Kesulitan Cairkan Anggaran, Ahmad Purbaya Curhat ke KPK

(pelitaekspres.com)-SOFIFI – Proses pencairan anggaran pada Tahun 2021 ini begitu rumit dengan adanya peralihan sistem, dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Hal inilah yang menyebabkan adanya kendala teknis bagi semua daerah dalam menyusun dan memproses pencairan anggaran Tahun 2021.

Dengan penerapan SIPD tersebut, membuat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara, Ahmad Purbaya menyampaikan unek-uneknya dihadapan Satgas Pencegahan 51 KPK  Wilayah Maluku Utara pada saat Rakor Pencegahan Korupsi di lantai empat kantor gubernur Malut, Rabu (07/04/2021) kemarin.

“Untuk penganggaran ini memang kita ada kendala, kendalanya adalah adanya sistem baru yaitu SIPD, sebenarnya bagus karena terintegrasi semua antara perencanaan dan penganggaran. Untuk server datanya keuangan, karena servernya terpusat di Jakarta maka sulit bagi badan keuangan, baik provinsi maupun kabupaten/kota, masih ada kendala loadingnya lama ketika kita mau bikin SPD dan lain-lain. Artinya, permasalahan ini kemudian menjadi penghambat kita dalam pelaksanaan APBD,” akunya.

Tidak hanya itu, mantan kepala Inspektorat Malut itu juga membeberkan fakta-fakta lain terkait terhambatnya proses pencairan, salah satunya adanya regulasi yang berbenturan antara kementerian.

“Hanya saja ada kesulitan, yaitu peraturannya berubah-berubah, ada permendagri 90 kemudian ada permen 505. 378 sehingga pemetaan kita melakukan pemetaan kembali sehingga APBD kita harus input lagi dan kemudian baru bisa dilakukan di Februari,” ungkap Purbaya.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Malut, Salmin Janidi ketika dikonfirmasi media ini, Kamis (08/04/2021) mengakui hal sama ketika pada saat perencanaan dan penginputan APBD mengalami hal yang sama.

“Perencanaan juga sempat terhambat, setelah itu kita upaya perlahan-lahan dan bisa terinput. Ada hambatan sih hambatan, beberapa kabupaten/kota terlambat melaksanakan musrenbang karena input program yang ada di SIPD kita seringkali menghadapi kendala,” bebernya. (ais).

Tinggalkan Balasan