(pelitaekspres.com) -PAPUA- Organisasi Kepemudaan KNPI Papua akan melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) Ke-16 yang akan digelar di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, ungkap Ketua Organisasi Komite Penyelenggaraan Musda DPD KNPI Papua ke-16, Otniel Deda kepada media tribun.papua.com di Kota Jayapura, (26/10/2021).
Menuju Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI Papua Ke-16 di Wamena, muncul berbagai pertanyaan OKP terkait ajang paling bergensi di Organisasi Kepemudaan ini. Satu hal yang kemudian masih jadi pertanyaan besar adalah Keabsahan dan kehadiran Peserta Musda KNPI nantinya.
Sebagai wadah berhimpunnya OKP, diketahui DPD KNPI Papua belum serius juga melaksanakan Musda KNPI DPD tingkat II di 22 Kabupaten/Kota dari 29 Kab/Kota di Provinsi Papua. Pengurus DPD KNPI Papua, penerima Mandat Karateker hingga saat ini belum melaksanakan Musda dan langkah-langkah konsolidasi.
Kepada media, beberapa OKP merasa kecewa dan kembali mempertanyakan cara-cara kerja Pengurus DPD KNPI Papua yang belum melaksanakan Musda KNPI tingkat II di 22 Kabupaten/Kota.
Menurut salah satu perwakilan OKP yang tidak bersedia disebutkan namanya mengatakan bahwa Musda KNPI Papua bukanlah ajang Perorangan, bukan juga ajang Parpol bahkan Kelompok Faksi tertentu. Musda KNPI adalah ajang para Pemuda di Seluruh Provinsi Papua sehingga harus dilaksanakan secara Transparan, ucapnya, Sabtu, 06/11/21.
Pintanya lagi, bahwa kami minta pelaksanaan MUSDA KNPI Provinsi Papua tidak perlu dipaksakan buru-buru untuk dilaksanakan. Masih bisa diundur dan segera laksanakan Musda-Musda DPD KNPI tingkat II dulu.
Selama ini DPD KNPI Papua kemana, sehingga tidak menyelesaikan Musda DPD tingkat II, bahkan diketahui beberapa Pemda Kabupaten telah mengucurkan dana Guna Pelaksanaan Musda ke Karateker penerima Mandat DPD KNPI Tingkat II dan tak tangung-tangung nilainya, namun Rakerda dan Musda tak kunjung dilaksanakan.
Jika Rakerda dan Musda tak kunjung terlaksana, kami minta Penegak hukum untuk segera periksa penggunaan anggaran yang telah diterima Karateker penerima mandat DPD KNPI tingkat II, perlu diusut tuntas, tegasnya.
Ditambahkan bahwa perlu kejelasan jadwal dan tahapan persiapan menuju Musda Ke-16, seperti jadwal pelaksanaan setiap tahapan sehingga kepada panitia pengarah perlu informasikan secara terbuka bahkan terkait pengumuman tahapan pendaftaran calon kandidat DPD KNPI Papua.
Kami belum lihat jelas tahapan terkait ; waktu pengambilan Formulir Kandidat, jadwal Kapan pengambilan formulir, Kapan pendaftaran kandidat, Kapan verifikasi berkas, Kapan penetapan bakal calon dan penarikan No urut, Kapan debat kandidat, Kapan Musda dll.
Pintanya kepada Panitia pengarah (SC) tidak boleh jadi tim sukses. SC harus kerja netral, jujur dan tegak lurus supaya kami yakin anda kerja lurus, jujur dan netral, harapnya.
Ketua DPC GAMKI Kabupaten Biak Numfor, Valentino Mirino, kepada media mengatakan bahwa semua tahapan dan proses menuju Musda KNPI haruslah didasari dengan keterbukaan/ transparani, serta loyalitas dan komitmen yang tinggi juga berpedoman pada nilai juang & platform organisasi.
Menurutnya segala sesuatunya dapat berproses dan terakomodir dengan baik serta tidak terkesan seperti buru-buru. Pada prinsipnya, siapapun dia (kandidat-kandidat Balon Ketua KNPI Papua yang akan bertarung nanti, semuanya harus konsekuen dan siap bertarung hingga menghasilkan Ketua DPD KNPI Papua yang baru/terpilih yang juga sebagai Agen Perubahan bagi DPD KNPI Provinsi Papua, urainya.
Dominggus B. Stanley Noya, SE, Ketua DPD GAMKI Provinsi Papua, juga kepada media, berharap Steering Commitee MUSDA KNPI Papua menyampaikan semua tahapan pelaksanaan MUSDA, karena sampai saat ini SC baru menyampaikan info tahapan sampai dengan pendaftaran calon, tutur Domi sapanya.
Lanjutnya bahwa kalau bisa semua tahapan sampai dengan pelaksanaan MUSDA KNPI bisa disampaikan kepada publik sehingga diketahui juga peserta OKP. Semua tetap bersabar ikuti setiap proses tahapan, kami masih percaya bahwa SC pasti kerja secara profesional dan bertanggung Jawab, dan kalau ada perubahan info terkait tahapan bisa disampaikan secepatnya. (Ed.)