – Â BALIKPAPAN – Di masa pandemic banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya bahkan hingga Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dikarenakan ekonomi yang jatuh meroket dan penghasilan menurun.
Komisi IV DPRD Balikpapan banyak mendapatkan laporan dari masyarakat terkait PHK dan hak-hak pekerja yang belum di bayarkan.
Sandy Ardian selaku Sekretaris Komisi IV menuturkan banyak laporan masyarakat masuk terkait ketenaga kerjaan.
“Kita menindak lanjuti banyaknya laporan masyarakat tentang ke tenaga kerjaan, jadi saya mencatat laporan yang masuk itu hampir 80% masalah tenaga kerja,” Tutur Sandy.
Dari laporan masyarakat, komisi IV berinisiatif memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Disnaker dan Pengawas Tenaga Kerja Provinsi yang dilaksanakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat paripurna DPRD kota Balikpapan, Rabu (27/01/2021).
“Maka nya kami berinisiatif untuk berkoordinasi dengan OPD (Disnaker) terkait dan pengawas di provinsi, alhamdulillah kita sudah mendapat data informasi yang kemudian jelas kami bisa memberikan kepada masyarakat terkait dengan masalah tenaga kerja dan proses-proses yang sedang dijalankan oleh OPD terkait,” jelas Sandy yang ditemui seusai rapat.
Sandy menambahkan prosesnya saat ini agak terhambat karena tidak bisa tatap muka karena Work From Home(WFH).
“Memang dalam tahapan proses tenaga kerja ada beberapa proses yang harus di lalui dengan pandemi ini juga mempengaruhi kinerja karena tidak bisa tatap muka langsung dan ada yang WFH, ini kemudian sedikit menghambat,” ucap Sandy.(putri)