(pelitaekspress.com), YAPEN- Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha tanpa akhir, dalam proses menuju sebuah perubahan dan gerak maju dalam berbagai aspek baik Sosial, Ekonomi, Hukum, Budaya dan lainnya guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan manusia.
Oleh karenanya pemerintah merupakan pihak yg mendominasi dalam melaksanakan sebuah proses pembangunan berdasarkan kewenangan Undang-undang secara hukum dalam kebijakan dan penggunaan anggaran negara.
Kepada awak media selaku Ketua Koalisi penegakan Keadilan (KpK) Kabupaten Kepulauan Yapen Benyamin Wayangkau, SE menyampaikan beberapa catatan-catatan di akhir tahun, dimana merupakan sebuah refleksi perjalanan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Yapen selama tahun 2020 ini.
Menurut bung Benny sapaan akrabnya bahwa sudah barang tentu ada Capaian – capaian yang di penuhi sebagaimana target – target kerja secara makro, tetapi ada hal – hal yang akan menjadi Catatan Kritis diakhir tahun terhadap langka kerja ataupun kebijakan pembangunan yang dipandang kurang tepat berdasarkan kebutuhan prioritas dan urgen sesuai amanat Undang – undang dalam konteks Otonomi Khusus bagi Papua.
Menurut mantan pengurus GMKI Cabang Jayapura ini, bahwa ada beberapa aspek yang dapat di angkat di dalam edisi ini, yaitu terkait sektor – sektor OPD yang ada Pendidikan, Kesehatan, dan Perikanan.
Sebagaimana dalam laporan pertanggungjawaban akhir tahun 2020 serta tanggapan Eksekutif terhadap Pandangan Umum Fraksi – Fraksi dan Badan Anggaran pada rapat Paripurna DPRD Yapen 2020, cukup memberi gambaran secara normatif umum oleh Eksekutif terhadap Legislatif.
Pada sektor pendidikan, kita cukup memberi apresiasi terhadap kinerja atau capaian ini, karena ada peningkatan atau kemajuan perubahan dari tahun – tahun sebelumnya.
Pada tahun 2018 dan 2019 akhir, saya mencatat angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni (APK/ APM) yang mana APK SD Mencapai 60, 62% diatas rata – rata APK Propinsi Papua, lalu APK SMP 74,89 % dan APK SMA 60,62%.
Kembali Ketua KpK Yapen ini mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi hal ini adalah; pemberlakuan pendidikan gratis.
Namun catatan kritis untuk bagian ini adalah bahwa “Masih ada keluhan dari Guru-guru lulusan UNIMA Manado terkait Ijazah Sertifikasi, dan keluhan mahasiswa lulusan Diploma 2 IPB Bogor kerja sama Pemda yang sebagian belum memiliki Ijazah, serta kekurangan tenaga guru pada Sekolah-sekolah di luar kota, banyaknya Guru kontrak baik SD dan SMP yang belum menerima honor sejak bulan Maret hingga akhir Tahun 2020 ini.
Sementara pada bidang kebudayaan, masih sangat minim sekali pembinaannnya maupun pembiayaan, tidak ada hal yang menonjol dari bidang kebudayaan ini, bagian ini seakan – akan terlupakan dan tenggelam, pada hal kearifan lokal terkait kebudayaan daerah kita di Yapen ini cukup kaya, namun tidak di gali dan di kelola secara baik, Apakah hal ini hanya termuat dalam kurikulum muatan lokal yang cuma di ajarkan di Sekolah-sekolah saja ataukah ada pengembangan lebih jauh, ini tdk jelas ucapnya.
Untuk sektor Kesehatan, kami memberi apresiasi baik atas peningkatan atau penambahan ruang Puskesmas di Wilayah Kota serta penambahan biaya Operasional pada 13 Puskesmas yang tersebar di Kepulauan Yapen.
Namun masih perlunya peningkatan peralatan APD untuk Rapid Test pada petugas Kesehatan Covid-19 di tingkat Distrik, Hal ini tidak muncul dalam pandangan atau jawaban Bupati selaku Eksekutor anggaran, pada hal sesunggunya penanganan Covid ini masih sangat Urgen bebernya.
Selain dua sektor diatas, kami juga melihat pada sektor Perikanan. Pada sektor ini saya melihat bahwa kita masih mengalami kendala pada sistem aplikasi (SIPD), mungkin karena belum tersedia aplikasi dan tenaga teknis yang mengoperasikan ini. Lagi-lagi soal sumber daya manusia, dan ini tantangan yang harus dijawab segera oleh pemerintah daerah.
Karena ada korelasinya juga dengan pengelolaan anggaran, saya pikir kedepan penyelenggaraan pemerintahan ini akan berbasis teknologi aplikasi Komputerisasi, sehingga keterpaduan sistem pelaporan dan lain-lainnya sudah harus terhubung dengan baik, hasil study banding saya akhir tahun 2010 di Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen itu semua sistem aplikasi mulai dari RPJM tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten sudah terkoneksi secara Online, jadi Mudah publik memantau dan mengawasinya, baik pengusulan dari sisih program maupun besaran anggaran. Kita berharap kedepan system itu dapat diadopsi oleh pemda Yapen cetusnya.
Kami berharap Tahun 2021 fokus pembangunan sektor Perikanan Yapen harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga kegagalan-kegalan dan keterlambatan penyelesaian pembangunan jembatan, jalan dan juga misalnya Hachary untuk pembibitan ikan Baramundi yang berada di daerah Kabuena wilayah selatan Yapen yang telah menghabiskan anggaran yang bersumber dari APBD dan anggaran Otsus Papua bagi masyarakat Yapen puluhan milyar itu, bagai ditelan bumi dan samudera luas tak berbekas dan tak bersuara yang masih dinantikan status dan kejelasan oleh masyarakat Yapen di tahun-tahun mendatang, demikian tanggapan catatan yang disampaikan oleh Ketua KpK Kepulauan Yapen kepada media. Catatan edisi pertama dari edisi berikut. (ed.zri).